AS Mulai Buru Imigran Ilegal, Meksiko Siapkan Tempat Penampungan

WASHINGTON, KAMIS — Kongres Amerika Serikat yang dipimpin Partai Republik setuju menindak tegas imigran ilegal kriminal. Mereka meloloskan rancangan undang-undang untuk memperluas penahanan praperadilan bagi tersangka kriminal asing, Rabu (22/1/2024) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Ini akan menjadi undang-undang pertama yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump.

Rancangan undang-undang (RUU) yang disebut Laken Riley Act itu mengamanatkan penahanan imigran tidak berdokumen yang didakwa kejahatan pencurian dan kekerasan. Nama RUU diambil dari nama seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang dibunuh laki-laki warga Venezuela tak berdokumen yang kini menjadi buron atas kasus pencurian.

Partai Demokrat mengingatkan, penerapan UU baru akan menelan biaya 83 miliar dollar AS dalam tiga tahun pertama. Ini melebihi anggaran tahunan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan melanggar proses hukum yang semestinya. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperkirakan UU Laken Riley akan menelan biaya 26,9 miliar dollar AS pada tahun pertama pelaksanaannya.

Anggota Demokrat dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, menuding Republikan munafik dalam hal hukum dan ketertiban. Alasannya, mereka gagal menentang pengampunan Trump terhadap ratusan penjahat kekerasan yang menyerbu Gedung Capitol pada 2021. ”Mereka melepaskan orang-orang yang jelas-jelas menyerang petugas polisi di Capitol,” ujarnya.

Menurut survei terbaru dari The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, mayoritas orang dewasa AS mendukung deportasi imigran yang dihukum karena kejahatan kekerasan. Namun, hanya sekitar 37 persen yang mendukung deportasi imigran yang berada di AS secara ilegal dan belum dihukum karena kejahatan.

Sampai sejauh ini, tidak ada bukti imigran lebih rentan terhadap kejahatan kekerasan. Beberapa penelitian telah menemukan imigran melakukan tingkat kejahatan yang lebih rendah daripada mereka yang lahir di AS.

Pemerintahan Trump sudah memerintahkan jaksa penuntut AS untuk menyelidiki secara pidana pejabat lokal yang menolak upaya penegakan hukum imigrasi. Otoritas negara bagian dan lokal harus bekerja sama dengan institusi federal menindak tegas imigran.

Mereka yang melindungi atau menyembunyikan imigran yang berada di AS secara tidak sah dapat dituntut berdasarkan hukum federal. Ada potensi konfrontasi dengan kota-kota seperti New York dan Chicago yang melindungi imigran. ”Kami tidak harus berpartisipasi dalam penegakan hukum imigrasi,” kata Jaksa Agung California dari Partai Demokrat, Rob Bonta, kepada CNN.

Dari sekitar 11 juta imigran ilegal di AS atau dengan status sementara pada 2022, sekitar 44 persen tinggal di negara bagian dengan UU ”perlindungan” yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Angka itu tidak termasuk mereka yang berada di kota-kota perlindungan dan daerah-daerah tanpa UU di seluruh negara bagian, seperti New Mexico.

Perburuan dan deportasi imigran tak akan pandang bulu. Trump mengizinkan badan imigrasi federal untuk menangkap imigran ilegal di sekolah, gereja, dan rumah sakit. Ini membuat orangtua imigran semakin khawatir dan tidak akan menyekolahkan anak-anaknya lagi.

Padahal, jika tak masuk sekolah, mereka tidak bisa belajar sekaligus tidak bisa mengakses makanan, layanan kesehatan mental, dan bantuan lainnya. Banyak siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, termasuk imigran, yang bergantung pada bantuan ini.

”Para penjahat tidak akan bisa lagi bersembunyi di sekolah-sekolah dan gereja-gereja Amerika. Itu pengumuman dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ini mengerikan,” kata Daniela Anello yang memimpin Sekolah Piagam Publik Bilingual di Washington DC.

Menurut Institut Kebijakan Migrasi AS, diperkirakan ada 733.000 anak usia sekolah berada di AS secara ilegal. Banyak pula yang memiliki kewarganegaraan AS, tetapi memiliki orangtua yang berada di AS secara ilegal. Pejabat pendidikan di sejumlah negara bagian dan distrik berjanji untuk membela siswa imigran, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan publik.

