Ada Warga Sipil Terluka dalam Kontak Tembak di Intan Jaya, PGI Serukan Solusi Damai

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 18 anggota dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tewas dalam operasi penindakan TNI di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (14/5/2025). TNI menyebutkan, operasi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk melindungi rakyat Papua dan mendukung kelangsungan pembangunan.

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak Presiden hingga Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat segera menghentikan semua bentuk aksi militer bersenjata di wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil. Hal ini untuk mencegah jatuhnya korban warga sipil.

Operasi dari Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI itu berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT di Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Dalam operasi itu, 18 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tewas. TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera Bintang Kejora dan alat komunikasi. Operasi itu diklaim berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok KKB yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dalam jumpa pers, Kamis (15/5/2025) sore, Anggota Komisi Papua PGI Beka Ulung Hapsara menyampaikan, PGI prihatin dengan kekerasan yang tak kunjung berakhir di Papua. Peristiwa ini menambah daftar jumlah kekerasan yang menimpa warga setempat.

”Kita sudah bicara dari bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ternyata kemudian kekerasan belum berhenti, dan itu tentu saja, kita harus memutus bersama karena kekerasan tentu saja bukan jalan yang bermartabat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua,” tutur Beka.

Komisi Papua PGI mendorong dialog di antara para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan. “Dialog ini menjadi salah satu pendekatan untuk kita mencari solusi permanen bagi Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi melalui keterangan tertulis, Kamis pagi, mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI untuk melindungi rakyat Papua dan mendukung kelangsungan pembangunan.

”TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok bersenjata,” kata Kristomei.

Operasi ini juga dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. ”Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” ujarnya.

Kehadiran TNI yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa justru dimanipulasi oleh KKB yang menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman terhadap masyarakat.

Menurut Kepala Suku Kampung Sugapa Melianus Wandegau seperti dikutip dari keterangan tertulis Puspen TNI, masyarakat telah disesatkan oleh propaganda KKB. ”Kami dijanjikan kesejahteraan oleh mereka (KKB), tetapi kenyataannya kami hanya dijadikan alat dan pelindung dari serangan. Warga dijadikan tameng untuk melawan TNI,” ujarnya.

Komandan Satgas Media Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf Iwan Dwi Prihartono menambahkan, saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan KKB yang masih tersisa.

”Kelompok ini diketahui kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembakaran rumah, penyanderaan guru dan tenaga kesehatan, serta penyerangan terhadap fasilitas umum dan proyek pembangunan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PGI Darwin Darmawan mengatakan, PGI mendapat laporan dari pihak Gereja Kemah Injil bahwa telah terjadi operasi militer di tiga kampung, yakni kampung Sugapalama, Jaintaapa, dan Ndugusiga yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Selasa dini hari.

Operasi militer itu telah mengakibatkan korban luka dan pengungsian warga gereja dari ketiga kampung tersebut. Salah satunya anak kecil berumur 7 tahun bernama Minus Jegeseni yang mengalami luka di telinga kanan karena terkena serpihan peluru serta seorang perempuan dewasa bernama Junite Zanambani, yang terluka juga akibat serpihan peluru di lengan tangan kanannya.

”Peristiwa serangan operasi militer yang menyasar perkampungan masyarakat sipil dan berdampak pada warga gereja yang tidak bersalah adalah fakta yang tidak dapat diterima dan berpotensi melahirkan pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat sipil tak bersenjata terutama anak anak dan perempuan,” ujar Darwin.

Untuk itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak Presiden hingga Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk segera menghentikan semua bentuk apa pun aksi militer bersenjata di wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil. Hal ini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari warga sipil.

Dengan operasi militer dihentikan, maka dapat memberikan kesempatan kepada pihak medis pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk berkolaborasi memberikan bantuan kepada para korban sipil.

PGI juga meminta agar segera dilakukan memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung dimaksud.

PGI juga mendorong segera menjembatani dialog yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat di antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketenteraman di Papua.

”Semoga ini menjadi perhatian serius kita semua yang sepakat bahwa penyelesaian persoalan Papua harus dilakukan dengan tanpa kekerasan,” kata Darwin.

Catatan Redaksi: Berita ini sudah diperbarui dengan keterangan terbaru dari Anggota Komisi Papua PGI Beka Ulung Hapsara.