Yang Tak Terlihat Publik dari Program Makan Bergizi Gratis

Dalam perumusan kebijakan publik, tidak semua kerja keras dapat terlihat oleh publik. Proses teknokratik kerap berlangsung dalam senyap, tersusun melalui riset evidence-based policy, perencanaan, dan koordinasi yang tidak selalu tampak di panggung politik. Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, hasil dari kerja teknokratik panjang yang menjadi fondasi utama di balik program ini.

MBG bukanlah kebijakan yang lahir tiba-tiba, melainkan hasil evolusi program gizi yang telah berjalan lebih dari tiga dekade jauh sebelum Prabowo menjabat Presiden Republik Indonesia. Sejak awal 1990-an, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk mengatasi kekurangan gizi anak di daerah miskin. Program tersebut berkembang pada akhir 1990-an menjadi kebijakan nasional yang mencakup lebih dari 8 juta siswa di 53.000 sekolah.

Pada 2016-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Program Pangan Dunia PBB (United Nations World Food Programme/WFP) menjalankan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), di mana sekolah mulai menyediakan makanan lengkap dengan 400-500 kilokalori dan 10-12 gram protein per porsi. Ini menandai pergeseran penting dari pemberian kudapan ringan menuju penyediaan makanan bergizi utuh di lingkungan sekolah.

Fondasi teknokratik program MBG telah dibangun jauh sebelum diumumkan secara politik. Saya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, mulai dari diskusi lintas lembaga, perancangan model, hingga uji coba di beberapa daerah. Sejak awal 2024, sejumlah kementerian, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kemenko Perekonomian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud, bersama mitra internasional, seperti Unicef, UN Global Pulse, dan WFP, telah menyusun kajian komprehensif mengenai desain dan pembiayaan program.

Bappenas, melalui dokumen ”Perhitungan Kebutuhan Anggaran Program Susu + Makan Siang”, mengestimasi kebutuhan dana Rp 185,2 triliun per tahun, merinci biaya per porsi, jumlah hari efektif sekolah, dan proyeksi logistik lintas wilayah. Kajian ini membuktikan bahwa MBG dirancang melalui kalkulasi teknokratik yang matang, bukan improvisasi politik. Seiring itu, berbagai lembaga nasional turut melakukan uji lapangan untuk menguji efektivitas pendekatan MBG.

Di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Food Security Review (IFSR) melaksanakan pilot project dengan metode central kitchen atau dapur umum. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kehadiran siswa dan keteraturan pola makan di sekolah. Temuan ini menjadi salah satu rujukan penyusunan prosedur operasi standar (SOP) nasional dapur MBG serta memperkuat bukti bahwa kebijakan ini memiliki dasar empiris.

Upaya teknokratik Indonesia juga mendapat perhatian dunia. Pada 2024, School Meals Coalition (SMC) dan WFP menayangkan kisah resmi berjudul ”New School Meals Pilot Offers Relief to Students in Warung Kiara District, Indonesia”. Artikel itu menyoroti keberhasilan Indonesia merancang model makan bergizi yang tak hanya memberi makan anak sekolah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan petani lokal yang menjual hasil panennya ke sekolah.

Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara seperti Brasil dan India yang lebih dahulu mengintegrasikan gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal dalam satu sistem pembangunan manusia berkelanjutan. Pada tahun yang sama, saya juga terlibat dan menyaksikan langsung IFSR bersama sejumlah mitra strategis juga melaksanakan 12 pilot project gotong royong di beberapa daerah, dari kota besar hingga ke Papua, untuk memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan terkait penyempurnaan teknis pelaksanaan dan tata kelola dapur umum MBG.

Uji coba di atas mencakup tiga model operasional (ready to eat, ready to cook, dan swakelola), serta berbagai variasi mitra pelaksana, seperti katering lokal dan yayasan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan dampak nyata di berbagai dimensi. Di sekolah, kehadiran dan keterlibatan belajar meningkat, kebiasaan jajan menurun, dan status gizi anak membaik. Dari sisi ekonomi, program ini menggerakkan rantai pasok pangan lokal melalui serapan produk petani dan UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, nilai sosial yang dihasilkan diperkirakan mencapai hingga 15 kali lipat dari biaya penyelenggaraan, di samping manfaat nonkuantitatif, seperti peningkatan inklusi sosial dan literasi gizi, temuan yang selaras dengan riset internasional berbasis data.

Untuk memastikan skema teknis MBG tetap solid di skala nasional, pada Februari 2025 pemerintah meluncurkan National Centre of Excellence (NCoE) MBG, hasil kolaborasi Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, dan Unicef. Pusat ini berfungsi sebagai ”laboratorium kebijakan” untuk menguji modul teknis, seperti desain dapur (central kitchen, swakelola, kemitraan lokal), adaptasi menu berdasarkan karakteristik daerah, serta sistem logistik dan pemantauan.

Selain menjadi pusat riset dan inovasi, NCoE juga berperan sebagai manajemen pengetahuan yang mendukung BGN dalam penyusunan regulasi dan panduan operasional nasional. Dengan adanya NCoE, hasil uji lapangan dapat segera diintegrasikan untuk penyempurnaan pelaksanaan program. Selain berbasis riset, MBG juga mencerminkan filosofi kepemimpinan Presiden Prabowo yang adaptif dan strategis.

Sebagai mantan perwira TNI, Prabowo kerap merujuk pada kerangka OODA Loop (observe, orient, decide, act) yang dikembangkan Kolonel John Boyd, strategis militer Amerika Serikat. Kerangka ini memandang kebijakan sebagai siklus pembelajaran berkelanjutan: mengamati realitas lapangan, menyesuaikan orientasi, mengambil keputusan cepat, dan menindaklanjutinya dengan aksi konkret.

Prinsip ini selaras dengan teori principle of adaptation dari Herbert Simon (1996), yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan efektif bukanlah hasil rancangan sempurna, melainkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tugas yang terus berubah. Dengan cara pandang ini, MBG menjadi lebih dari sekadar program sosial; ia adalah sistem kebijakan yang terus belajar dari data dan pengalaman.

Dalam konteks pembangunan manusia, MBG merupakan bentuk applied technocracy, perpaduan antara ilmu, empati sosial, dan ketepatan eksekusi. Teknokrasi tidak selalu tampil dalam bentuk rumus atau istilah akademik; ia hidup dalam sistem yang terus menyesuaikan diri. Program MBG adalah bukti bahwa kebijakan berbasis data dapat berjalan berdampingan dengan visi kerakyatan.

Bahwa sebagian pihak belum melihatnya bukan karena teknokrasi itu absen, melainkan karena ia bekerja dalam bentuk yang lebih tenang, di dapur sekolah, di pusat logistik pangan, di layar sistem digital, dan di setiap piring makan anak Indonesia.

Sebagaimana filosofi yang dipegang Presiden Prabowo, kebijakan yang baik bukanlah yang sempurna sejak awal, melainkan yang mau terus diperbaiki di tengah jalan. Di situlah MBG berdiri, di antara ilmu, aksi, dan empati sebagai wujud teknokrasi yang bekerja nyata untuk masa depan bangsa.

I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Peneliti Kebijakan Publik di Bidang Ketahanan Pangan dan Keberlanjutan