265 Pelaku Usaha Swasta Siap Investasi Sapi Perah dan Pedaging

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 265 pelaku usaha swasta kecil hingga besar siap berinvestasi indukan sapi perah dan pedaging. Investasi itu diperlukan untuk menekan defisit susu segar dan daging sapi yang semakin besar lantaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Ketua Kelompok Pengolahan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Boethdy Angkasa, Rabu (5/3/2025), mengatakan, saat ini, 178 pelaku usaha telah berkomitmen mengimpor 1,054 juta indukan sapi perah. Selain itu, terdapat 87 pelaku usaha yang siap mengimpor 862.035 indukan sapi pedaging.

Mereka terdiri dari para pelaku usaha perorangan dan kemitraan, serta gabungan koperasi. Mereka bakal mengimpor sapi perah dan indukan sapi pedaging antara lain dari Brasil, Meksiko, Selandia Baru, dan Australia.

”Beberapa di antara mereka juga berencana membangun peternakan sapi perah dan pedaging,” ujarnya dalam webinar ”Generasi Emas Dimulai dari Meja Makan” yang digelar Sinar Tani TV di Jakarta.

Sebanyak 178 pelaku usaha telah berkomitmen mengimpor 1.054 indukan sapi perah. Selain itu, terdapat 87 pelaku usaha yang siap mengimpor 862.035 indukan sapi pedaging.

Selain itu, kata Boethdy, ada juga perusahaan asal Vietnam yang telah menjajaki investasi peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu. Mereka telah menyurvei lokasi investasi di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Kementan berharap investasi perusahaan itu dapat terealisasi tahun ini.

Investasi sapi diperlukan untuk menekan defisit neraca produksi-konsumsi susu segar dan daging sapi secara bertahap hingga lima tahun ke depan. Apalagi dengan mulai berjalannya program MBG, kebutuhan kedua komoditas itu semakin besar.

”Kami menargetkan defisit susu segar dapat berkurang dari 6,72 juta ton (81,28 persen) pada 2025 menjadi 0,32 juta ton (3,72 persen) pada 2029. Dalam periode yang sama, defisit daging sapi juga ditargetkan turun dari 0,46 juta ton (54,76 persen) menjadi 0,26 juta ton (30 persen),” katanya.

Berdasarkan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025-2029, impor sapi perah akan berlangsung pada 2025-2028. Sapi perah yang direncanakan dimpor sebanyak 200.000 ekor pada 2025, 300.000 ekor pada 2026, 400.000 ekor pada 2027, dan 100.000 ekor pada 2028.

Melalui impor sapi perah itu, produksi susu segar nasional ditargetkan dapat meningkat dari 1,55 juta ton pada 2025 menjadi 8,17 juta ton pada 2029. Hal itu guna memenuhi kebutuhan susu segar nasional yang diperkirakan melonjak dari 8,26 juta ton pada 2025 menjadi 8,48 juta ton pada 2029.

Adapun mengacu pada Peta Jalan Pemenuhan Daging Sapi 2025-2029, impor indukan sapi pedaging akan dilakukan pada 2025-2027. Indukan sapi yang bakal diimpor sebanyak 200.000 ekor pada 2025, 400.000 ekor pada 2026, dan 400.000 ekor pada 2027.

Melalui impor indukan sapi pedaging itu, produksi daging sapi nasional ditargetkan dapat meningkat dari 0,36 juta ton pada 2025 menjadi 0,62 juta ton pada 2029. Hal itu guna mengimbangi kebutuhan daging sapi nasional yang diperkirakan naik dari 0,84 juta ton pada 2025 menjadi 0,88 juta ton pada 2029.

Kementan juga telah memitigasi sejumlah kendala investasi. Hal itu dimulai dengan menarik investasi melalui sejumlah insentif; penyediaan lahan peternakan, pabrik, dan pakan; hingga mengatasi kesulitan pelaku usaha kecil mendatangkan sapi impor.

Insentif yang diberikan antara lain berupa deregulasi, jaminan pasar dengan program MBG, tax holiday, kredit usaha rakyat dengan bunga 3 persen, dan bea masuk nol persen. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif sewa lahan dan membangun infrastruktur di lokasi-lokasi investasi.

”Kami juga telah memetakan kebutuhan lahan untuk peternakan, pabrik pengolahan, serta pakan sapi perah dan pedaging seluas total 1 juta hektar. Dua di antaranya berada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan,” kata Boethdy.

Selain itu, imbuh Boethdy, pemerintah juga bakal memfasilitasi kemitraan investasi antara pelaku usaha besar dengan kecil. Bentuknya antara lain bisa berupa kemitraan inti atau plasma, joint ventured (usaha patungan), dan titip impor.

Titip impor, misalnya. Banyak pelaku usaha kecil yang berencana mengimpor sapi di bawah 10.000 ekor. Contohnya, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang berminat mendatangkan 3.000 sapi perah.

”Mereka dapat menitipkan impor sapi-sapi itu dalam satu kapal kepada pelaku usaha besar. Dengan begitu, mereka tidak akan terbebani prosedur impor dan dapat menekan biaya pengiriman,” katanya.

Pemerintah akan mengupayakan program MBG dapat ”berlari kencang” atau semakin masif mulai Maret 2025. MBG juga bakal menjadi agregator atau penjamin serapan bahan pangan dari produsen dan pelaku usaha pangan lokal.

Per bulan, program tersebut diperkirakan dapat menyerap anggaran Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, pelaksanaan program MGB bakal dikebut mulai Maret 2025. Hal itu mengingat proses penganggaran program MBG untuk tahun ini telah selesai.

Per bulan, program tersebut diperkirakan dapat menyerap anggaran Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Oleh karena itu, jaringan rantai pasok MBG perlu diperluas dan diperkuat karena kebutuhannya bakal meningkat.

”Hingga akhir tahun nanti, program MBG bakal menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Untuk penyediaan beras saja butuh sekitar 4 juta ton. Untuk itu, rantai pasoknya benar-bener perlu disiapkan,” katanya.

Pemerintah telah manambah anggaran program MBG pada 2025 sebesar Rp 100 triliun pada Februari 2025. Dengan begitu, anggaran yang semula ditetapkan Rp 71 triliun itu menjadi senilai total Rp 171 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menambahkan, MBG bakal menjadi agregator, penyerap bahan pangan dari para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, MBG bakal menggeliatkan ekonomi di setiap daerah di Indonesia.