Ada Apa dengan APBN KiTa?

(1) Seperti apa kinerja APBN 2024?

Kinerja APBN 2024 ditutup dengan defisit fiskal sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, kas negara ”tekor” sebesar Rp 507,9 triliun. Capaian itu lebih rendah dari perkiraan pemerintah saat proyeksi tengah tahun, yaitu 2,7 persen dari PDB.

Kementerian Keuangan mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya berhasil ditekan karena beberapa faktor. Mulai dari kondisi ekonomi global yang membaik di triwulan IV sampai langkah penghematan belanja yang dilakukan pemerintah selama dua bulan terakhir 2024 atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (6/1/2025), menjelaskan, pemerintah awalnya memasang target defisit 2,29 persen dari PDB alias Rp 522,8 triliun dalam APBN 2024. Namun, dalam proyeksi kinerja APBN tengah tahun pada Juni 2024, pemerintah meralat target defisit secara signifikan. 

Pemerintah saat itu melebarkan perkiraan defisit dari 2,29 persen hingga menjadi 2,7 persen dari PDB alias menyentuh Rp 609,7 triliun. Alasannya, kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan luar biasa sehingga ada antisipasi APBN perlu dikerahkan lebih masif.

(2) Bagaimana kondisi APBN di 100 hari pertama Prabowo-Gibran?

Kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan. Meski usia pemerintahan masih ”seumur jagung”, muncul berbagai kebijakan fiskal yang mengejutkan, dilematis, dan berpotensi makin membebani APBN. 

Setidaknya ada tiga kebijakan di sisi fiskal yang mewarnai tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo. Pertama, keputusan pemerintah membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum setelah polemik panjang. Kedua, stimulus fiskal dalam jumlah besar yang dikucurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun pada tahun anggaran 2025. Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Berbagai kebijakan itu di satu sisi memberi napas lega bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, implikasinya adalah beban tambahan bagi APBN, yang sejak awal mula transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo kondisinya memang sudah berat. 

(3) Ke mana larinya dana hasil efisiensi dan relokasi APBN 2025?

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan akumulasi dana hasil realokasi anggaran negara untuk kebutuhan pada 2025 senilai Rp 750 triliun. Dana ini sedianya akan diinjeksikan ke Danantara dan membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Informasi mengenai total nilai realokasi anggaran atau yang pemerintah sebut sebagai penghematan senilai Rp 750 triliun itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (16/2/2025).

Saat berpidato sebagai ketua umum partai, Presiden Prabowo memaparkan total nilai penghematan oleh pemerintah mencapai 44 miliar dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 750 triliun.

Munculnya angka Rp 750 triliun itu menimbulkan pertanyaan. Sebab, target penghematan anggaran yang kini dilakukan pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah Rp 306,7 triliun.

(4) Siapa saja yang menunggu paparan kinerja APBN 2025?

Selama ini, rilis paparan APBN KiTa telah dipandang sebagai budaya keterbukaan informasi yang baik di mata investor. Jika transparansi itu meredup di era Prabowo, itu menjadi kemunduran bagi praktik keterbukaan informasi publik dan demokrasi di Indonesia, yang akhirnya bisa memukul perekonomian negara.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, investor masih menanti perkembangan pengumuman kinerja APBN ke depan. Ia menduga, keterlambatan pelaporan itu akibat imbas kebijakan efisiensi anggaran dan isu penerapan Coretax yang bermasalah sehingga berdampak pada penerimaan. 

”Atau, memang ada agenda lain yang menurut pemerintah lebih penting sehingga sampai menunda pengumuman realisasi APBN awal tahun. Maka, kita lihat saja perkembangannya ke depan,” ucap Josua.