Uskup Agung Kupang dan Ketua MUI NTT Imbau Masyarakat Jaga Kedamaian

KUPANG, KOMPAS - Keuskupan Agung Kupang dan Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur mengimbau agar penyampaian aspirasi di depan umum dilakukan dengan damai. Tindakan anarkistis yang berpotensi mengganggu kepentingan umum hendaknya dihindari.

Uskup Keuskupan Agung Kupang Mgr Hironimus Pakaenoni, pada Minggu (31/8/2025), mengimbau umat dan masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang agar berpikir arif dan jernih serta menjaga kekondusifan, kedamaian, dan keamanan.

"Serta tidak terprovokasi dengan hal-hal yang dapat memecah-belah, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Hironimus dalam video yang ia dibagikan kepada Kompas.

Sekretaris Keuskupan Agung Kupang RD Erick Fkun menambahkan, Keuskupan Agung Kupang terus memantau perkembangan terkini seputar unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Di NTT, aksi sudah dimulai di Kota Kupang dan direncanakan akan dilanjutkan pada Senin (1/9/2025).

"Menyampaikan aspirasi itu merupakan hak setiap warga negara, namun jangan sampai anarkis. Kita harus menjaga kedamaian di daerah ini. Mari kita jaga bersama. Jangan provokasi dan jangan anarkis," kata Ercik.

Mencermati berbagai peristiwa di kota lain, pihaknya merasa prihatin. Unjuk rasa malah berujung perusakan dan penjarahan yang terus meluas. Ia menyayangkan sampai jatuh korban jiwa dari masyarakat sipil.

Ia juga berharap kepada aparat keamanan agar humanis dalam menghadapi demonstran. Sikap represif justru semakin memperkeruh suasana. Aparat diharapkan tidak memprovokasi dan jaga tidak terprovokasi oleh keadaan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT Muhamad S Wongso mengimbau seluruh umat Islam di daerah itu agar selalu menjaga kekondusifan di daerah masing-masing. Aspirasi handaknya disampaikan dalam suasana yang damai dan bersahabat.

Ia memahami kekecewaan publik atas berbagai tindak tanduk elite serta kebijakan yang menyusahkan rakyat seperti kenaikan tarif pajak. Di sisi lain, pemerintah memberi berbagai tunjangan kemewahan kepada pejabat legislatif.

Wongso pun mengingatkan para elit agar menjaga lisan dalam komunikasi di ruang publik. Elite diminta peka dengan kondisi masyarakat saat ini. "Apa sesungguhnya makna dari kekuasaan itu? Kekuasaan harus menjadi alat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat," katanya.

Hingga Minggu (31/8/2025) petang beredar informasi mengenai rencana unjuk rasa di Kota Kupang pada Senin (1/9/2025) dan beberapa hari ke depan. Informasi disebar melalui media sosial dan grup percakapan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi di masyarakat. "Mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kedamaian, serta mengutamakan keamanan dan ketertiban bersama," katanya.

Ia berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Kabar bohong atau informasi yang tidak jelas sumbernya dapat memicu keresahan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan agar masyarakat menghindari tindakan anarkistis dalam bentuk apa pun. Aksi-aksi yang mengarah pada kekerasan, kata dia, hanya akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan merusak kedamaian yang selama ini terjaga.

“Semua aspirasi bisa disampaikan dengan cara-cara yang damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. Polri siap mengawal kebersamaan ini agar situasi tetap kondusif,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa NTT adalah daerah yang dikenal dengan kerukunan, solidaritas, dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga kedamaian menjadi tanggung jawab bersama.

“Dengan kebersamaan, mari kita wujudkan Nusa Tenggara Timur yang aman, tertib, dan damai. Bae sonde bae, NTT lebe bae (Baik tidak baik, NTT lebih baik),” ujarnya.