Absen di Sejumlah Kegiatan Seusai Didemo Warga, ke Mana Bupati Pati Sudewo?

Sepekan terakhir, sebagian masyarakat mempertanyakan keberadaan Bupati Pati Sudewo. Sudewo diketahui absen dalam sejumlah kegiatan di Pati, Jawa Tengah, seusai didemo warga pada Rabu (13/8/2025) lalu. Lalu, ke mana Sudewo sebenarnya?

Sudewo terakhir kali muncul di hadapan publik pada Rabu pekan lalu saat menemui warga yang berunjuk rasa di sekitar gerbang Kantor Bupati Pati. Sudewo muncul dari dalam kendaraan khusus kepolisian. Dalam kesempatan itu, Sudewo yang berdiri di atas kendaraan meminta maaf kepada masyarakat.

Bukan simpati yang didapat, Sudewo justru disoraki dan dilempari menggunakan air mineral dalam kemasan. Ia lantas kembali masuk ke dalam kendaraan, meninggalkan warga yang sedang berunjuk rasa.

Pada Jumat (15/8/2025), Sudewo dijadwalkan menghadiri sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tak hadir dengan alasan yang tidak diketahui.

Kala itu, Sudewo diwakili Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang langsung meninggalkan DPRD Pati seusai acara. Chandra juga tak menjawab pertanyaan wartawan saat ditanyai mengenai keberadaan Sudewo. ”Pokoknya Pati cinta damai,” katanya sambil berlalu.

Hari berikutnya pada Sabtu (16/8/2025), Sudewo kembali absen dalam acara renungan suci memperingati HUT Ke-80 RI di Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Puri, Pati. Padahal, kegiatan yang dihadiri oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pati, kepala organisasi perangkat daerah, serta para veteran itu biasanya dihadiri Bupati.

Keesokan harinya, pada upacara peringatan HUT Ke-80 RI, Minggu (17/8/2025) Sudewo yang seharusnya menjadi inspektur upacara juga tak hadir. Kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Sudewo beralasan sedang sakit sehingga tugasnya digantikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

Dalam peringatan HUT Jateng pada Selasa (19/8/2025) di Batang, Sudewo juga tidak hadir. Pada kegiatan itu, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jateng diundang untuk mendengarkan arahan dari Gubernur. Lagi-lagi, Sudewo diwakili oleh Chandra.

Kemudian, pada Rabu (20/8/2025), Sudewo kembali absen dalam rapat paripurna di DPRD Pati dengan agenda penyampaian penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jateng tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Jika pada acara-acara sebelumnya Sudewo diwakili Chandra, dalam acara itu ia diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pati, Riyoso.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, pihaknya tak tahu pasti alasan Sudewo dan Chandra tidak hadir. Namun, menurut dia, Sudewo meminta izin tidak hadir dalam rapat paripurna melalui telepon.

”Alasannya itu saya kurang tahu yang jelas beliaunya (Sudewo) izin. Kalau keberadaan beliaunya kami kurang tahu. Mungkin ya keluar kotalah, terkait dengan ada urusan tentang masalah di Pati ini mungkin pembangunan atau tentang apa ya,” ujar Ali kepada wartawan seusai rapat paripurna, Rabu.

Saat ditanya terkait kondisi kesehatan Sudewo yang izin sakit saat peringatan HUT Ke-80 RI, Ali juga mengaku tidak tahu. ”Mungkin juga bisa (sakit), manusia ini kalau tidak sehat kan sakit. Kita juga enggak tahu, ya, kan. Mudah-mudahan beliaunya diberikan kesehatan, panjang umur,” ucapnya.

Ketidakhadiran Sudewo dalam beberapa agenda di Pati membuat masyarakat bertanya-tanya. Wawan (34), warga Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, misalnya, penasaran dengan keberadaan Sudewo. Kendati ketiadaannya dinilai tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, Wawan berharap Sudewo tetap bekerja sembari menunggu proses pemakzulan yang tengah berlangsung melalui panitia khusus hak angket di DPRD Pati.

”Enggak ada yang patut dikhawatirkan karena kan sampai sekarang statusnya masih tetap sebagai Bupati ya. Kami berharapnya Pak Bupati tetap bekerja,” kata Wawan saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

Tak hanya Wawan, menurut dia, banyak warga yang juga menyayangkan ketidakhadiran Sudewo dalam sejumlah kegiatan selama sepekan terakhir. Warga yang prihatin tersebut menggelar aksi damai menyalakan 1.000 lilin dan menaburkan bunga di sekitar Kantor Bupati Pati pada Rabu malam.

