Usulan Memperpanjang ”WFA” di Tengah Seruan Mogok Pengusaha Truk

JAKARTA, KOMPAS – Guna memitigasi kepadatan selama masa Lebaran 2025, sejumlah kementerian memperpanjang kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere hingga 8 April 2025. Pada saat bersamaan, lamanya pembatasan angkutan barang mencapai 16 hari diikuti ancaman mogok kerja para pengusaha truk.

Pemerintah memberikan fleksibilitas bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2025, ASN dapat melaksanakan WFA selama empat hari, mulai 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025.

Kementerian Perhubungan mengusulkan untuk memperpanjang WFA sekaligus work from home (WFH), agar arus balik dapat terurai, seperti saat mudik. Permintaan belum diajukan, tetapi setidaknya dua kementerian telah memperpanjang WFA hingga 8 April 2025.

”Sejauh ini, WFH pas kembali belum kami ajukan, tetapi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menerapkan sampai 8 April 2025. Kemudian juga serupa dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,” tutur Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat konferensi pers seusai rapat koordinasi angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Kementerian PANRB, Dudy melanjutkan, belum memberlakukan WFA/WFH saat arus balik. Namun, setidaknya arus balik diperkirakan dapat terurai karena pemberian diskon tarif tol. Harapannya, pemberian diskon tersebut mendorong para pemudik kembali lebih awal ke Jakarta dan ke daerah asal masing-masing.

Sejauh ini, pemerintah menetapkan diskon 20 persen untuk tarif tol. Kebijakan itu berlaku empat hari saat arus mudik, yakni 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 202. Saat arus balik, aturan itu juga berlaku dua hari pada 8 April 2025 sampai 9 April 2025.

”Jadi kebijakan ini berlaku untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Astra Tol Nusantara. Jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol,” kata Dudy.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menargetkan, rasio kapasitas volume atau volume capacity ratio (VCR) di ruas jalan tol di bawah 1,0 poin. VCR merupakan perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas suatu ruas jalan tertentu. Makin besar angkanya, maka rasio kepadatan juga makin tinggi.

Pemerintah bersama Jasa Marga menargetkan VCR dapat ditekan mencapai 0,7 poin. Artinya, arus jalan berjalan stabil, kecepatan tidak terpengaruh. VCR di atas 1,0 poin menandakan arus lalu lintas padat hingga tidak terkendali, laju kendaraan terhenti.

”Ya harapannya semua ruas, tetapi, kan, tol itu ada yang tiga lajur dan dua lajur. Pasti sedikit terjadi bottleneck, tetapi harapan kami dan Jasa Marga itu paling tinggi 0,7 poin,” kata Ahmad Yani.

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kemenhub, Korps Lalu Lintas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembatasan angkutan barang, khususnya pelarangan truk bersumbu tiga atau lebih ditolak para pengusaha. Mereka menilai, durasi pembatasan terlalu lama, sehingga merugikan para pengusaha sekaligus pekerjanya.

Dalam SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik/balik angkutan Lebaran 2025/144 Hijriah itu, pembatasan angkutan barang akan diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 di jalan tol dan nontol. Pada Lebaran mendatang, pembatasan diberlakukan selama 16 hari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-12 hari.

Pengaturan dilakukan melalui pembatasan pengoperasian angkutan barang. Kendaraan yang terdampak adalah mobil barang bersumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang pengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

”Kami tolak itu SKB-nya. Aturan itu kami tolak, kami enggak setuju karena terlalu panjang waktu pelarangannya,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan secara tertulis.

Ia menilai, durasi pembatasan yang terlalu lama saat Lebaran itu sangat merugikan para pelaku usaha angkutan barang, termasuk para pekerjanya. Seluruh aktivitas pengangkutan berisiko lumpuh.

Aptrindo sepakat untuk tidak beroperasi pada 20 Maret 2025, jika waktu pelarangan itu tidak diubah. ”Sekalian, supaya pemerintah tahu apa dampaknya kalau kami semua mogok beroperasi saat itu. Sekalian hancur-hancuran,” ujar Gemilang.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta Agus Pratiknyo mengemukakan, lamanya waktu pelarangan akan berdampak terhadap iklim bisnis dunia angkutan barang. Para anggota Aptrindo mendesak agar pemerintah segera merevisi SKB-nya.

Pihaknya mengusulkan pelarangan hanya berlangsung pada 27 Maret 2025 hingga 3 April 2025 atau delapan hari. Perhitungan itu dinilai wajar bagi para pengusaha.

