Wapres Gibran: Dorong Ekosistem yang Nyaman dan Produktif bagi Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong para pihak untuk menghadirkan ekosistem yang nyaman dan produktif bagi penyandang disabilitas. Dukungan, pelibatan, dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas mau tidak mau harus ditingkatkan.

”Hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Harapannya, ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman dan produktif bagi penyandang disabilitas,” ujar Gibran saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Hadir dalam peringatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

Hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Harapannya, ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman dan produktif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Gibran, para penyandang disabilitas memiliki potensi untuk membawa Indonesia lebih baik. Mereka memiliki daya juang, kegigihan, semangat pantang menyerah, dan mentalitas yang sangat tinggi.

Wapres mencontohkan, atlet Paralimpiade Paris 2024 berhasil membawa pulang 14 medali. Jumlah itu merupakan yang terbanyak sejak Indonesia pertama kali mengikuti ajang tersebut pada 1976.

Begitu pula saat ASEAN Para Games 2022 di Solo, kontingen Indonesia berhasil merebut 425 medali. Pelaksanaanya pun berjalan lancar meskipun waktu persiapan hanya lima bulan. Bahkan, anggaran untuk penyelenggaraannya terbatas dan dalam situasi pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

”Saya yakin, bapak, ibu, saudara-saudara semua ini juga punya modal besar untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, Gibran meminta para pihak untuk meningkatkan kolaborasi guna menciptakan ekosistem untuk penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya pelibatan dalam perencanaan pembangunan dan infrastruktur serta aksesibilitas transportasi publik dan fasilitas umum. Selain itu, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, permodalan, serta hukum dan peradilan.

Sekarang kuncinya adalah implementasi di lapangan, ada pengawalan di lapangan, ini harus kita lakukan bersama-sama.

Terlebih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur soal kesamaan, kesempatan, pemenuhan hak, diskriminasi, pemberdayaan, perlindungan, dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Bahkan, 10 peraturan turunannya pun sudah ada.

”Sekarang kuncinya adalah implementasi di lapangan, ada pengawalan di lapangan, ini harus kita lakukan bersama-sama,” ucap Gibran.

Saifullah mengakui, belum semua penyandang disabilitas memperoleh akses sebagaimana amanat UU No 8/2016. Data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan, sebanyak 7 persen dari total penduduk Indonesia mengalami kondisi disabilitas berbagai ragam.

Dari data ini, 11,42 persen penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 71,4 persen penyandang disabilitas masih bekerja pada sektor informal dan 50 persen anak usia sekolah penyandang disabiltas belum bisa mengenyam pendidikan yang layak.

Data yang diimpun oleh Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan, sebanyak 7 persen dari total penduduk Indonesia mengalami kondisi disabilitas berbagai ragam.

Sementara itu, 24 persen penyandang disabilitas belum memiliki asuransi sesehatan. Adapun kuota kerja untuk penyandang disabilitas sebesar 2 persen untuk instansi pemerintah dan 1 persen instansi swasta juga belum sepenuhnya terwujud.

Saifullah menuturkan, ada lima agenda yang dipersiapkan Kemensos untuk mengatasi berbagi tantangan dan problematika yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pertama, sinkronisasi dan validasi data untuk mewujudkan data tunggal terpadu yang memuat profil disabilitas secara utuh.

Platform ini juga akan memformulakan mekanisme link and match antara kebutuhan pasar dan pendidikan vokasional penyandang disabilitas.

Kedua, mempersiapkan penerbitan kartu penyandang disabilitas (KPD) secara bertahap guna memudahkan pemberian layanan. Ketiga, merintis platform digital semacam e-loker untuk mempertemukan pemberi dan pencari kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

”Platform ini juga akan memformulakan mekanisme link and match antara kebutuhan pasar dan pendidikan vokasional penyandang disabilitas,” ujar Saifullah.

Keempat, Kemensos akan memperkuat kolaborasi, sinergi antarkementerian/lembaga maupun pihak swasta dalam rangka melaksanakan program bersama. Hal itu perlu dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh lebih banyak kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masing-masing.

Terakhir, turut mempercepat terbitnya Peratutan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas yang prosesnya saat ini telah memasuki tahap akhir. RPP ini ditunggu oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi beban pengeluaran penyandang disabilitas.