Waspadai Potensi Terjadinya Inflasi Impor

JAKARTA, KOMPAS — Perang di Timur Tengah berpotensi menyebabkan inflasi impor di Indonesia. Jika inflasi itu terjadi berbarengan dengan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa pada masa Ramadhan-Lebaran 2026, daya beli masyarakat bisa tertekan.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, Senin (9/3/2026), mengatakan, perang di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak mentah dan biaya logistik dunia. Hal itu berpotensi memicu kenaikan harga komoditas nonmigas dunia.

Selain itu, perang tersebut juga berimbas pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan kurs Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate), per 9 Maret 2026, nilai tukar rupiah berada di level Rp 16.974 per dolar AS atau mendekati level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

”Rentetan dampak perang itu bisa menyebabkan inflasi impor, terutama pada bahan baku pangan dan industri manufaktur nasional,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ”Ekonomi Lebaran di Tengah Gejolak Perang” yang digelar secara daring di Jakarta.

Rerata tingkat inflasi impor pada triwulan I-2025 hingga IV-2025 lebih tinggi dari tingkat inflasi tahunan pada 2025 yang sebesar 2,92 persen.

Manap menuturkan, pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) pernah menyajikan data inflasi impor. Data tersebut mengonfirmasi bahwa depresiasi rupiah menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi impor di Indonesia.

Merujuk data itu, tingkat inflasi impor pada triwulan I-2025 dan II-2025 masing-masing sebesar 7,82 persen dan 4,3 persen secara tahunan. Inflasi impor itu terus berlanjut pada triwulan III-2025 dan IV-2025 yang masing-masing sebesar 5,43 persen dan 3,65 persen secara tahunan.

”Rerata tingkat inflasi impor pada triwulan I-2025 hingga IV-2025 lebih tinggi dari tingkat inflasi tahunan pada 2025 yang sebesar 2,92 persen,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi nilai tukar rupiah sepanjang 2025 rata-rata Rp 16.475 per dolar AS. Bahkan, pada akhir tahun menembus Rp 16.720 per dolar AS. Nilai tukar rupiah itu di atas asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok Rp 16.000 per dolar AS.

Menurut Manap, inflasi impor akibat imbas perang di Timur Tengah berpotensi terjadi saat Ramadhan-Lebaran 2025. Padahal, setiap periode hari raya tersebut, harga sejumlah pangan pokok dan tiket angkutan umum selalu naik.

Hal itu bisa menggerus daya beli masyarakat. Bahkan, sebagian dana tunjangan hari raya (THR) bisa habis digunakan untuk membiayai tambahan pengeluaran.

”Semoga saja perang tidak berkepanjangan dan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika harga BBM dinaikkan, beban pengeluaran masyarakat selama Lebaran bisa semakin besar,” katanya.

Sementara itu, BPS meminta pemerintah mewaspadai dan mengantisipasi kenaikan harga sejumlah pangan pokok menjelang Lebaran 2026 yang diperkirakan jatuh pada 20-21 Maret 2026. Ini mengingat pekan ini merupakan periode krusial terjadinya kenaikan harga pangan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, inflasi pada bulan-bulan awal 2026 banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan perhiasan. Pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikannya karena pergerakan harga emas dipengaruhi pasar internasional.

Upaya yang dapat dilakukan hingga Lebaran nanti adalah mengendalikan inflasi komponen harga bergejolak dan komponen harga yang diatur pemerintah. Untuk komponen harga bergejolak, misalnya, pemerintah perlu mewaspadai kenaikan harga telur dan daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.

”Lonjakan harga sejumlah komoditas itu perlu diantisipasi mengingat pada pekan ini kita memasuki periode krusial kenaikan harga pangan menuju Lebaran 2026,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lonjakan harga sejumlah komoditas itu perlu diantisipasi mengingat pada pekan ini kita memasuki periode krusial kenaikan harga pangan menuju Lebaran 2026.

BPS mencatat, pada pekan pertama Maret 2026, harga rerata nasional telur ayam ras sebesar Rp 32.425 per kilogram (kg), naik 1,47 persen dibandingkan harga rerata pada Februari 2026. Harga tersebut juga berada di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 30.000 per kg.

Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras bertambah dari 131 daerah menjadi 210 daerah. Daerah dengan harga telur ayam ras tertinggi adalah di Kabupaten Sarmi, Papua, dan Kabupaten Pulai Taliabu, Maluku Utara, masing-masing Rp 57.000 per kg dan Rp 42.000 per kg.

Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional cabai rawit sebesar Rp 71.429 per kg, naik 1,99 persen. Harga tersebut juga masih di atas HAP di tingkat konsumen Rp 40.000-Rp 57.000 per kg.

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit turun dari 221 daerah menjadi 177 daerah. Daerah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit tertinggi adalah Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Boven Digoel (Papua Selatan) yang masing-masing Rp 120.000 per kg, Rp 114.000 per kg, dan Rp 110.000 per kg.

Adapun daging ayam ras, harga rerata nasionalnya pada pekan pertama Maret 2025 mencapai Rp 41.181 per kg, naik 0,41 persen dibandingkan harga rerata Februari 2026. Harga tersebut juga di atas HAP di tingkat konsumen Rp 40.000 per kg.

Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras turun dari 209 daerah menjadi 176 daerah. Harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp 49.000 per kg, yakni di Kabupaten Pasangkayu (Sulawesi Barat), Siak (Riau), dan Sarmi.

Amalia juga meminta setiap pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan harga pangan pokok yang bobot konsumsinya paling besar. Merujuk hasil Survei Biaya Hidup, bobot konsumsi masyarakat terbesar secara nasional adalah beras (3,42 persen), daging ayam ras (1,58 persen), telur ayam ras (0,93 persen), bawang merah (0,5 persen), dan daging sapi (0,49 persen).

”Tentu saja, bobot konsumsi masyarakat di setiap daerah itu berbeda. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu melihat bobot konsumsi terbesar di daerah masing-masing. Komoditas dengan bobot terbesar itu perlu dijaga dan dikendalikan harganya supaya tidak memicu inflasi,” katanya.