Transisi Energi: ”Joget” India dan ”Goyang” Indonesia

Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan kunjungan kenegaraannya ke India, Senin (27/1/2025). Dari sana, Presiden membawa ”oleh-oleh” berupa nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, kesehatan, keamanan, pertahanan, teknologi digital, hingga energi.

Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama bilateral tersebut dicapai dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025) siang waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tak hanya berbincang empat mata dengan PM Modi. Ada pula sesi yang melibatkan delegasi pemerintah dan pengusaha dari negara masing-masing untuk membahas kesepakatan kerja sama kedua negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden, menyatakan pentingnya kerja sama bilateral dengan India di sektor energi baru dan terbarukan untuk memperkuat upaya Indonesia mencapai target swasembada energi.

”Kementerian ESDM siap mendukung penuh, termasuk melalui kerja sama strategis dengan India yang melibatkan investasi di sektor energi bersih dan terbarukan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis.

Terkait dengan kerja sama RI-India, Bahlil menekankan perlunya fokus pada investasi di energi bersih, di antaranya geotermal dan solar, serta pengembangan biofuel berkelanjutan, termasuk bioetanol dan bioavtur.

Pengembangan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi keberlanjutan.

Menurut Bahlil, India memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan biofuel dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi di bidang ini, kedua negara dapat berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi.

”Kita ingin memastikan bahwa hubungan Indonesia dan India di sektor energi terus tumbuh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi setiap negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi,” katanya.

India sebenarnya punya situasi dan tantangan yang mirip dengan Indonesia dalam mengakselerasi energi bersih. Di kala punya komitmen besar dalam meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan, negara ini juga masih ”tersandera” untuk memgakomodasi energi berbasis fosil.

Berdasarkan data Global Energy Monitor, sepanjang periode 2008-2022, India menambah kapasitas tenaga surya ketiga terbanyak di antara negara mana pun, di bawah China dan Amerika Serikat.

Selama bertahun-tahun, proyek-proyek energi bersih di India tumbuh dengan stabil, mulai dari pemasangan panel surya atap di kota-kota kecil hingga proyek-proyek berskala besar berupa hamparan turbin angin dan panel surya yang panjang di lahan pertanian. Semuanya berkontribusi terhadap tujuan iklim negara tersebut untuk beralih ke energi bersih.

Ironinya, dalam rentang lima belas tahun tersebut, jumlah kapasitas batubara yang ditambahkan di negara tersebut jauh lebih dari dua kali lipat dari tenaga angin dan surya.

Persoalan lain adalah pada 2023, kombinasi dari dari keputusan politik dan masalah rantai pasokan menyebabkan proyek-proyek tenaga surya terhambat oleh penundaan dan ketidakpastian. Pada tahun yang sama, India gagal mencapai target pemasangan energi bersih tahunannya di tahun yang mencatat rekor suhu terpanas dalam sejarah.

Laporan dari Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan menunjukkan bahwa India hanya memasang 13,7 gigawatt energi bersih pada 2023, seperti tenaga angin, tenaga surya, dan nuklir, turun dibandingkan dengan 16,3 gigawatt pada 2022.

Ini membuat pada rentang periode 2024-2030, India perlu memasang 40 gigawatt setahun untuk memenuhi tujuannya memasang 500 gigawatt energi bersih, cukup untuk memberi daya pada 51 juta rumah di negara itu.

Dilansir dari AP, apa yang terjadi pada 2023 adalah harga modul surya telah menjadi sasaran kebijakan pajak impor India. Pemerintah pertama-tama memerintahkan pajak impor yang tinggi dan kemudian mencabutnya dalam kurun waktu satu tahun.

Hal ini, menurut Vinay Pabba, kepala operasi perusahaan energi terbarukan Vibrant Energy yang berbasis di Hyderabad, menciptakan sikap wait and see di antara pengembang proyek surya. Banyak proyek, baik besar dan kecil maupun di sejumlah negara bagian, mengalami penundaan berbulan-bulan karena pengembang menunda produksi baru.

”Butuh waktu hingga dua tahun bagi proyek-proyek tenaga surya untuk beroperasi setelah semua perjanjian dan dokumen diselesaikan. Jadi, mengubah kebijakan dalam jangka waktu kurang dari itu akan menimbulkan banyak ketidakpastian,” ujarnya.

Pemerintah India mengeluarkan deretan insentif, baik untuk produsen maupun konsumen, yang membuat negara ini mampu menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 28,64 gigawatt, meningkat 119,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Vinay mengatakan, lobi yang dilakukan pengusaha produsen dan distributor bahan bakar berbasis fosil di India juga turut menyebabkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan terbarukan telah gagal.

Beruntung pada 2024, Pemerintah India mengeluarkan deretan insentif, baik untuk produsen maupun konsumen, yang membuat negara ini mampu menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 28,64 gigawatt atau meningkat 119,46 persen dibandingkan dengan 2023.

Menghadapi situasi yang serupa dengan India dalam mengakselerasi pertumbuhan energi bersih, yakni berupa tantangan mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik dari industri fosil, Indonesia selama satu dekade terakhir mencatatkan capaian transisi energi di belakang India.

Berdasarkan data Ember Climate 2023, pembangkitan listrik Indonesia dari bahan bakar fosil meningkat 50 persen dalam satu dekade terakhir, dari 190 terawatt jam (TWh) pada 2013 menjadi 285 TWh pada 2023. Selama periode yang sama, pembangkitan listrik dari energi terbarukan hanya meningkat dari 36 TWh menjadi 65 TWh.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, konsistensi kebijakan dan kepemimpinan dipandang para pelaku bisnis sebagai salah satu penghambat terbesar dalam agenda transisi energi di Indonesia.

Lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan transisi energi sebagai salah satu tujuan utamanya, Fabby mengatakan, seakan dimentahkan oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru. Kebijakan yang dimaksud justru menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada 2025 dan target pada 2045.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang diklaim sebagai RUPTL hijau juga tak membawa perubahan berarti. Sebagian besar proyek pembangkit energi terbarukan yang harus dieksekusi 2021-2025 belum dilelang, konstruksi, dan beroperasi.

Hingga 2024, capaian target bauran energi terbarukan hanya berkisar di 13,1 persen. Padahal, target semula adalah 23 persen di 2025.

”Dengan begitu banyaknya persoalan, tahun 2025 menjadi titik kritis untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang reformatif untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien,” ujar Fabby.

Belajar dari yang terjadi di India, transisi energi akan senantiasa menciptakan investasi berkualitas. Saat ini ada banyak perusahaan kelas dunia menginginkan adanya energi hijau ketika mereka ingin menanamkan modalnya di suatu negara. Ini yang membuat daya tarik investasi di India meningkat.

Perlu dipertimbangkan juga pentingnya melakukan reformasi subsidi energi. India sendiri telah mencabut subsidi bahan bakar berbasis fosil secara bertahap sejak 2010.

”Subsidi energi yang selama ini dilakukan pemerintah malah mempersempit ruang fiskal negara untuk bisa membiayai program lainnya yang lebih bermanfaat untuk transisi energi,” kata Fabby.