Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar, Berlari Siapkan Penyelenggaraan Haji

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ditandai dengan pembentukan sejumlah lembaga baru. Salah satu yang paling menarik perhatian publik adalah lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, lembaga yang untuk pertama kalinya memegang otoritas penuh atas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Di tengah ritme kerja yang serba cepat, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi salah satu sosok di garis depan bersama Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf. Ia bercerita tentang bagaimana kementerian itu dibangun dari nol, berpacu dengan waktu menyiapkan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien, aman, dan bermartabat. Berikut petikan wawancaranya:

Apa dasar pertimbangan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah?

Presiden sangat memberi perhatian pada penyelenggaraan ibadah haji agar dilaksanakan lebih berkualitas, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biaya haji harus bisa ditekan, sementara layanan ditingkatkan.

Targetnya ada tiga keberhasilan haji, yakni sukses penyelenggaraan ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban. Pemerintah ingin pelayanan kepada jemaah lebih aman, nyaman, dan tertib, kegiatan haji dan umrah mendorong perekonomian bangsa, serta jemaah yang telah berhaji membawa manfaat bagi umat.

Apa tantangan membangun kementerian baru sambil menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji?

Tantangan terbesar adalah menjalankan dua tugas besar sekaligus. Di satu sisi, Kementerian Haji dan Umrah harus menyiapkan penyelenggaraan haji 2026 agar berjalan aman, nyaman, dan sukses. Di sisi lain, kami harus membentuk kelembagaan baru, mulai dari pusat hingga daerah, lengkap dengan regulasi, SDM, keuangan, dan aset yang dialihkan dari Kementerian Agama. Proses peralihan ini harus dilakukan cepat dan presisi agar ibadah haji 2026 dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Bagaimana kondisi sumber daya manusia di kementerian baru ini?

Saat ini personel di Kementerian Haji dan Umrah berjumlah 40 orang, berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, Polri, serta Kejaksaan Agung. Secara bertahap, kami masih melakukan pengalihan pegawai dari Kementerian Agama setelah melalui proses asesmen dan penyaringan. Tujuannya, memastikan pegawai yang bergabung memiliki kemampuan dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas di Kementerian Haji dan Umrah.

Bagaimana dengan penataan kelembagaan dan aset?

Struktur organisasi dan tata kerja di tingkat pusat telah disetujui Kemenpan dan RB serta sedang dalam proses harmonisasi Peraturan Menteri Haji dan Umrah. Untuk instansi vertikal di daerah, pembahasan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

Seluruh aset yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk asrama haji dan fasilitas pendukung, kini dialihkan menjadi aset kementerian kami. Dengan sistem terpusat, pengelolaan anggaran dan aset menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Mulai tahun depan, penyelenggaraan haji sepenuhnya di bawah kementerian ini. Apa langkah konkret agar transisi berjalan lancar?

Amanah peralihan tugas, fungsi, anggaran, pegawai, dan aset telah diatur dalam perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019. Koordinasi intensif terus kami lakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kami juga berkomunikasi dengan kepala bidang penyelenggaraan haji dan umrah di daerah serta Kantor Urusan Haji di Jeddah untuk memastikan tidak ada kekosongan kewenangan. Dalam sehari, kami bisa menggelar beberapa rapat lintas instansi untuk memastikan proses peralihan berjalan cepat, aman, dan sesuai regulasi.

Bagaimana hubungan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi?

Hubungan kami dengan Pemerintah Arab Saudi sangat baik. Kini, posisi lembaga penyelenggara haji kedua negara sejajar, sama-sama kementerian. Pihak Saudi menyambut baik perubahan ini dan berharap penyelenggaraan ibadah haji serta umrah akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Koordinasi berjalan lancar tanpa hambatan. Pimpinan kementerian kedua negara bisa berkomunikasi langsung membahas persiapan haji 2026. Kami juga berdiskusi mengenai peluang pembaruan kebijakan, seperti pengurangan masa tinggal jemaah, strategi pemilihan penyedia layanan umum, pola penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta program murur dan tanazul untuk meningkatkan kenyamanan jemaah Indonesia.

Bisa dijelaskan rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi?

Kampung Haji adalah kompleks terpadu untuk akomodasi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Saudi telah membuka kesempatan bagi pihak asing membangun hotel di Mekkah dan Madinah. Presiden ingin cita-cita memiliki Kampung Haji di Makkah segera terwujud.

Menteri Haji dan Umrah bersama pihak Danantara telah meninjau lokasi dan membahas rencana pembangunan. Kampung Haji akan menjadi pusat akomodasi jamaah sekaligus etalase ekosistem haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci. Area bisnis di kompleks itu juga dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia dan Arab Saudi. Tujuannya, memberi kepastian akomodasi bagi jemaah, memudahkan pengawasan, serta meningkatkan penerimaan negara melalui penyewaan fasilitas dan aktivitas ekonomi di sana.

Apa target utama penyelenggaraan haji 2026?

Target utama kami adalah penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dengan biaya yang lebih efisien dan pelayanan yang lebih baik. Kami menutup setiap potensi kebocoran anggaran di seluruh tahapan proses.

Semua dijalankan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas. Kami memastikan petugas bekerja dengan komitmen pelayanan maksimal, serta menghapus biaya tambahan yang tidak seharusnya dibebankan kepada jemaah.

Biaya haji harus turun, layanan meningkat, dan seluruh prosesnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Itulah ukuran keberhasilan kami pada penyelenggaraan haji 2026.