Wapres Gibran dan Wakil PM Malaysia Bahas Kerja Sama, Termasuk Soal Pekerja Migran dan Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi mengunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (21/4/2025). Dalam pertemuan itu dibahas rencana kerja sama strategis di antara kedua negara, meliputi sektor ekonomi, pendidikan, dan keamanan. 

Hamidi dan Gibran berbincang-bincang selama lebih kurang satu jam. Sejumlah pejabat tinggi dari masing-masing negara turut mendampingi ketika dua sosok pemimpin negara itu bertemu.

Ikut mendampingi Hamidi, antara lain Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Datuk Seri Mohamad Sabu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, Wakil Sekretaris Jenderal I Kementerian Luar Negeri Malaysia Dato’ Ahmad Rozian, Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Datuk Badrul Hisham, serta Sekretaris Senior Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Wilayah Malaysia Dato’ Roslan. 

Adapun Gibran didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

”Ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerja sama ekonomi, terutama sekali, kerja sama ekonomi di kawasan Batam dan Johor. Kemudian, juga kerja sama untuk industri halal karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat Muslim terbesar di Asia Tenggara,” kata Pratikno, seusai pertemuan.

Ihwal ketenagakerjaan, peluang kerja sama dipusatkan soal perlindungan pekerja migran Indonesia. Wujudnya, menurut Pratikno, berupa penyatuan sistem urusan perlindungan dalam bentuk one channel system.

Selain itu, sebut Pratikno, soal pertanian yang juga tidak luput dari pembahasan. Salah satunya difokuskan pada pertanian sawit. Pasalnya, kedua negara sama-sama dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

”Tadi, Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus. Jadi, ingin belajar juga dari Indonesia,” kata Pratikno. 

Peluang kerja sama juga dibuka untuk sektor pendidikan vokasi. Mekanisme itu ditempuh melalui pertukaran pelajar dan pelatihan.

”Jadi ini tadi juga akan mengirim mahasiswa-mahasiswa Malaysia ke Indonesia, ke institut teknologi, ke beberapa universitas, di Indonesia,” sebut Pratikno. 

Penguatan kerja sama juga dibutuhkan untuk urusan keamanan. Lebih-lebih untuk wilayah perbatasan mengingat kedua negara juga berbatasan langsung.

Sementara itu, Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan, penguatan kerja sama juga dibutuhkan untuk urusan keamanan. Lebih-lebih untuk wilayah perbatasan mengingat kedua negara juga berbatasan langsung.

Adapun sektornya terentang dari penanganan terorisme, penyelundupan orang dan barang, dan narkotika. Untuk pelaksanaan teknisnya masih memerlukan pembicaraan lanjutan. 

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Budi Gunawan, adalah penyelesaian lintas batas teritoral laut, yakni antara Laut Sulawesi dan Selat Malaka, yang kesepakatannya telah ditandatangani sejak 2023. Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula mengenai batas darat pada West Pillar di Pulau Sebatik, yang juga telah disetujui bersama, Februari lalu. 

”Tentu semua akan ada tindak lanjutnya, yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral teknis nanti di tingkat pelaksanaan,” kata Budi Gunawan. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, latar belakang kedua negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim turut menambah peluang kerja sama. Salah satu dorongannya adalah memperkuat pemahaman moderasi beragama lewat jalur pendidikan.

”Kami mencoba mempertemukan nanti kurikulum pendidikan keagamaan yang mencerahkan untuk kawasan kita, yang memberikan penguatan,” kata Nasaruddin. 

Di sisi lain, kata Nasaruddin, mengemuka pula perbincangan ihwal Palestina. Menurut dia, Indonesia dan Malaysia sama-sama berkomitmen memberikan dukungan bagi negara yang tengah berkonflik itu.

”Kata beliau (Hamidi), siapa pun perdana menterinya, dari partai mana pun, pasti akan sepakat tentang nasib Palestina. Jadi, mereka akan siap memberikan dukungan penuh seperti yang dilakukan Indonesia,” kata Nasaruddin. 

Bentuk dukungan bersama itu, menurut dia, nantinya masih menunggu arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, isyarat dan konsistensi dukungan itu telah ditunjukkan Kepala Negara melalui lawatannya ke sejumlah negara Timur Tengah beberapa waktu lalu.