Pramono-Rano Segera Benahi Sistem KJP Plus hingga Perkuat Pengawasan Ruang Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah program prioritas telah disiapkan oleh tim transisi pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Program-program tersebut dibagi dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Wakil Ketua DPRD Jakarta sekaligus ketua tim transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, Jumat (10/1/2025), mengatakan, tim transisi sedang mengoordinasikan sejumlah program yang menjadi janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tersebut.

Menurut Ima, prioritas utama dalam jangka pendek adalah memastikan beberapa isu krusial dapat segera diselesaikan, di antaranya perbaikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pihaknya akan mendata ulang penerima KJP Plus yang selama ini masih bermasalah di sejumlah instansi.

”Tim transisi berupaya mengatasi permasalahan pada sistem Kartu Jakarta Pintar yang dinilai masih kurang efisien dan terlalu padat,” kata Ima.

Masalah utama program ini, dinilai Ima, terletak pada pendataan penerima manfaat. Masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan pendidikan tetapi justru tidak terdaftar. Sebaliknya, ada juga penerima yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan.

”Selama ini KJP masih sering bermasalah karena ada kesalahan pendataan, seperti terkait aset, pendapatan, dan kriteria lainnya. Ini yang harus kami evaluasi dan benahi,” ujar Ima.

Pihaknya akan melibatkan sistem pendataan di beberapa instansi, seperti Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Untuk itu, tim transisi akan mengintegrasikan data antarinstansi agar program ini lebih tepat sasaran.

Selain KJP, rencana besar lain yang menjadi prioritas jangka pendek adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai sudut Jakarta. Langkah ini sejalan dengan visi Pramono-Rano untuk mengaktifkan taman dan ruang terbuka hijau selama 24 jam.

”Kami ingin ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan taman terbuka bisa beroperasi 24 jam dengan pengawasan yang lebih baik. Dengan keberadaan CCTV, diharapkan masyarakat merasa lebih aman saat menggunakan fasilitas umum hingga larut malam,” tuturnya.

Menurut Ima, keamanan menjadi kunci. Selain memasang CCTV, pihaknya juga akan mempersiapkan sistem di balik layar untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Selain itu, Ima memastikan Pramono-Rano akan melanjutkan program penanganan banjir Jakarta, yakni normalisasi Sungai Ciliwung. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta kebagian tugas membebaskan lahan untuk pembangunan sheet pile di bibir Sungai Ciliwung.

Sementara itu, pembangunan sheet pile merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pramono-Rano akan memperluas jangkauan normalisasi Sungai Ciliwung agar penanganan banjir Jakarta lebih maksimal.

Selanjutnya, pihaknya juga tengah menyiapkan skema program hunian terjangkau. Tim transisi akan mendata aset-aset milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan untuk dibangun hunian. Prioritasnya adalah aset yang bangunannya sudah tidak digunakan.

Kemudian, Pramono-Rano juga akan menerapkan program sarapan gratis di Jakarta. Saat ini, timnya masih mengkaji total anggaran yang dibutuhkan untuk kebijakan tersebut.

”Anggaran program sarapan gratis Pram-Rano menurut rencana bakal diberlakukan seperti program Prabowo, yakni Rp 10.000 per porsi,” ujar Ima.

Program sarapan gratis Pramono-Rano nantinya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025. Namun, program ini tidak serta-merta langsung diterapkan oleh Pramono-Rano setelah dilantik.

Menurut Ima, program tersebut akan diujicobakan di beberapa sekolah terlebih dahulu sebelum Pramono-Rano dilantik sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta. Uji coba akan dilakukan oleh tim transisi Pramono-Rano.

Di sisi lain, Ima mengaku pihaknya juga membuka opsi untuk memberikan subsidi dari APBD Jakarta 2025 kepada penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tim transisi membuka opsi untuk memberikan subisidi dibandingkan bentrok antara MBG dan sarapan gratis Pramono-Rano. Sebab, program Presiden Prabowo itu ada yang didistribusikan pada pagi hari.

Koordinator komunikasi tim transisi Pramono-Doel, Chico Hakim, menjelaskan, tim transisi bertugas untuk memperlancar proses peralihan dari pemerintahan sebelumnya.

”Utamanya untuk memuluskan proses peralihan dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh penjabat gubernur ke pemerintahan yang baru nanti yang dipimpin oleh Pramono Anung dan Rano Karno,” ujar Chico.

Chico menekankan bahwa semua permasalahan Jakarta menjadi prioritas, terutama banjir, kemacetan, dan polusi udara. Selain itu, penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jakarta juga menjadi perhatian Pram-Rano.

”Semua menjadi prioritas. Namun, ada yang bisa kita realisasikan jangka pendek dan jangka panjang,” ucapnya.

Sebelumnya, Pramono-Rano telah menyiapkan 11 program prioritas yang akan dijalankan di hari 100 pertama kerja, yakni menyelesaikan masyarakat Kampung Bayam dengan cara mengembalikan mereka ke Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium; membolehkan penerima Kartu Jakarta Pintar untuk memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis; dan memberikan sarapan gratis untuk seluruh siswa di Jakarta.

Kemudian, meningkatkan kebudayaan melalui Benyamin S Award; menggratiskan Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta untuk 15 golongan; meningkatkan jumlah tenaga kerja melalui agenda job fair setiap tiga bulan sekali; dan melakukan kontrak pertanian atau contract farming untuk menekan laju harga bahan pokok di Jakarta.

Selanjutnya, mempermudah mekanisme pendaftaran petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU); membuka akses taman kota selama 24 jam; melanjutkan bantuan operasional tempat ibadah untuk membantu guru keagamaan; serta membangun bank sampah di setiap RT dan RW untuk memudahkan daur ulang sampah dan mengurangi volume sampah.