Rencana Demonstrasi Jilid Dua di Pati Disebut Batal, Apa yang Terjadi?

PATI, KOMPAS — Rencana demonstrasi jilid dua di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (25/8/2025) disebut dibatalkan. Meski begitu, sejumlah elemen masyarakat Pati tetap berkomitmen mengawal kerja tim Panitia Khusus Hak Angket DPRD Pati yang menyelidiki sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo.

Rencana menggelar demonstrasi lanjutan itu awalnya disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu Ahmad Husein saat dihubungi, Selasa (19/8/2025) siang. Dia menyebut, demonstrasi itu bakal digelar di Kantor DPRD Pati pada Senin mendatang.

Menurut Husein, aksi tersebut bakal diikuti oleh 50.000 warga Pati. Mereka akan mendesak DPRD Pati segera memakzulkan Sudewo.

Akan tetapi, pada Selasa malam, ia mengatakan, rencana aksi tersebut dibatalkan. Dirinya sudah berkomunikasi dengan Sudewo melalui panggilan video pada Selasa petang.

Dalam kesempatan itu, Sudewo telah mendengarkan aspirasinya. ”Saya hari ini sama Sudewo sudah baik-baik saja dan aspirasi saya sudah diterima dia semua,” ujar Husein.

Saat ditanya perihal tuntutan sebelumnya agar Sudewo mundur, ia mengatakan, hal itu sudah tidak menjadi tuntutannya. Ia pun mempersilakan Sudewo tetap melanjutkan kepemimpinannya di Pati.

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat Pati tetap teguh pada keinginannya agar Sudewo dimakzulkan. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, misalnya, menyatakan bakal mengawal rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati yang menyelidiki kebijakan bermasalah Sudewo.

Pada Selasa ini, mereka ikut datang ke rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati. Salah satu agenda rapat tersebut adalah memeriksa para camat dan kepala desa terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Selain selalu hadir dalam setiap rapat pansus hak angket, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga mendirikan posko aspirasi di depan gerbang Kantor DPRD Pati mulai Senin malam. Di posko itu, warga dipersilakan datang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya.

”Posko ini, yang pertama, untuk mengawal pemakzulan Sudewo. Kedua, untuk pengaduan korban kebijakan Sudewo. Ketiga, pengaduan untuk korban kekerasan yang dilakukan aparat dalam demonstrasi tanggal 13 kemarin,” ujar Koordinator Posko Aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto.

Teguh menuturkan, aspirasi masyarakat yang diadukan ke pokso itu akan diteruskan kepada pansus hak angket. Keterangan tambahan dari warga diharapkan bisa menguatkan kinerja pansus dan membuat prosesnya berjalan lebih cepat.

Ia menambahkan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga akan melakukan unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada awal September 2025. Unjuk rasa itu untuk mendesak KPK segera memproses hukum Sudewo terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

”Kami mendorong KPK supaya memproses karena itu, kan, bukti-buktinya sudah valid. Uang korupsinya katanya sudah dikembalikan, tapi tidak dikembalikan semua. Berdasarkan rilis dari KPK, meskipun uang sudah dikembalikan, tidak menggugurkan tindak pidananya,” ucap Teguh.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluya mengatakan, rapat pansus pada Selasa ini mendalami klaim Sudewo bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen diambil atas usulan camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Namun, berdasarkan keterangan para camat, mereka tidak pernah mengusulkan kenaikan PBB-P2.

”Jadi, para camat itu dikasih tahu, segini ya kenaikannya. Lalu, camat menyetujui. Bukan usulan mereka. Tiga camat yang diperiksa mengatakan hal yang sama atau tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati,” kata Teguh Bandang.

Selain itu, pansus juga mendalami surat edaran dari para camat yang menyebut bahwa warga yang tidak melunasi PBB-P2 tidak akan dilayani. Menurut para camat, surat edaran itu dibuat atas inisiatif mereka, bukan perintah Sudewo.

Dalam pemeriksaan itu, pansus pun mendalami kenaikan PBB-P2 yang disebut Sudewo maksimal 250 persen. Hasilnya, ditemukan warga yang terkena kenaikan PBB-P2 di atas 250 persen, seperti 500 persen dan 800 persen. Bahkan, ada warga yang terkena kenaikan 1.000 persen.

Teguh Bandang menyebut, selain menggelar rapat, anggota pansus juga turun ke masyarakat untuk mengumpulkan data pendukung terkait 12 persoalan mengenai kebijakan Sudewo.

Kami mendorong KPK supaya memproses karena itu bukti-buktinya sudah valid.

Teguh Bandang juga mengungkapkan, dirinya mendapatkan tindakan tidak menyenangkan dari orang tak dikenal. Ia menuturkan, ada satu mobil yang bolak-balik di samping rumahnya. Kondisi itu membuat Teguh Bandang dan keluarganya merasa khawatir dan tidak nyaman.

”Mobil itu empat kali bolak-balik di samping rumah saya. Saya kaget saja. Terus saya cek pelat nomor di mobil tersebut, ternyata tidak sesuai dengan jenis mobilnya,” ucapnya.

Tak hanya beraktivitas di sekitar rumah, mobil itu juga mengikutinya hingga ke wilayah Pucakwangi, Pati. Di tempat itu, mobil tersebut mondar-mandir sebanyak tiga kali.

Kendati khawatir dan tidak nyaman, Teguh Bandang merasa belum perlu melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Permintaan perlindungan juga belum diperlukan.