Ultimatum Tutup Tiktok, Bumerang Pemerintah AS

Mengapa ultimatum penutupan Tiktok malah menjadi bumerang?

Pelantar media sosial asal China, Tiktok, bersiap tutup di Amerika Serikat per Minggu (19/1/2025). Meskipun begitu, keputusan Pemerintah AS mencekal aplikasi dengan alasan keamanan data warga AS itu bagaikan bumerang. Warga AS beramai-ramai bermigrasi ke Red Note dan Lemon8, aplikasi sejenis yang juga buatan China.

Belum resmi ditutup, para pengguna Tiktok di AS mulai hijrah. Aplikasi yang mereka pilih ternyata bukan buatan dalam negeri, melainkan masih buatan China, yaitu Red Note (Xiaohongshu) dan Lemon8. Bahkan, Lemon8 sama-sama aplikasi yang dikembangkan oleh Byte Dance yang juga induk Tiktok.

Perilaku ini membuat perkiraan para pakar di AS meleset. Warganet memang ingin membuat kesal Pemerintah AS. Hal ini diutarakan oleh pembuat konten di Tiktok, Jenna Hamilton, yang dikutip oleh CNET. ”Ini memang protes untuk pemerintah. Kalian tidak mau China mengakses data sensitif kami? Ini jawaban dari kami: kami tidak peduli,” tuturnya.

Keamanan data pribadi jadi alasan pencekalan

Pencekalan Tiktok adalah imbas dari perintah Kongres AS pada Maret 2024. Ketika itu, Washington memerintahkan Tiktok agar melepaskan diri dari perusahaan induknya, Byte Dance.

Alasannya, Byte Dance dituduh mencuri berbagai data pribadi warga AS dan menyerahkannya kepada Pemerintah China. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Warga AS dari Aplikasi yang Dikendalikan oleh Pesaing Asing.

Rivalitas AS-China di balik pencekalan Tiktok

Intelijen dan lembaga penegak hukum AS memberi penjelasan detail tentang ancaman yang ditimbulkan jika Tiktok leluasa beroperasi di AS. Perusahaan pemilik Tiktok, Bytedance, dinilai memiliki kaitan erat dengan Partai Komunis China sehingga data pengguna dari AS dapat dikuasai oleh partai itu.

Dinilai pula, potensi bahaya selanjutnya ialah dengan data itu dapat dibangun algoritma tertentu sehingga publik AS bisa diarahkan untuk menyetujui sebuah opini. Pemilu AS pada November 2024 dipandang dapat menjadi ajang untuk menyebar pengaruh dari Tiktok.

Prahara Tiktok memperlihatkan bahwa teknologi dan data merupakan bagian tak terpisahkan dari persaingan geopolitik negara-negara besar.

Tiktok pilih mati

Kementerian Perdagangan China pada akhir Maret 2023 sudah menegaskan China tidak akan menjual Tiktok. Penjualan atau divestasi Tiktok melibatkan ekspor teknologi dan harus melalui prosedur perizinan administratif sesuai hukum China. CEO Tiktok Shou Zi Chew pada April 2024 mengungkap harapan bisa memenangi gugatan hukum untuk memblokir UU baru AS.

Pada tahun 2020, China meluncurkan UU Kontrol Ekspor dan ada bagian yang diamendemen, terutama pada definisi ”barang yang dikontrol”. Amandemen itu memastikan bahwa ekspor algoritma, kode sumber, dan data serupa harus melalui proses persetujuan.

Tidak hanya algoritma, tetapi aset utama Tiktok juga mencakup data pengguna serta operasi dan manajemen produk.

Sumber lain mengatakan, ByteDance tidak akan mau mengungkapkan secara publik kinerja keuangannya atau rincian keuangan unit mana pun. Mayoritas penghasilan ByteDance diperoleh di China, terutama dari aplikasi lain, seperti Douyin. AS menyumbang sekitar 25 persen dari keseluruhan pendapatan Tiktok pada tahun 2023.

Bagaimana perlawanan Tiktok?

Tiktok mendaftarkan gugatan ke pengadilan federal di Washington DC pada Mei 2024. Tiktok dan induknya, ByteDance, meminta pengadilan melarang Jaksa Agung AS Merrick Garland menerapkan aturan pelarangan Tiktok. Bagi Tiktok dan ByteDance, aturan tersebut melanggar konstitusi AS soal kebebasan berpendapat.

AS bukan satu-satunya negara pelarang Tiktok. Afghanistan, Pakistan, Taiwan, India, Nepal, Selandia Baru, Kanada, Denmark, Belgia, Norwegia, Belanda, Perancis, Inggris, Estonia, dan Australia lebih dulu menyatakan larangannya. Adapun China sejak lama melarang Whatsapp, Facebook, Instagram, Google, dan Youtube.

Tiktok dilarang, warga menggugat

Tak cuma Tiktok, pengguna di AS juga protes. Pada Mei 2024, pengguna Tiktok ramai-ramai mengajukan keberatan atas dasa kekhawatiran pembatasan bisa mengganggu bisnis.

Setidaknya delapan pengguna Tiktok menggugat Pemerintah AS ke pengadilan AS. Para penggugat meminta pengadilan membatalkan pemberlakuan UU tersebut.

Dengan hingga 170 juta pengguna di AS, Tiktok menjadi salah satu media sosial yang paling digemari. Penggugat UU tersebut, di antaranya, adalah peternak, penjual kue, pembuat video komentar olahraga, pembuat kuis Alkitab, dan pegiat advokasi hak-hak penyintas kekerasan seksual. Para penggugat itu menggunakan Tiktok dalam usaha dan aktivitas mereka.