Wacana Menghapus Koridor 1 Transjakarta Panen Antipati Publik

Wacana menghapus Koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota, setelah pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota rampung, memanen antipati publik. Angkutan umum seharusnya saling melengkapi untuk kemudahan mobilitas sekaligus menambah jumlah pengguna.

Wacana penghapusan Koridor 1 Transjakarta setelah MRT terhubung dari Lebak Bulus hingga Kota pada 2029 ini merupakan isu lama. Pada tahun 2018, MRT Jakarta mengusulkan penghapusan atau penyesuaian rute (rerouting) Koridor 1 Transjakarta karena berimpitan dengan jalur MRT untuk memaksimalkan pengguna MRT, dan tidak ada dobel subsidi untuk dua moda pada jalur yang sama.

Isu ini kembali menjadi perbincangan hangat setelah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melontarkannya lagi. Pernyataan Syafrin Liputo langsung mendapat penolakan dari pengguna dan pengamat transportasi.

Auliani Ningtyas (31), pekerja kantoran di Jakarta Pusat, mengkritik wacana tersebut. Penghapusan atau rerouting berpotensi memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah karena tarif MRT Jakarta lebih mahal daripada Transjakarta.

Warga Jakarta Selatan ini mencontohkan, jika naik MRT dari Lebak Bulus dan turun di Blok M, ia dikenai tarif Rp 8.000. Sementara jika naik dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, tarifnya Rp 14.000. Hal ini berbeda dengan tarif Transjakarta yang telah disesuaikan sebesar Rp 3.500 ke setiap tujuan.

”Jadi, kalau dihilangkan, terus nanti diganti naik MRT, tarifnya jadi lebih mahal,” ujar Tyas, Minggu (22/12/2024).

Tyas juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari halte yang sudah direvitalisasi dan Koridor 1 Blok M-Kota sebagai jalur pertama dan banyak diakses dari dalam dan luar Jakarta.

”Rute Blok M-Kota ini sangat banyak terintegrasi dengan KAI Commuter, LRT Jabodebek, dan MRT Jakarta. Koridor ini jalur tertua dan paling banyak digunakan. Jangan sampai membangun fasilitas lain, tetapi merusak fasilitas lain yang sudah ada,” kata Tyas.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji masak-masak wacana penghapusan atau rerouting koridor Transjakarta. Kebijakan juga semestinya lebih pro kepada masyarakat.

Farhan (27), karyawan swasta di Sudirman-Thamrin, keberatan dengan rencana penghapusan atau rerouting. Ia harus mengeluarkan ongkos lebih untuk perjalanan dari rumah di kawasan Kota ke tempat kerjanya setiap harinya.

”Kalau mau diubah naik MRT, harus ada penyesuaian tarif. MRT juga harus melewati seluruh rute Transjakarta yang dihapus atau rerouting,” ujar Farhan.

PT Transportasi Jakarta mencatat, rata-rata jumlah pengguna Koridor 1 Transjakarta pada tahun 2024 mjencapai 65.000-70.000 pelanggan per hari. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah penumpang Koridor I mencapai 8.948.313 orang dengan total pendapatan Rp 29.516.746.498. Jumlah penumpang ini tertinggi dibandingkan dengan 12 koridor lainnya pada tahun 2021.

Kepala Departemen Corporate Social and Responsibility (CSR) dan Humas Transjakarta Ayu Wardhani menyebutkan, pengoperasian angkutan umum di Jakarta merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Manajemen hanya akan memberikan beberapa masukan dan saran untuk pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah penghapusan Koridor 1 setelah pembangunan MRT Fase 2A tuntas. Sebaliknya, akan ada rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan angkutan umum.

”Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk dana Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan reroute. Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” tutur Syafrin.

Transjakarta juga tetap berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan berbasis rel, seperti MRT dan LRT. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta menjadikan angkutan berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.

Syafrin mencontohkan, Transjakarta di Bundaran HI akan beroperasi dengan pola integrasi dengan Semanggi, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang untuk mendukung konektivitas.

Ia juga memastikan evaluasi tarif akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

”Kami akan melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” kata Syafrin.

