Tak Ada Lompatan, Pengusaha Ramal Ekonomi Tahun Depan Stagnan

JAKARTA, KOMPAS – Di tengah pelemahan daya beli kelas menengah dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang berdampak pada kinerja dunia usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh stagnan pada tahun 2025. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meramal, ekonomi RI hanya akan tumbuh di kisaran 4,9 persen sampai 5,2 persen. 

Proyeksi ekonomi itu tertuang dalam laporan ”Outlook Ekonomi dan Bisnis Apindo 2025” yang dirilis Apindo pada Kamis (19/12/2024) di Jakarta. Dalam laporan itu, kalangan pengusaha mengingatkan adanya potensi ekonomi Indonesia bergerak stagnan di kisaran 5 persen, bahkan bisa merosot di bawah itu. 

Laporan tersebut menggarisbawahi, gejala stagnasi ekonomi di Indonesia semakin terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2024 yang hanya mampu tumbuh 4,95 persen secara tahunan (year on year). 

”Prediksi kami, tahun depan juga tetap tidak akan ada lompatan yang terlalu tinggi sehingga perkiraan kami ekonomi Indonesia pada 2025 akan tumbuh sekitar 4,9 persen sampai 5,2 persen, cenderung lebih ke kisaran 5,1-5,2 persen,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. 

Ia menilai, stagnasi ekonomi itu disebabkan oleh tekanan dari dalam dan luar. Secara eksternal, tekanan geopolitik mulai dari fragmentasi geopolitik, landainya harga komoditas unggulan, berlanjutnya pelemahan rupiah terhadap dollar AS, serta dinamika di Amerika Serikat pasca-terpilihnya Presiden Donald Trump akan berdampak pada ekonomi RI. 

Sementara secara internal, ada tekanan yang kuat pula dari sisi pelemahan daya beli kelas menengah di Indonesia. Kondisi itu berpotensi semakin buruk dengan adanya tekanan tambahan akibat keputusan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

Prediksi dunia usaha itu tak jauh berbeda dari berbagai lembaga ekonomi internasional yang juga meramal ekonomi RI akan bergerak stagnan di kisaran 5 persen tahun depan. Prediksi itu antara lain proyeksi pertumbuhan 5 persen oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) serta 5,1 persen oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Dari sisi dunia usaha, tekanan tambahan juga muncul akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang belum diimbangi dengan produktivitas sehingga berpotensi mendorong efisiensi usaha hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan di sektor padat karya. 

”Isu utama yang memengaruhi dari domestik jelas adalah pelemahan kelas menengah sebagai penopang konsumsi dalam negeri yang sangat penting. Apalagi, dengan tekanan PPN 12 persen ini sudah ke mana-mana hingga bisa mendorong potensi PHK. Ini salah satu tantangan utama yang menurut kami perlu jadi perhatian pemerintah,” kata Shinta. 

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat dan dunia usaha melalui Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Total ada 15 insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan untuk kalangan masyarakat miskin dan rentan, kelas menengah, industri padat karya, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Beberapa insentif yang berkaitan dengan dunia usaha adalah dukungan pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri dalam bentuk kredit investasi dengan subsidi bunga. Sementara pelaku UMKM diberi perpanjangan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen. 

Ada pula potongan Pajak Penghasilan (PPh 21) khusus pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai Rp 10 juta per bulan serta diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan (Januari-Juni 2025). 

Akan tetapi, berbagai paket stimulus itu dinilai tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi. ”Kami menilai niat pemerintah sudah baik, paling tidak memberikan (insentif). Namun, targetnya belum memadai,” ucap Shinta. 

Beberapa stimulus dinilai tidak akan signifikan untuk meringankan beban biaya dunia usaha, misalnya diskon 50 persen untuk iuran JKK. Menurut Shinta, pengusaha sebenarnya berharap pemberian diskon itu bisa diberikan untuk program jaminan ketenagakerjaan lainnya, bukan hanya kecelakaan kerja. 

”Waktu itu memang kami bilang, kalau keputusan (menaikkan PPN) tidak bisa diganggu gugat, bagaimana dengan membantu subsidi untuk BPJS Ketenagakerjaan? Namun, ternyata yang diberikan pemerintah sekarang hanya untuk kecelakaan kerja. Ini sangat kecil sekali, berbeda jauh dengan konsep (subsidi) BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya kami tawarkan,” tuturnya. 

Stimulus lain yang disoroti adalah bantuan pembiayaan untuk modernisasi mesin industri. Meski revitalisasi mesin dibutuhkan oleh sebagian sektor padat karya, Shinta menilai, stimulus itu tidak akan efektif menggerakkan ekonomi dalam waktu singkat. 

”Sebab, kalau mesin itu, kan, kita perlu perencanaan dan pengadaan dulu. Sementara yang kita butuh, kan, stimulus yang bisa dipakai segera. Ini insentif yang bagus, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan cepat dan jumlahnya pun tidak begitu signifikan,” ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan meyakini, pemberian paket stimulus dari pemerintah akan cukup bisa menggerakkan ekonomi di awal tahun. 

Berdasarkan pemetaan Kemenko Perekonomian, inflasi cenderung akan lebih tinggi pada triwulan I (Januari-Maret) sehingga menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sebagian insentif sengaja digulirkan pemerintah pada awal tahun, seperti diskon listrik, diskon iuran JKK, dan bantuan pangan, yang diberikan selama dua bulan pada Januari-Februari. 

”Harapannya, saat inflasi tinggi, ada bantuan pangan dan diskon listrik. Ini semoga bisa menjaga inflasi dan menciptakan daya beli. Itu kita harapkan menjadi leverage (posisi tawar) untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan I, yang merupakan momen kritikal dalam ekonomi sepanjang tahun,” kata Ferry.