2030, Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Melesat Empat Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS – Volume transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 147,3 miliar pada 2030 atau empat kali lipat dari torehan 2024. Peningkatan ini, antara lain, didukung oleh berbagai inovasi digital, mulai dari perluasan penggunaan QRIS, penguatan infrastruktur, hingga pengembangan rupiah digital.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ketika memberikan sambutan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ini merupakan pertama kalinya gelaran acara tahunan FEKDI yang diselenggarakan oleh BI dan IFSE yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu rangkaian selama 30 Oktober-1 November 2025. Turut hadir dalam pembukaan, antara lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Perry mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital paling cepat. Pertumbuhan tersebut didorong oleh digitalisasi sistem pembayaran, antara lain dengan diluncurkannya QRIS pada 17 Agustus 2019.

Secara keseluruhan, volume transaksi digital Indonesia tercatat sebesar 37 miliar transaksi per tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp 520.000 triliun. Ini terdiri dari transaksi e-commerce, transaksi digital perbankan, serta transaksi sistem pembayaran, baik itu QRIS maupun BI-FAST.

”Visioning 2030 kami perkirakan yang sekarang EKG, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik empat kali lipat (menjadi) 147,3 miliar transaksi. Nilainya tinggal dikalikan empat kali lipat, yang tadinya Rp 520.000 triliun kalikan empat kali,” katanya.

Capaian tersebut akan didukung oleh pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Pengembangan tersebut meliputi infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital.

Sistem pembayaran, keuangan, dan semuanya untuk rakyat, tapi juga kita melindungi rakyat dari serangan siber, dengan memberikan pelindungan konsumen.

Dalam hal infrastruktur, BI antara lain akan mengembangkan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem data capturing dan BI-Payment Info. Di industri, BI juga akan mengonsolidasi para pelaku industri guna meningkatkan daya saing.

Terkait dengan inovasi dan internasional, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) akan mengembangkan QRIS lintas negara atau crossborder. Beberapa yang telah terhubung ialah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.

Hari ini, BI mengumumkan uji coba QRIS lintas batas dengan Korea Selatan, menyusul uji coba sebelumnya dengan China. Ke depan, BI menyasar negara lain, seperti India dan Arab Saudi, untuk kerja sama QRIS lintas negara.

Di domestik, inovasi sistem pembayaran turut dilakukan dengan mengembangkan QRIS Tap. Bersamaan dengan pembukaan rangkaian acara FEKDI x IFSE 2025, QRIS Tap In dan Tap Out untuk moda KRL, Transjakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, dan MRT mulai bisa digunakan.

BI juga akan mengembangkan rupiah digital melalui digitalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan underlying Surat Berharga Negara (SBN). Apabila terealisasi, ini merupakan pertama kali Indonesia memiliki stablecoin.

Di sisi lain, Perry turut mengingatkan, perkembangan digitalisasi turut membawa risiko, mulai dari serangan siber, phishing, hingga transaksi ilegal. Oleh sebab itu, kemajuan digitalisasi perlu diimbangi dengan pelindungan konsumen.

”Sistem pembayaran, keuangan, dan semuanya untuk rakyat, tapi juga kita melindungi rakyat dari serangan siber, dengan memberikan pelindungan konsumen,” ujarnya.

Mahendra menyebutkan, transformasi digital bukan semata tentang teknologi, melainkan juga terkait pemerataan akses. Artinya, transformasi digital turut memberikan akses layanan yang lebih inklusif, efisien, serta aman sehingga kepercayaan masyarakat semakin kuat.

Sejalan dengan itu, OJK akan terus memperkuat fondasi pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, memperluas akses pembiayaan digital secara bertanggung jawab, serta memastikan inovasi berjalan dengan prinsip pelindungan konsumen dan integritas sistem keuangan.

”Kami berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman adaptif dan inklusif tidak hanya untuk pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa semua transformasi ini memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Mahendra.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab dan memastikan transformasi digital ini benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan juga akan terus diperkuat. Lebih lanjut, transformasi digital juga harus dibangun dengan landasan kepercayaan terhadap sistem data dan terhadap pelindungan konsumen yang kuat.

Menurut Mahendra, inovasi dan mitigasi risiko serta tata kelolaan yang kepercayaan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, Indonesia  tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan  juga dapat menjadi salah satu penentu arah tata kelola ekonomi digital.

”Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab dan memastikan transformasi digital ini benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, ekonomi digital mampu menggerakkan perekonomian tumbuh lebih cepat. Perkembangan ini salah satunya didukung oleh sektor keuangan digital.  

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menggalakkan elektonifikasi bagi setiap keluarga dalam rangka memberikan inklusi keuangan. Ini ditujukan agar penyaluran berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, lebih tepat sasaran.

”Kita menyadari bahwa peluang yang besar ini muncul tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Airlangga secara virtual.

Ke depan, Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat hingga sembilan kali lipat atau berkisar 15,5-19,6 persen pada 2045. Ini, antara lain, didukung dengan perluasan akses keuangan, percepatan digitalisasi daerah, serta pengembangan inovasi, seperti pusat data dan adopsi akal imitasi (AI).