6,1 Miliar Penduduk Terlindungi dari Dampak Buruk Rokok

Pengendalian produk tembakau di dunia telah menunjukkan kemajuan signifikan. Upaya ini telah melindungi miliaran orang dari bahaya paparan rokok.

24 Jun 2025 12:08 WIB · Kesehatan

Oleh Evy Rachmawati dari Dublin, Irlandia

DUBLIN, KOMPAS — Implementasi kebijakan pengendalian dampak buruk produk tembakau selama beberapa dekade terakhir dinilai melindungi 6,1 miliar orang. Namun, perlu aksi lebih kuat di tengah meningkatnya intervensi industri untuk melemahkan regulasi pengendalian tembakau.

Hal itu terungkap dalam peluncuran Laporan Epidemi Produk Tembakau Global 2025 pada Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau (World Conference on Tobacco Control/WCTC), di Dublin, Irlandia, pada Senin (23/6/2025) sore waktu setempat.

”Sejak 20 tahun lalu Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau/FCTC) diadopsi, ada banyak keberhasilan. Namun, industri tembakau berlanjut,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada pembukaan WCTC.

”Dengan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan komitmen politik, kita bisa menciptakan dunia di mana rokok tak lagi mengancam jiwa, menimbulkan kerusakan ekonomi, dan merampas masa depan. Bersama, kita dapat mengakhiri epidemi produk tembakau,” ujarnya.

Infografik Akibat Asap Rokok

Laporan Epidemi Produk Tembakau Global 2025 fokus pada enam indikator pengendalian tembakau MPOWER WHO untuk mengurangi penggunaan produk tembakau atau rokok yang diklaim berhasil menyelamatkan jiwa sekitar 7 juta orang per tahun.

Beberapa strategi tersebut meliputi monitoring (pemantauan) penggunaan rokok dan kebijakan pencegahan dan protecting (melindungi) penduduk dari asap rokok dengan legislasi kawasan bebas asap rokok.

Strategi lainnya ialah offering (menawarkan) bantuan untuk berhenti merokok serta warning (memperingatkan) mengenai bahaya merokok melalui peringatan kesehatan bergambar dalam kemasan rokok dan media massa.

Selain itu, strategi pengendalian tembakau meliputi enforcing (penegakan) aturan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, dan peningkatan pajak produk tembakau. WHO merekomendasikan pajak tembakau 75 persen dari harga jual produk tersebut.

Beberapa relawan membentangkan tulisan yang berarti "tidak mau rokok" di atas perahu atau kelotok yang melintas di Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Jumat (19/1) sore. Kegiatan kampanye anti-rokok yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin itu bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya rokok dan mencegah masyarakat, terutama remaja menjadi perokok.Kompas/Jumarto Yulianus (JUM)19-01-2018

Sejak tahun 2007, 155 negara menerapkan minimal satu strategi MPOWER WHO. Kini lebih dari 6,1 miliar orang atau tiga perempat populasi dunia terlindungi dari dampak buruk rokok melalui setidaknya satu kebijakan daripada hanya 1 miliar orang pada 2007.

Empat negara mengimplementasikan paket strategi MPOWER secara penuh, yakni Brasil, Mauritius, Belanda, dan Turki. Tujuh negara menerapkan satu indikator strategi itu dengan level pengendalian tembakau tertinggi, termasuk Etiopia, Irlandia, Meksiko, dan Spanyol.

Meski demikian, masih terjadi banyak kesenjangan. Sebanyak 40 negara masih tidak melakukan strategi MPOWER apa pun pada level praktik terbaik. Selain itu, lebih dari 30 negara memperbolehkan penjualan rokok tanpa ada kewajiban peringatan kesehatan.

Penghargaan

Pada Senin malam, penghargaan Bloomberg Philanthropies untuk pengendalian produk tembakau global 2025 diumumkan. Pemerintah dan organisasi nonpemerintah peraih penghargaan itu ialah India, Mauritius, Meksiko, Montenegro, Filipina, dan Ukraina.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael R Bloomberg Michael R Bloomberg mengumumkan para penerima penghargaan Bloomberg Philanthropies atas pencapaian upaya pengendalian tembakau pada Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau 2025, di Dublin, Irlandia, Senin (23/6/2025).

