53 Sekolah Rakyat Dimulai Juli 2025

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Sebanyak 53 sekolah rakyat disiapkan. Biaya diperkirakan Rp 100 miliar untuk setiap sekolah. Persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025) sore.

Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf seusai rapat menuturkan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Dalam beberapa hari ini, dia memperkirakan jumlah ini bisa terus bertambah.

”Pada prinsipnya, Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” tutur Saifullah kepada wartawan.

Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang.

Terdapat 33 sentra pelayanan dan enam balai yang dikelola Kementerian Sosial, satu politeknik, serta satu pusat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi yang bisa segera dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat. Dari sarana ini, sebanyak 2.500 siswa bisa ditampung.

Selain itu, masih ada dua kampus, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya, yang juga ikut serta dalam program ini. Adapun sepuluh lokasi lain diusulkan pemerintah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat.

Adapun siswa sekolah rakyat akan terdiri dari anak-anak dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, 53 lokasi yang telah dipilih sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. ”Jadi, ini sudah sangat selaras dengan data yang ada di BPS,” ujarnya.

Menurut rencana, sekolah rakyat ini harus memenuhi kelayakan sebuah sekolah, termasuk asrama untuk tempat tinggal siswa, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, sampai fasilitas olahraga.

”Ya, makanya itu, yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” kata Amalia.

Kebutuhan anggaran dan rencana renovasi masih dikerjakan. ”Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya, dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” ujar Saifullah.

Secara terpisah, Muhaimin menambahkan, alokasi anggaran untuk sekolah rakyat tergantung kebutuhan setiap lokasi. ”Rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya.

Untuk sekolah rakyat ini, menurut Abdul Mu'ti seusai rapat, diperlukan sekitar 60.000 guru. Untuk rekrutmen guru, masih dicari skema yang paling pas, yakni apakah mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.

Kurikulum di sekolah rakyat juga belum ditentukan. Ada dua opsi kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum sekolah yang berlaku saat ini atau kurikulum sekolah unggul yang ditangani Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sekolah unggul menggunakan standar internasional, sedangkan kurikulum yang ditangani Kementerian Dikdasmen sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sekolah rakyat ini, kata Saifullah, akan menjadi sekolah tanpa biaya. Siswa akan bebas biaya SPP, biaya buku, maupun biaya seragam dan makan. Namun, diperlukan minat sekolah dan kemampuan melalui tes akademik lanjutan untuk siswa dengan kemampuan ekonomi rendah.
Ke depannya, sekolah rakyat ini diselenggarakan mulai dari SD, SMP, sampai SMA.