Di California, misalnya, pejabat telah menawarkan panduan kepada sekolah tentang hukum negara bagian yang membatasi partisipasi lokal dalam penegakan hukum imigrasi. Dewan Pendidikan Sekolah Umum Chicago mengatakan, sekolah tidak akan membantu menegakkan hukum imigrasi. Petugas imigrasi tidak akan diizinkan masuk ke sekolah tanpa surat perintah pidana dan sekolah dilarang mengumpulkan nama anak-anak imigran ilegal.

Untuk menangani imigran, Trump memerintahkan pengiriman 1.500 tentara aktif tambahan ke perbatasan AS-Meksiko. Pasukan tambahan ini meliputi 1.000 tentara Angkatan Darat dan 500 marinir. Saat ini terdapat 2.500 tentara Garda Nasional dan Cadangan AS di perbatasan.

Akan tetapi, tidak ada pasukan tugas aktif yang bekerja di garis perbatasan sepanjang 3.200 kilometer. Tugas pertama pasukan tambahan adalah memasang pagar perbatasan. Mereka akan mulai bertugas dalam 24-48 jam ke depan.

Pejabat di Departemen Pertahanan AS (Pentagon) juga menyebutkan akan ada sejumlah aset intelijen, pengawasan, dan dukungan udara tambahan yang akan dipindahkan ke perbatasan untuk meningkatkan kewaspadaan situasional. Penjabat Menteri Pertahanan Robert Salesses mengatakan, militer AS akan membantu penerbangan untuk mendeportasi migran keluar dari AS.

”Departemen akan menyediakan angkutan udara militer untuk mendukung penerbangan deportasi DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) lebih dari 5.000 imigran gelap dari sektor San Diego, California, dan El Paso, Texas. DHS akan menyediakan penegakan hukum dalam penerbangan, dan Departemen Luar Negeri akan memperoleh izin diplomatik yang diperlukan dan memberikan pemberitahuan kepada negara tuan rumah,” kata Salesses.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, kebijakan imigrasi ini menjadi janji kampanye Trump dan rakyat AS sudah menantikan pelaksanaannya. Departemen Pertahanan diharapkan menerapkan keamanan dalam negeri secara serius karena ini prioritas utama bagi rakyat AS.

Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS. Semua pendatang ilegal akan segera dihentikan. Proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke negara asal mereka akan dimulai.

Personel militer telah dikirim ke perbatasan AS-Meksiko hampir terus-menerus sejak 1990-an untuk membantu mengatasi migrasi, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Ada sekitar 20.000 agen Patroli Perbatasan. Meski perbatasan selatan adalah tempat sebagian besar tentara berada, mereka tetap bertanggung jawab melindungi perbatasan utara dengan Kanada. Biasanya mereka ditugaskan untuk mencari penyelundup narkoba atau orang yang mencoba memasuki AS tanpa terdeteksi.

Pasukan dilarang oleh hukum untuk menerapkan tugas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Posse Comitatus. Namun, itu dapat berubah. Trump telah mengarahkan melalui perintah eksekutif bahwa menteri pertahanan yang baru dan kepala keamanan dalam negeri yang baru melapor kembali dalam waktu 90 hari jika mereka berpikir UU tahun 1807 yang disebut Undang-Undang Pemberontakan harus diberlakukan.

Hal itu akan memungkinkan pasukan digunakan dalam penegakan hukum sipil di wilayah AS. Terakhir kali UU tersebut diberlakukan pada 1992 saat kerusuhan di Los Angeles. Kerusuhan terjadi sebagai protes atas pembebasan empat polisi yang didakwa memukuli warga kulit hitam, Rodney King.

Pada masa jabatan pertamanya (2017-2021), Trump memerintahkan pasukan tugas aktif ke perbatasan sebagai respons terhadap karavan migran yang perlahan-lahan melewati Meksiko menuju AS pada 2018. Lebih dari 7.000 personel pasukan tugas aktif dikirim ke Texas, Arizona, dan California, termasuk polisi militer, batalion helikopter serbu, unit komunikasi, medis, dan markas besar, teknisi tempur, perencana, dan unit urusan publik.

Pada saat itu, Pentagon bersikeras pasukan tugas aktif tidak akan melakukan penegakan hukum. Jadi, mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengangkut agen Patroli Perbatasan ke dan di sepanjang perbatasan, membantu mendirikan penghalang kendaraan tambahan dan pagar di sepanjang perbatasan, membantu dengan komunikasi, dan menyediakan keamanan untuk kamp agen perbatasan. Militer juga menyediakan perawatan medis, makanan siap saji, dan perumahan sementara bagi agen Patroli Perbatasan.

Belum jelas pula apakah pemerintahan Trump pada akhirnya akan memerintahkan militer menggunakan pangkalan untuk menampung migran yang ditahan. Pejabat pertahanan mengatakan, permintaan semacam itu belum diajukan hingga saat ini.

