Visi ASEAN 2045: Episentrum Pertumbuhan di Kawasan Indo-Pasifik

KUALA LUMPUR, SENIN — Para pemimpin negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara mengadopsi Visi Komunitas ASEAN 2045. Visi tersebut akan menjadi landasan kerja sama kawasan selama 20 tahun mendatang. ASEAN berkomitmen membangun komunitas yang tangguh serta menjadi episentrum pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.

Para pemimpin negara Asia Tenggara menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Our Shared Future dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin (26/5/2025). Visi baru ini akan menggantikan ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang diadopsi pada 2015.

Menurut deklarasi tersebut, anggota-anggota ASEAN menegaskan kembali tekad kolektif untuk meningkatkan persatuan regional dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Selain itu, dokumen tersebut membayangkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.

”Kami menegaskan pentingnya meningkatkan ketahanan ASEAN dan mendorong tanggapan kolektif, efisien, efektif, dan inovatif terhadap tantangan regional dan global serta guncangan di masa mendatang, yang akan membantu mengamankan masa depan ASEAN dan masyarakatnya,” demikian bunyi visi tersebut.

Deklarasi yang telah ditandatangani itu kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut kantor berita Bernama, pengadopsian ini terjadi ketika ASEAN menyadari berbagai tren yang dapat membentuk masa depan kawasan, seperti ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik, digitalisasi, dan kecerdasan buatan. Masalah proteksionisme, perubahan iklim, pandemi, migrasi, dan kesenjangan pembangunan pun meningkat.

Sebagai Ketua ASEAN 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggambarkan visi tersebut sebagai ”perjanjian hidup dengan masa depan”. Masa depan ASEAN harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas yang fokus pada penutupan kesenjangan pembangunan.

”Saat kita membuka lembaran baru ini, kita memperbarui janji kita kepada rakyat kita, kawasan kita, dan generasi mendatang,” kata Anwar kepada The Star.

Visi tersebut menegaskan komitmen ASEAN pada nilai-nilai yang tercantum dalam Piagam ASEAN, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hukum internasional. Dengan demikian, visi tersebut turut menunjukkan komitmen ASEAN untuk menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Saat ini, sejumlah anggota ASEAN bersengketa dengan China tentang kedaulatan Laut China Selatan. Filipina, khususnya, terganggu dengan kehadiran Penjaga Pantai China di zona ekonomi eksklusifnya. Di sela-sela KTT Ke-46 ASEAN, Filipina terbuka pada perjanjian tambahan apa pun dengan China untuk menjaga perdamaian.

”Saya tidak mengatakan bahwa pengaturan itu pasti akan terjadi, tetapi apa pun dalam lingkup cara diplomatik atau cara damai atau kerja sama tentu saja sesuai dengan pola kami,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo.

Tahun lalu, Filipina dan China telah mencapai kesepakatan untuk memperbaiki mekanisme komunikasi maritim dan melanjutkan pembicaraan di antara pasukan penjaga pantai masing-masing.

Konflik Filipina-China mempunyai taruhan tinggi. Jika salah perhitungan, Amerika Serikat yang terikat perjanjian pertahanan pada 1951 akan membantu Filipina ketika terjadi serangan bersenjata, termasuk di Laut China Selatan.

Manalo mengatakan, Filipina bertekad untuk mempercepat negosiasi panduan tata perilaku (CoC) di Laut China antara ASEAN dan China. Filipina akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2026.

Semua pihak sepakat untuk menyusun CoC pada 2002. Namun, butuh waktu 15 tahun bagi mereka untuk memulai proses negosiasi.

Dalam sambutan kepada para pemimpin ASEAN, Senin, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyerukan pengadopsian kode yang mengikat secara hukum dipercepat. ”Ini untuk melindungi hak maritim, meningkatkan stabilitas, dan mencegah salah perhitungan di laut,” ujarnya. (REUTERS)