Ultimatum Trump: Tak Ada Perpanjangan Jeda Tarif Lagi

WASHINGTON, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara berkala mengeluarkan ultimatum. Kali ini, ia mengumumkan tak mau memperpanjang jeda pemberlakuan tarif bea masuk impor.

Trump mengatakan itu dalam wawancara khusus dengan FoxNews. Rekaman wawancara disiarkan pada Minggu (29/6/2025) siang waktu Washington DC atau Senin dini hari WIB.

”Saya akan mengirimi setiap negara surat. Isinya kira-kira begini, ’Selamat, kami mengizinkan Anda berdagang dengan AS. Anda akan membayar tarif sebesar 25 persen, atau 20 persen, atau 40 persen.’ Begitulah,” ujar Trump.

Ia mengatakan tidak mau memperpanjang tenggat jeda penetapan tarif. Trump menjatuhkan tarif impor secara sepihak pada 2 April 2025. Tenggat sudah beberapa kali diundur ke bulan Mei, lalu Juni, dan terakhir 9 Juli.

”Saya kira tidak perlu lagi memperpanjang tenggat. Tidak ada masalah lagi soalnya,” kata Trump.

Ia lalu secara spesifik mengambil contoh Jepang. ”Suratnya begini, ’Halo, Tuan Jepang. Begini, ya, Anda harus membayar tarif impor 25 persen untuk mobil-mobil Anda,’” tuturnya.

Ia menjelaskan, besaran tarif impor berbeda-beda, tergantung dengan negara yang hendak dikirimi surat. Terdapat pula negara-negara yang kurang penting sehingga tidak perlu berunding dengan mereka dan langsung dipatok saja tarifnya. ”Lewat surat ini gampang. Kita tidak usah repot berunding,” kata Trump.

Sebelumnya, pada Jumat (27/6/2025), Trump mengatakan menghentikan segala perundingan dagang dengan Kanada. Alasannya, Kanada berencana menaikkan pajak layanan digital terhadap perusahaan-perusahaan teknologi AS.

Walhasil, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya membatalkan penetapan kenaikan pajak untuk perusahaan teknologi AS. Ia berharap, langkah itu bisa membawa Ottawa dan Washington kembali ke perundingan.

Satu pabrik sudah tutup akibat terkena imbas tarif impor di masa jabatan pertama Trump.

Sebelumnya, Ottawa menarget pajak dari Amazon, Meta, Google, dan aneka perusahaan teknologi dari AS. Pajak itu diperkirakan bisa memberi Kanada tambahan pemasukan 4,2 miliar dollar AS dalam lima tahun ke depan.

”Kami berharap bisa mencapai kesepakatan per 1 Juli,” kata Menteri Keuangan Kanada Francois-Philippe Champagne.

Padahal, ketika Washington memperpanjang tenggat tarif ke 9 Juli, Menkeu AS  Scott Bessent menjanjikan perundingan yang konstruktif dengan tiap-tiap negara mitra dagang. Ia menjanjikan keluwesan dalam pembuatan kesepakatan dagang, terutama dengan negara-negara mitra penting.

Bessent menuturkan, ada 20 negara yang bisa kembali ke level tarif impor balasan awal. Ada pula negara-negara yang berunding dengan itikad baik dan tarifnya bisa diturunkan ke angka 10 persen.

Sebagai gambaran, Indonesia dikenai tarif 32 persen, Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Singapura 10 persen. Kanada dan Meksiko dikenai 25 persen. China dikenai  145 persen dan membalas AS dengan tarif 125 persen.

Beijing-Washington masih berunding. Belum ada pengumuman kepastian penurunan jumlah tarif masing-masing. Dari segi saham, pengumuman Trump tidak memberi perubahan berarti. Saham-saham perusahaan AS masih berada di level tinggi.

Di AS, pabrik-pabrik berjibaku menjalankan produksi. Kenaikan tarif oleh Trump membuat mereka megap-megap mencari bahan baku. Salah satunya adalah pabrik-pabrik di industri logam.

Awalnya, Trump menetapkan tarif impor 25 persen untuk baja dan aluminium. Kemudian, ia naikkan menjadi 50 persen. ”Situasi sekarang kacau sekali,” kata Rick Huether, pemilik pabrik kaleng di Negara Bagian Maryland.

Pabrik itu dimiliki dan dioperasikan oleh keluarganya selama empat generasi. Huether mengatakan, apabila tarif tidak diturunkan, ia terpaksa menaikkan harga kaleng buatan pabriknya. Kaleng itu untuk mengemas berbagai jenis makanan dan minuman. 

Menurut Huether, hanya 25 persen bahan produksi kaleng ada di dalam negeri AS. Sebanyak 75 persen bahan baku harus diimpor dan beban ini semakin berat gara-gara tarif.

”Perusahaan saya memiliki empat pabrik. Satu pabrik sudah tutup akibat terkena imbas tarif impor di masa jabatan pertama Trump (2017-2021),” ujarnya.

Para pembeli terpaksa mengurangi pesanan mereka. Ada yang mengurangi pesanan 20 persen, bahkan ada juga yang sampai dengan 25 persen. Huether mengakalinya dengan membuat kontrak jual-beli selama minimal dua tahun.

Tidak hanya di industri logam. Industri mode juga kalang-kabut karena mayoritas garmen dan pakaian jadi yang dikonsumsi masyarakat AS berasal dari China.

Sheng Lu, dosen bisnis mode di Universitas Delaware, menerbitkan makalah mengenai disrupsi di aliran keuangan dan rantai pasok akibat kenaikan tarif impor. Makalahnya dikutip oleh media Sourcing Journal.

Ia menjelaskan, 25 perusahaan mode terbesar di AS menurunkan ketergantungan mereka kepada China. Rata-rata, produksi di China kini hanya 10 persen dari total.

Mereka memilih mengambil bahan baku ataupun produksi garmen di negara-negara lain. Akan tetapi, kini negara-negara itu juga dipukul tarif oleh Trump. ”Perusahaan-perusahaan semakin berusaha mengurangi ketergantungan produksi dengan China ke angka di bawah 10 persen sekarang,” kata Lu.

Ia menerangkan, 27 persen garmen dan pakaian jadi di AS kini diimpor dari Vietnam. Indonesia menempati urutan kedua dengan 19 persen. Pola yang ia lihat kini perusahaan-perusahaan berusaha agar satu negara tidak melebihi 25 persen dari total sumber impor mereka. (AP/AFP)