100 Hari Prabowo, Andalkan Pendekatan Ekonomi yang Populis

JAKARTA, KOMPAS — Pendekatan populis pemerintahan Prabowo Subianto di bidang ekonomi selama 100 hari pertama mampu mendatangkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Meski berhasil menciptakan kesan yang lebih pro-rakyat, kondisi perekonomian secara umum belum menunjukkan perbaikan signifikan. Banyak tantangan ekonomi masih menanti pemerintahan baru. 

Periode 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diwarnai sederet kebijakan populis di bidang ekonomi dan sosial. Saat baru menjabat, pada November 2024, pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, cukup signifikan dibandingkan kebijakan upah era Joko Widodo. 

Pendekatan populis di bidang ekonomi itu dilanjutkan dengan membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun 2025. Pemerintah akhirnya membatasi kenaikan tarif pajak konsumsi itu hanya untuk barang mewah yang dikonsumsi orang-orang superkaya.

Pemerintahan Prabowo juga langsung mengeksekusi sejumlah program unggulannya, seperti program pilot Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga pada awal tahun 2025.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, dalam 100 hari pertama, pemerintah memang mampu menciptakan kesan prorakyat lewat pendekatan populis. Tak hanya kebijakan yang populis, pidato Prabowo juga beberapa kali menekankan isu-isu yang ”ramah” rakyat, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, menutup kebocoran ekonomi, dan keberpihakan pada golongan kecil. 

”Meski belum kelihatan realisasinya, tampaknya itu cukup dianggap positif oleh masyarakat. Selain itu, mengingat basis pemilih Prabowo yang sudah tinggi saat Pemilu 2024, selama tidak ada sesuatu yang fatal dilakukan di 100 hari pertama, persepsi publik memang relatif akan positif,” katanya, Sabtu (18/1/2025).

Kisruh wacana kenaikan tarif PPN sempat menjadi isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik pada Prabowo di 100 hari pertama. Namun, pembatalan kebijakan itu ”menyelamatkan” citra pemerintah di mata publik, kendati proses pengambilan keputusan yang plin-plan dan serba mendadak tetap menjadi catatan buruk atas kinerja pemerintah di tiga bulan pertama. 

Tingkat kepuasan publik yang tinggi di bidang ekonomi tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, menilai, sebagian besar masyarakat tidak paham dan kesulitan mengakses data indikator ekonomi yang detail dan teknis.

Oleh karena itu, masyarakat cenderung menilai kinerja ekonomi berdasarkan penilaian yang subyektif, meski realitasnya beberapa data ekonomi masih menunjukkan masalah serius. ”Masyarakat menilai dari pengalaman pribadi atau informasi yang mudah mereka ingat dan sering mereka dengar, bukan dari analisis data makroekonomi yang kompleks,” katanya.

Akbar mencontohkan, masyarakat akan merasa ekonomi baik-baik saja jika harga kebutuhan pokok relatif stabil. Kebetulan, inflasi bulanan barang bergejolak, termasuk barang kebutuhan pokok, terjaga rendah. ”Masyarakat juga cenderung mendasarkan penilaian pada pengalaman mereka merasakan program populis dari pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan bantuan sosial,” ujarnya. 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan, psikologis masyarakat Indonesia cenderung mudah bersyukur. Ia mencontohkan, terlepas dari berbagai masalah ekonomi dan politik yang muncul di era pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga selalu tinggi. 

Indeks Keyakinan Konsumen oleh Bank Indonesia sepanjang 2024 juga selalu di atas 120. Angka yang tinggi dan kontras dengan realitas tahun 2024 yang dibayangi deflasi hingga lima bulan berturut-turut, merosotnya daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK) melejit, dan banyaknya industri gulung tikar.

”Sebagian masyarakat tidak paham situasi ekonomi kita sedang berat. Kehidupan sedang sulit pun, kita berpikiran positif. Makanya, idealnya, pemerintah jangan terlalu fokus pada survei kepuasan publik. Fokus saja memperbaiki indikator dan parameter obyektif di lapangan. Anggap approval rate sebagai bonus,” tuturnya.

Ciri kebijakan populis itu boros anggaran, mengurangi penerimaan (negara), dan berorientasi jangka pendek. Tren pemburukan fiskal bisa terjadi.

Secara obyektif, kondisi ekonomi selama 100 hari Prabowo belum menunjukkan perbaikan signifikan. Faisal menilai, terlalu dini untuk menilai kinerja pemerintah karena kondisi ekonomi saat ini merupakan sisa-sisa dari peninggalan pemerintahan Jokowi.

Tak dimungkiri, beberapa indikator ekonomi membaik pada triwulan IV-2024 (Oktober-Desember). Indeks harga konsumen (IHK) yang sempat mengalami deflasi selama enam bulan berturut-turut sejak Mei 2024 kembali mengalami inflasi sepanjang Oktober-Desember 2024.

Kinerja industri manufaktur yang sempat terkontraksi lima bulan berturut-turut, seperti tampak pada data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, juga telah kembali ke zona ekspansi di level 51,2 per Desember 2024.

Indikator daya beli dan konsumsi masyarakat agak sulit diukur karena data konsumsi rumah tangga triwulan IV-2024 belum keluar. Jika dilihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2024, terjadi peningkatan dari level 125,9 menjadi 127,7.

Namun, Faisal menilai, data yang membaik itu belum bisa diartikan sebagai capaian signifikan di 100 hari Prabowo. Beberapa perbaikan lebih banyak dibantu oleh pola musiman Natal dan Tahun Baru yang mendorong permintaan, ekspektasi konsumsi, dan menggerakkan ekonomi di akhir tahun. 

”Kondisi Desember belum konklusif menandakan perbaikan karena ada faktor musiman yang lebih banyak berperan. Untuk menilai kinerja ekonomi pemerintahan baru, kita harus melihat data setelah Januari dan Februari 2025. Sebab, selama tidak ada perubahan arah kebijakan yang signifikan, biasanya susah untuk pulih setelah Desember,” ujarnya.

Wijayanto menilai, kinerja ekonomi Prabowo baru bisa dinilai akurat pada dua-tiga tahun ke depan. Meski demikian, dari 100 hari pertama ini, kecenderungan arah kebijakan dan karakter pemerintahan Prabowo sudah mulai terlihat, yang menurut dia berpotensi membawa masalah di kemudian hari. ”Di antaranya adalah pendekatan kebijakan yang terlalu populis dan adanya gap yang lebar antara narasi besar Presiden dan implementasi di lapangan oleh tim beliau,” tuturnya. 

Ia mengingatkan, pendekatan populis pemerintah perlu disikapi dengan hati-hati. Meski mampu mendatangkan kepuasan publik yang tinggi, hal itu berpotensi membawa masalah jangka panjang, khususnya dari segi fiskal atau keuangan negara, moneter, dan fundamental ekonomi secara makro. 

”Ciri kebijakan populis itu boros anggaran, mengurangi penerimaan (negara), dan berorientasi jangka pendek. Tren pemburukan fiskal bisa terjadi, hingga aliran utang yang selama ini jadi andalan akan sulit didapat. Situasi moneter juga begitu, jika investor menilai risiko ekonomi kita terlalu tinggi, mereka takut masuk, rupiah akan semakin tertekan. Di situ kita akan menghadapi pahitnya realitas,” katanya.