”Kenapa? Kami juga mempertimbangkan para pekerja, pengemudi, buruh bongkar muat di mana mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian. Para pemilik kendaraan yang masih memiliki angsuran, bisa terlambat bayar atau bahkan macet bayarnya,” kata Agus.

Aptrindo berharap agar pemerintah tidak gegabah menerbitkan SKB mengenai pembatasan angkutan barang itu. Mereka juga masih bertanggung jawab untuk membayar tunjangan hari raya bagi para karyawan.

Dalam realitasnya, durasi waktu pengangkutan barang akan lebih lama dari yang ditetapkan dalam SKB. Guna menghindari mulainya pembatasan pada 24 Maret 2025, untuk perjalanan jarak jauh, operasional dan pemesanan barang terakhir harus dilakukan pada 18 Maret 2025 atau 19 Maret 2025.

Itu artinya, Agus menambahkan, hampir 20 hari lebih lamanya mereka tidak beroperasi. Dalam perhitungannya, truk-truk mulai beroperasi kondusif pada 14 April 2025. Hampir satu bulan operasional truk tidak beraktivitas optimal.

”Kami paham, orang ingin berlebaran, tetapi pahami juga kami. Apalagi jalur barang itu selalu menjadi sasaran apabila ada libur. Sedikit-sedikit pembatasan operasional. Kalau dikalkulasi dalam setahun itu, mungkin kami hanya kerja itu 10 bulan saja efektif,” tutur Agus.

Menanggapi seruan Aptrindo, Dudy mengatakan bahwa keinginan para pengusaha truk untuk berhenti beroperasi mulai 20 Maret 2025 dinilai sebagai hal positif, jika tindakan itu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan angkutan Lebaran. Kenyamanan dan keamanan para pemudik untuk kembali ke kampung halaman menjadi prioritasnya saat ini.

”Ya saya kembalikan, kira-kira kalau kami revisi (SKB) lagi, mau akan seperti apa (kondisi) jalannya nanti? Jadi, memang tidak semua pihak senang dengan ini. Tidak semua kepala bisa saya senangi, tapi saya ingin masyarakat terlayani dengan baik,” tutur Dudy.

Ia menekankan alasan kuat pemberlakuan WFA sejak 24 Maret 2025. Puncak arus mudik akan dimulai pada 28 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025. Dalam kondisi normal saja, jalan tol Jakarta-Merak dipadati truk, begitu pula ruas Jakarta-Cikampek. Kemacetan berisiko tidak terhindarkan jika truk masih mengaspal pada 24 Maret 2025.

Ketika ditanya apakah peluang revisi SKB masih terbuka, Dudy menegaskan bahwa surat itu telah diteken tiga instansi. Hingga saat ini, kebijakan itu yang akan dilaksanakan, belum akan dilakukan revisi.

Pemerintah mengumumkan SKB pada pertengahan Maret 2025 dinilai terlalu mendadak. Alhasil, para pengusaha truk dan logistik paling dirugikan karena mereka tidak memiliki cukup waktu mempersiapkan diri.

Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (Pusat) Djoko Setijowarno, pengumuman pelarangan beroperasi hendaknya dikabarkan sebulan sebelumnya. Hal ini membantu para pengusaha angkutan menjadwalkan keberangkatan dan kepulangan armada truknya.

”Masa pelarangan tidak perlu lama (tidak lebih dari 10 hari), jika pemerintah sudah membenahi angkutan umum di daerah dan tidak fokus mengangkut logistik menggunakan jalan raya. Sebagai negara kepulauan, moda lain bisa dimanfaatkan, seperti jalan rel dan perairan,” ujarnya.

Ketika truk tidak dapat kembali ke depo sesuai jadwal, maka armada terpaksa disimpan di luar bangunan operasionalnya. Alhasil, komponen pengeluaran bertambah untuk biaya sewa tempat. Pendapatan sopir, kernet, dan buruh angkut makin tergerus. Selama ini, pemerintah terlalu fokus pengiriman logistik melalui jalan raya.

Selama ini, Djoko menambahkan, pemerintah cenderung bekerja secara parsial dan setengah-setengah. Pihaknya kurang menggarap serius pembangunan moda transportasi umum, khususnya di daerah.

Apabila seruan mogok Aptrindo tidak diindahkan hingga terjadi berlarut-larut, maka pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. Alur ekspor-impor juga akan terganggu

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperbaiki angkutan umum. Ketersediaan bagi masyarakat harus bertambah, guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Jakarta dapat menjadi percontohan ketika banyak tempat terkoneksi dengan angkutan umum.