Pangkalan-pangkalan militer sebelumnya telah digunakan untuk tujuan itu seperti setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 2021. Pangkalan-pangkalan digunakan untuk menampung ribuan pengungsi Afghanistan.

Pada 2018, Menteri Pertahanan saat itu Jim Mattis memerintahkan Pangkalan Angkatan Udara Goodfellow di San Angelo, Texas, untuk bersiap menampung 20.000 anak migran tanpa pendamping. Akan tetapi, ruang tambahan itu akhirnya tidak diperlukan.

Pada Maret 2021, pemerintahan Presiden Joe Biden menyetujui penggunaan properti di Fort Bliss, Texas, untuk fasilitas penahanan. Mereka menyediakan tempat tidur bagi hingga 10.000 anak migran tanpa pendamping karena penyeberangan perbatasan dari Meksiko meningkat.

Meksiko sudah mendirikan tenda-tenda besar di lahan kosong di Ciudad Juarez yang berbatasan dengan El Paso, Texas. Enrique Serrano, pejabat di Negara Bagian Chihuahua, menyarankan para migran dari negara-negara lain yang diusir dari AS agar direlokasi ke Mexico City atau wilayah selatan Meksiko seperti sebelumnya.

Nogales, Meksiko—di seberang Nogales, Arizona—akan membangun tempat penampungan di lapangan sepak bola dan di gedung olahraga. Kota-kota perbatasan Matamoros dan Piedras Negras melakukan upaya serupa.

Direktur Tempat Penampungan Tijuana Movimiento Juventud 2000 José María Garcia khawatir gelombang imigran yang diusir dari AS akan menciptakan krisis logistik dan keuangan.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, Pemerintah Meksiko sedang membangun sembilan tempat penampungan di kota-kota perbatasan. Pemerintah akan menggunakan fasilitas yang ada di Tijuana, Ciudad Juarez, dan Matamoros, untuk menerima migran yang janji temu dan permintaan suakanya di AS dibatalkan pada hari pelantikan Trump.

”Meksiko akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran dari negara-negara lain yang janji temu suakanya dibatalkan, serta mereka yang dikirim untuk menunggu di negaranya berdasarkan kebijakan yang dihidupkan kembali yang dikenal sebagai ’Tetap di Meksiko’. Meksiko ingin pada akhirnya dan secara sukarela mengembalikan mereka ke negara asal,” kata Sheinbaum.

Trump membatalkan program yang dikenal sebagai CBP One yang memungkinkan pencari suaka untuk menjadwalkan janji temu di telepon sebelum tiba di perbatasan.

Pemerintah Meksiko akan mengangkut orang yang dideportasi ke rumah mereka di pedalaman Meksiko. Pemerintah juga akan memberikan kartu senilai 2.000 peso (Rp 1,58 juta) kepada para migran yang dideportasi saat tiba di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Di Ciudad Juarez, Pendeta Juan Fierro, kepala tempat penampungan Good Samaritan, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, populasi tempat penampungan berubah dari pemuda yang hendak mencari pekerjaan di AS menjadi keluarga yang mencari suaka. Kini, imigran terpaksa kembali ke rumah masing-masing atau mencari pekerjaan di Meksiko, atau mencoba masuk kembali ke AS.

Kelompok advokasi imigran, Make the Road New York, mengajukan gugatan untuk memblokir langkah Trump memperluas deportasi jalur cepat, Rabu (22/1/2025). Kebijakan deportasi yang dipercepat itu dinilai melanggar hak konstitusional atas proses hukum, hukum imigrasi, dan hukum administrasi.

Kelompok tersebut meminta hakim federal Distrik Columbia untuk membatasi deportasi yang dipercepat pada ketentuan yang diterapkan pemerintahan Biden. Semasa Biden, kebijakan itu hanya berlaku pada orang-orang yang ditangkap dalam waktu 14 hari setelah masuk AS dan dalam jarak 160 kilometer dari perbatasan.

Sebelumnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperluas penggunaan pengusiran cepat kepada siapa saja yang memasuki AS secara ilegal, tidak memiliki status hukum, dan tidak bisa membuktikan ia sudah berada di AS setidaknya selama dua tahun.

Kebijakan tersebut meniadakan perlindungan hukum yang ada dalam proses pengusiran biasa, yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Menurut laporan Institut Kebijakan Migrasi AS, pengusiran cepat dapat dilakukan dalam hitungan hari atau bahkan jam. (REUTERS/AFP/AP)