Washington Cabut Larangan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

WASHINGTON, SELASA — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor persenjataan ke Arab Saudi setelah 3 tahun terakhir terhenti terkait sejumlah catatan ”merah” kebijakan Riyadh. Meski alasan pencabutan yang diungkapkan Washington adalah soal perang Yaman yang sudah berakhir, sejumlah analis menilai ada hal lain yang mendasari pencabutan larangan tersebut, salah satunya soal Palestina.

Dengan keputusan ini, nantinya AS akan kembali menjual senjata secara teratur ke Arab Saudi melalui proses konsultasi di Kongres.

Baca juga: AS Berpeluang Kembali Ekspor Persenjataan ke Arab Saudi

Keputusan Washington itu keluar di tengah meningkatnya ancaman eskalasi konflik di kawasan pasca-serangan Israel ke Lebanon dan tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran.

”Arab Saudi akan tetap menjadi mitra strategis dekat AS dan kami berharap dapat terus meningkatkan kemitraan itu,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Sejumlah pejabat Kemenlu AS menyebut Washington akan mulai mencabut pembatasan penjualan senjata secara perlahan dan mentransfer atau mengirimkan amunisi udara ke darat tertentu ke Riyadh. Seorang pejabat Kongres mengatakan, Gedung Putih telah memberikan pengarahan pada komite di Kongres mengenai keputusan tersebut pekan ini.

Menurut sebuah sumber, penjualan dan pengiriman senjata itu bisa dilakukan paling cepat pekan depan. Pejabat senior AS itu mengatakan, Arab Saudi telah memenuhi bagian mereka dalam kesepakatan itu.

”Kini kami siap untuk memenuhi 'janji' bagian kami,” ujarnya.

Menurut sebuah sumber, penjualan dan pengiriman senjata itu bisa dilakukan paling cepat pekan depan.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintahan Biden menunda atau bahkan mengeblok sejumlah persetujuan perjanjian penjualan senjata kepada Riyadh dengan alasan catatan kelam Arab Saudi di bidang hak asasi manusia.

Perang Yaman antara Arab Saudi dan kelompok Houthi pro-Iran adalah salah satu alasan utama penundaan dan pengeblokan tersebut. Amerika Serikat tidak mau Arab Saudi menggunakan persenjataan buatan mereka untuk memerangi Houthi.

Perang Yaman sudah berkecamuk selama hampir satu dekade, menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan 80 persen penduduk Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar. PBB pernah menyebut perang di negara itu menimbulkan ”krisis kemanusiaan terburuk di dunia”.

Selain itu, dugaan keterlibatan Riyadh dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dalam pembunuhan jurnalis The Washington Post, Jamal Kashoggi, di Turki, juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi.

Baca juga: Isu Normalisasi Arab Saudi-Israel ala Biden, Siapa Mendapat Apa?

Akibat berbagai pembatasan itu, hubungan Riyadh dan Washington renggang. Riyadh mencoba melakukan pendekatan dengan Beijing dan Moskwa untuk memperoleh persenjataan, termasuk jet tempur dan pesawat nirawak (drone) untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Selain senjata, Rusia dan China juga menawarkan teknologi nuklirnya kepada Riyadh.

Dore Feith, mantan staf khusus pada lembaga USAID, dan Ben Noon, penulis isu-isu persaingan AS-China, menulis di laman Foreign Policy bahwa penjualan senjata dan perlengkapan militer China ke Arab Saudi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, penjualan senjata China ke Arab Saudi naik hingga 386 persen pada periode 2016-2020 dibandingkan periode 2011-2015 (Kompas.id, 12 Juli 2022).

Baca juga: Dari Militer hingga Energi, Riyadh Mengayun Diplomasi

Pertumbuhan penjualan itu terutama didorong penjualan pesawat nirawak (drone) tempur China, Wing Loong II, sejak 2017. Kedua negara juga telah menandatangani kesepakatan untuk membuat sebuah usaha patungan untuk rancang bangun drone di Arab Saudi, Maret 2024. Riyadh juga diketahui telah membeli sejumlah rudal balistik dari China.

Seorang pejabat Deplu AS mengatakan, Washington dan Gedung Putih menilai, perjanjian penghentian pertempuran dan gencatan senjata antara Arab Saudi dan Houthi, Maret 2022, menyusul membaiknya hubungan Arab Saudi-Iran yang ditengahi China sebagai salah satu alasan pencabutan larangan penjualan senjata ke Riyadh.

Baca juga: Palestina Ingatkan AS-Arab Saudi agar Tidak Tinggalkan Rakyat Palestina

Meski demikian, Joaquin Castro, anggota progresif Partai Demokrat, mengatakan, Arab Saudi masih memiliki ”rekam jejak yang meresahkan” dalam hal hak asasi manusia.

”Saya mendukung keputusan awal pemerintahan Biden untuk menghentikan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, dan saya berharap melihat bukti kuat bahwa Arab Saudi telah mengubah perilakunya,” katanya. (AFP/Reuters)