”Untuk memperingati tujuh hari Bupati Pati meninggalkan pendopo. Acara ini tidak ada yang mengomando, tapi atas inisiatif masyarakat. Awalnya hanya satu atau dua orang yang menyalakan lilin dan menabur bunga, kemudian diikuti yang lainnya, jadi banyak sampai di area alun-alun juga,” ujar Wawan.

Sementara itu, Hanif Wagirin dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengatakan, pihaknya tidak menginisiasi acara penyalaan 1.000 lilin dan tabur bunga tersebut. Mereka juga tidak mengetahui siapa inisiator acara itu. Kendati demikian, Aliansi Masyakrakat Pati Bersatu mendukung aksi yang dilakukan secara damai tersebut.

”Acara ini spontanitas warga kayaknya. (Hal ini menunjukkan) masih banyak yang antusias dalam aksi. Terus, mereka ingin kasus ini segera selesai, artinya selesai itu entah bupati lengser atau tidak, itu mereka penasaran sama hasilnya,” ucap Hanif.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga turut memantau perkembangan di Pati, termasuk ketidakhadiran Sudewo dalam sejumlah acara. Taj Yasin menyebut, pihaknya telah meminta supaya Sudewo tetap bekerja seperti biasanya supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

”Tetap harus ngantor. Kemarin saya (upacara) 17 Agustus ke sana juga dalam rangka untuk memberikan semangat. Permasalahan ini biar berjalan, pemerintah pelayanan harus berjalan,” kata Taj Yasin.

Dihubungi terpisah, Plt Sekda Pati Riyoso mengatakan bahwa Sudewo sempat sakit sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian HUT RI. Namun, Riyoso mengaku tidak tahu sakit apa yang diderita Sudewo.

Riyoso membantah dugaan Sudewo menghilang. Menurut Riyoso, selama ini Sudewo ada dan tetap bekerja seperti biasanya.

”Ada, rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Beliau itu kan wakil ketua Apkasi. Kemarin rapat, hari ini kelihatannya masih di Jakarta atau di mana saya kurang tahu,” ujar Riyoso.

Saat ditanya terkait ketidakhadiran Sudewo dalam sejumlah agenda di Pati, Riyoso enggan menjawab. Ia lantas mematikan telepon dan beralasan sedang ada hal yang harus dikerjakan.

Kini, masyarakat Pati tengah menunggu proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam kebijakan-kebijakan Sudewo yang dilakukan oleh pansus hak angket. Proses itu juga disebut Taj Yasin turut dipantau oleh Pemprov Jateng. Taj Yasin mengajak semua pihak menghormati proses tersebut

”Kita mengawal apa pun hasil dari DPRD Pati. Pansus ini harus kita hormati. Saya senang karena ini (sifatnya) terbuka,” kata Taj Yasin.

Proses pansus hak angket juga terus dikawal oleh warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka selalu hadir dalam setiap rapat yang digelar di DPRD Pati secara terbuka tersebut.

Pada Kamis, misalnya, mereka menghadiri rapat pansus membahas mengenai awal mulai penentuan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati, Sukardi.

Di samping itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga membuka posko aspirasi di depan kantor DPRD Pati. Di posko itu, masyarakat bisa mengadukan perihal kebijakan Sudewo yang dinilai melanggar dan tidak berpihak kepada rakyat serta mengadukan kekerasan yang mereka terima dari aparat saat mengikuti demonstrasi 13 Agustus silam.

Koordinator Posko Aspirasi, Tegus Istiyanto, mengatakan, pihaknya juga sedang menggalang dana untuk memberangkatkan warga dalam aksi unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 dan 3 September mendatang.

Dalam aksi yang diperkirakan diikuti 5.000 orang itu, mereka mendesak KPK memproses hukum dan menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

”Pada Senin (25/8/2025) mendatang, kami berencana mendatangi kantor pos untuk mengirimkan surat. Nanti satu orang membawa satu surat, kami masukkan ke amplop, terus kami kirim sebanyak-banyaknya ke KPK supaya segera bertindak, memproses hukum Bupati Pati yang terlibat dalam korupsi di DJKA,” ucap Teguh saat dihubungi, Kamis. 

Sepekan lebih sejak demonstrasi besar-besaran di Pati berlalu, api perlawanan dari masyarakat Pati belum padam. Sembari menunggu proses konstitusional di DPRD, mereka tetap melakukan perlawanan-perlawanan kecil, memperjuangkan harapan mereka supaya Sudewo yang dinilai telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat melalui kebijakannya bisa segera dimakzulkan.