Ada Apa di Balik Dukungan Dini Parpol kepada Prabowo untuk Maju di Pilpres 2029?

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik memberi dukungan dini bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melaju lagi sebagai kandidat dalam Pemilu 2029. Langkah itu dinilai baru sekadar kepentingan segelintir elite untuk mengambil hati Prabowo. Sikap setiap partai politik itu belum terpotret seutuhnya.

Sedikitnya terdapat dua partai politik yang telah menyatakan dukungan itu, yakni Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Belakangan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu sempat melontarkan sinyal dukungan serupa sebelum diralat bahwa keputusan resmi terkait dukungan PKS pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 berada di tangan Majelis Syura PKS, dan belum diputuskan hingga kini.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, dukungan itu sekadar basa-basi politik dari kalangan elite partai. Terdapat keinginan-keinginan tersirat yang ingin mereka capai. Untuk benar-benar memberikan dukungan, jarak waktunya juga terlampau jauh dari kontestasi yang baru akan digelar empat tahun mendatang. Pun, kepemimpinan Prabowo baru berjalan enam bulan. 

”Ini tujuannya untuk mengambil hati lebih dalam dari pemegang kekuasaan bernama Presiden (Prabowo). Entah untuk kemudian mempertegas jabatan-jabatan yang sudah diberikan atau berharap ada tambahan posisi yang diberikan atau kue kekuasaan lainnya seperti proyek dan jabatan di BUMN,” jelas Yunarto, saat dihubungi, Jumat (2/5/2025) sore. 

Oleh karena itu, jelas Yunarto, unsur kepentingan elite terasa lebih kental dibandingkan kepentingan partainya. Ia menduga dukungan dinyatakan tanpa lebih dahulu diperbincangkan dengan seluruh kader partai dari tingkat akar rumput sampai pimpinan. Maka, pernyataan dukungan tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai suatu hal yang telah bulat. 

Indikasi itu pun menguat gegara rentetan pernyataan dukungan berkembang ketika berembus isu perombakan (reshuffle) kabinet. Keadaan itu pula yang menjadi alasan pernyataan dukungan hanya terarah kepada Prabowo, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengutak-atik komposisi kabinetnya.

”Para elite menyadari pemegang kekuasaan hanya Prabowo. Bukan Wapres (Gibran). Yang berhak melakukan reshuffle ataupun menambah jatah menteri hanya Prabowo,” kata Yunarto. 

Di sisi lain, sebut Yunarto, boleh jadi pimpinan partai yang sudah menyatakan dukungan itu juga ingin mengincar kursi calon wakil presiden di Pilpres 2029. Lebih-lebih, terdapat tren pergantian pasangan dari petahana yang kembali mencalonkan diri. Tren itu terjadi baik semasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang masing-masing sama-sama berkuasa selama dua periode. 

Dorongan para elite, jelas Yunarto, kemungkinan ikut dimotori jejak pencalonan Gibran yang menuai kontroversi. Belum lagi, kata dia, Gibran dipandang kuat elektoralnya gegara menjadi bagian dari kekuasaan pada masanya, yakni Jokowi, yang ketika Pilpres 2024 diadakan masih menduduki jabatan presiden. 

”Sekarang, Jokowi sudah tidak berkuasa. Apakah Gibran yang masih sangat bergantung dengan Jokowi akan menjadi arus besar politik atau tidak? Itu kenapa pembicaraan mengenai 2029 tidak menyentuh nama Gibran,” kata Yunarto. 

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes tak menampik tren pergantian pasangan kerap terjadi di pilpres. Kemungkinan perebutan kursi calon wakil presiden didukung putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus ambang batas pencalonan. Alhasil, semakin banyak partai yang bisa turut serta mencalonkan kadernya. 

”Hal yang sama bisa saja terjadi pada Pak Prabowo. Karena, konstelasi yang berubah itu. Cawapresnya bisa tidak akan sepaket lagi (dengan Gibran),” kata Arya.

Ditilik dari jejaknya, Gerindra menjadi partai paling awal yang menyatakan dukungan. Sikap itu disampaikan melalui Kongres Luar Biasa Gerindra pada 13 Februari 2025. Dalam kongres itu, Prabowo ditetapkan kembali sebagai ketua umum dan diminta kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2029.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, keputusan itu diambil karena para kader partai menginginkan kepemimpinan Prabowo berlanjut. Hal-hal yang dilakukan sosok itu dinilai layak untuk kembali memimpin sekaligus dicalonkan kembali menjadi kandidat presiden pada masa kontestasi nanti. 

”Kami merasa perbaikan dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program prorakyat oleh Presiden Prabowo harus dilanjutkan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat dan negara bisa dirasakan lebih maksimal,” jelas Muzani (Kompas, 13/2/2025).

Setelahnya, PAN menyusul sebagai partai politik kedua yang menyatakan dukungan itu. Momen itu berlangsung di sela-sela gelaran halalbihalal dan pengumumam pengurus DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada 20 April 2025. Sosok yang menyatakan akan kembali dukungan itu ialah Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum PAN, sekaligus Menteri Koordinator Pangan.

Kepada para kader PAN, Zulkifli meminta semuanya berada dalam satu komando. Jangan sampai bertengkar soal politik. Pihaknya pun mempersilakan jika kadernya kelak ingin menjadi cawapres pada kontestasi tersebut. 

”Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik. Jangan lagi. Kita ingin jadi empat besar. Itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar, kalau ada yang pengin wapres, silakan saja,” kata Zulkifli. 

Terbaru, PKS juga melayangkan dukungan itu kepada Prabowo meskipun semasa Pilpres 2024, partai itu mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menjadi pesaing Prabowo-Gibran. Sinyal dukungan mencuat sewaktu gelaran Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional Anggota Fraksi PKS se-Indonesia, di Jakarta, pada 28 April 2025.

Dalam gelaran itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, dukungan terhadap Prabowo sudah diberikan PKS sedari Pilpres 2014 dan 2019. Kendati sempat berbeda jalan pada Pilpres 2024, akhirnya PKS tetap berkoalisi dan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo setelah pilpres rampung. Sebagai konsekuensi dari sikap partai, PKS ingin ikut membuktikan pemerintahan sekarang sukses dan berhasil.

”Dengan begitu, masyarakat, insya Allah akan juga bisa bersama-sama kembali di (Pilpres) 2029 ini,” kata Syaikhu. 

Hanya saja, pernyataan Syaikhu selanjutnya diralat saat puncak peringatan Milad ke-23 PKS, pada 30 April 2025. Ia meluruskan bahwa sinyal dukungan itu lebih merujuk pada kelanjutan program pemerintahan Prabowo. Keputusan resmi terkait arah dukungan nantinya akan berada di tangan Majelis Syura PKS.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman pun menyatakan belum pernah mendengar adanya pernyataan dukungan dari Presiden PKS. Pembahasan juga urung dilangsungkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro. Isu itu dinilai masih terlampau jauh dari momen kontestasinya. 

”Demikian juga di dalam Musyawarah Majelis Syuro terakhir pun belum ada pembahasan masalah tersebut. Itu masih jauh,” sebut Sohibul.