Penghapusan atau rerouting merupakan hak prerogatif Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi, kebijakan tersebut seharusnya berbasis data pengguna agar tepat sasaran.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta Yusa C Permana meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan dengan benar dan secara holistik setiap kebijakan transportasi. Angkutan umum tidak hanya tentang satu jalur, tetapi satu jaringan yang saling terkait.

”Koridor 1 ini sebenarnya tidak pernah ada evaluasi kondisi dari 2004 dan terkini. Di lapangan ada pola pengguna yang sudah berubah. Sekarang banyak orang melanjutkan perjalanan. Koridor 1 tak hanya tulang punggung, tetapi penghubung ke titik lain,” kata Yusa secara terpisah.

Sebagai contoh, Koridor 1 terhubung dengan Koridor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, dan 13. Kemudian, koridor ini terhubung dengan layanan non-koridor, seperti Blok M-Pesanggrahan, Blok M-Tanah Abang, Blok M-Senen, Blok M-Rempoa, Jelambar-Kota, Kejaksaan-Pulogadung, dan lainnya.

Menurut Yusa, Koridor 1 tidak bisa serta-merta dihapus atau rerouting. Harus dilihat pola perjalanan warga. Apakah warga naik Transjakarta, MRT Jakarta, atau keduanya.

”Bukan antiperubahan, tetapi angkutan umum itu saling mengisi. Bukan saling memakan. Harus punya strategi bagaimana koneksinya bagus. Contoh baik, koneksi Transjakarta dan LRT Jabodebek yang praktis sehingga banyak pengguna angkutan umum baru,” kata Yusa.

Ia menyayangkan pembicaraan yang masih seputar berebut pengguna. Seakan segmen pasar layanan angkutan umum existing hanya di bawah 20 persen. Padahal, seharusnya antarmoda saling dukung untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

”Tidak relevan bicara berebut penumpang. Kalau Transjakarta penuh, orang secara alami akan pindah ke moda lain yang tersedia. Jadi, harus yakin pengguna naik dengan target 30 persen, 50 persen, atau 60 persen dari total warga,” kata Yusa.

Sejauh ini modal share angkutan umum di Jakarta baru 18 persen. Modal share merupakan tingkat penggunaan angkutan umum. Adapun Jakarta menargetkan modal share hingga 30 persen pada tahun 2030.

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI Pusat Aditya Dwi Laksana sependapat. Koridor 1 tidak perlu dihapus supaya MRT Jakarta laku atau mengurangi subsidi. Sebab, jaringan transit antarkoridor dan non-koridor Transjakarta sudah punya karakter pengguna dengan cakupan lebih luas dibandingkan dengan MRT Jakarta.

”Tarif juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan MRT. Masyarakat masih butuh tarif terjangkau. Berikutnya, pergerakan masyarakat akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga malah seharusnya jumlah, jenis, dan kapasitas angkutan umum ditambah dan bukan dikurangi,” kata Aditya, Minggu (22/12/2024).

Menurut Aditya, justru ketika MRT Jakarta Lebak Bulus-Kota dan MRT Jakarta Cikarang-Balaraja tuntas, Transjakarta menjadi pengumpan (feeder) meskipun ada jalur operasi yang berimpitan.

Hong Kong, misalnya, segala jenis angkutan umum berbasis jalan masih dipertahankan meskipun ada Mass Transit Railway (MTR). Jalurnya pun berimpitan dengan trem dan bus kota.

Aditya mengatakan, setiap moda punya segmen pengguna sendiri sesuai dengan kebutuhan. Setiap moda juga memperbesar kapasitas angkutan umum. 

”Jangan ambil kebijakan hanya dengan alasan efisiensi anggaran semata. Tugasnya negara memberikan akses angkutan umum yang memadai dan terjangkau,” ujar Aditya.

Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta Adrianus Satrio Adi Nugroho menambahkan, tarif MRT Jakarta Lebak Bulus-Kota pastinya akan mahal. Untuk itu, integrasi tarif Jaklingko akan sangat berguna. 

”Tarif integrasi, kan, belum beres di tap on bus Transjakarta. Kalau sudah beres dan jalan, semua pasti sangat berguna. Mau transit dari MRT naik non-koridor juga kena tarif integrasi,” kata Adrianus.