Sebagai contoh, Pemerintah India memprioritaskan layanan berhenti merokok secara gratis di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit untuk menjangkau banyak perokok. Upaya lain ialah membuka hotline berhenti merokok, menangani 50.000 panggilan tiap bulan.

Sementara Pemerintah Mauritius mengadopsi kemasan polos rokok pada 2023 untuk mengurangi konsumsi produk tembakau. Adapun Meksiko mendukung regulasi pengendalian tembakau pada 2022 yang berisi 100 persen larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

”Gerakan global mengendalikan produk tembakau telah membantu menyelamatkan puluhan juta jiwa, membuat ini mejadi salah satu keberhasilan upaya kesehatan publik dalam sejarah,” kata pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg.

”Sejak Bloomberg Philanthropies mendukung pengendalian tembakau pada 2007, banyak perubahan cara negara-negara mencegah penggunaan produk tembakau. Namun, jalan masih panjang,” kata R Bloomberg. Untuk itu, pihaknya siap mengucurkan dana percepatan pengendalian produk tembakau senilai 20 juta dollar AS.

Peringatan kesehatan bergambar

Laporan Epidemi Produk Tembakau Global 2025 menunjukkan, peringatan kesehatan bergambar membuat bahaya rokok tak mungkin diabaikan. Kini 110 negara menerapkan peringatan kesehatan bergambar dan 25 negra mengadopsi kemasan polos.

Dua gambar peringatan kesehatan bergambar dalam kemasan rokok diperlihatkan saat acara puncak Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Jakarta, Kamis (31/5/2018).  Gambar kiri menunjukkan kondisi yang dialami langsung penderita asal Indonesia. Kementerian Kesehatan merilis lima gambar yang akan dikenakan di semua bungkus rokok yang beredar di Indonesia.

Namun, penegakan hukum belum konsisten dan kemasan produk tembakau tanpa asap minim regulasi. Laporan terbaru tersebut digabungkan dengan portal data baru yang melacak kemajuan negara-negara pada periode tahun 2007-2025.

Sebanyak 110 negara belum menjalankan kampanye antitembakau secara masif sejak 2022. Ada 36 persen populasi global kini berada di negara-negara yang menjalankan praktik terbaik kampanye, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 19 persen populasi.

Penerapan strategi pengenaan pajak, layanan berhenti merokok, dan larangan iklan rokok meluas, tetapi perlu perbaikan. Dari sisi pajak, ada 134 negara gagal membuat rokok sulit diakses. Sejak 2022, hanya tiga negara meningkatkan pajak secara optimal.

Hanya 33 persen populasi dunia memiliki akses layanan berhenti merokok, dan larangan iklan rokok diterapkan di 68 negara mencakup lebih dari 25 persen populasi global. Kini 79 negara menerapkan lingkungan bebas asap rokok secara komprehensif.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan sambutan pada pembukaan Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau WHO tahun 2025, di Dublin, Irlandia, pada Senin (23/6/2025) sore.

Selain itu, ada tren peningkatan regulasi penggunaan rokok elektronik atau electronic niotine delivery system (ENDS). Jumlah negara yang melarang rokok elektronik tumbuh dari 122 negara pada 2022 menjadi 133 negara pada tahun 2024.

”Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan capaian pengendalian rokok, perkuat penegakan hukum, dan berinvestasi demi selamatkan jiwa. Pastikan tak ada yang tertinggal melawan produk tembakau,” kata Direktur Promosi Kesehatan WHO Ruediger Krech.

Presiden International Union Against Tuberculosis and Lung Disease Guy Marks menilai, laporan WHO mengenai pengendalian produk tembakau global menggarisbawahi perlunya negara-negara lebih berkomitmen mengeliminasi rokok sebagai bahaya kesehatan publik.

Krech menambahkan, upaya pengendalian produk tembakau menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, industri rokok secara masif menyasar generasi muda dan perempuan dengan berbagai iklan yang menarik seperti citra bahwa merokok itu keren.


Kerabat Kerja

Penulis:

Evy Rachmawati dari Dublin, Irlandia
 | 

Editor:

Ichwan Susanto
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nur Adji