Ada Apa di Balik Manuver Gerindra Ajukan Prabowo sebagai Capres untuk Pilpres 2029?

Sejumlah pakar politik menganalisis langkah dini Gerindra mengajukan Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029. PR regenerasi diingatkan.

14 Feb 2025 10:40 WIB · Politik & Hukum

Oleh Iqbal Basyari, Kurnia Yunita Rahayu

Kejutan dihadirkan Partai Gerindra. Tak hanya secara mendadak mengubah forum rapat pimpinan nasional menjadi kongres luar biasa dan mengukuhkan Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum, tetapi juga keputusan mengajukan Prabowo sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2029. Bagaimana analisis pengamat politik terkait langkah dini dari Partai Gerindra itu?

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo baru berjalan empat bulan, tetapi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025), partai yang didirikan Prabowo itu sudah langsung menatap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Keputusan mengusung Prabowo kembali sebagai calon presiden (capres) menjadi salah satu poin keputusan partai.

”Kami merasa perbaikan dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program prorakyat oleh Presiden Prabowo harus dilanjutkan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat dan negara bisa dirasakan lebih maksimal,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan dasar munculnya dorongan itu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan pidato di acara Konsolidasi Akbar Pengurus Partai Gerindra Jakarta Selatan di Lapangan Sepakbola Blok S, Jakarta, Minggu (23/7/2023). Konsolidasi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga dihadiri Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pidatonya, Ahmad Muzani menyerukan seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra tetap solid untuk bersama-sama memenangkan Pemilu 2024 dan memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Ahmad Muzani juga mengingatkan para kader agar memastikan dan menjaga kemenangan Partai Gerindra di lingkungan masing-masing. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 23-7-2023

Atas permintaan kongres, Prabowo tak langsung mengiyakan. Ia, menurut Muzani, meminta waktu untuk bisa memenuhi janji-janjinya kepada rakyat yang diutarakan selama masa kampanye Pilpres 2024. ”Beliau (Prabowo) menyatakan insya Allah, tetapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat,” ujar Muzani.

Bagaimana analisis pengamat politik terkait langkah dini Gerindra tersebut?

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan melihat pengusulan Prabowo bertujuan agar Gerindra dapat segera fokus menatap Pemilu 2029. Gerindra dapat segera tancap gas untuk memenangi pilpres sekaligus pemilihan legislatif (pileg) sehingga dapat menyapu bersih dua jenis pemilu tersebut. Di pemilu lalu, meski Gerindra berhasil memenangkan Prabowo di pilpres, raihan suara dan jumlah kursi Gerindra di DPR berada di peringkat ketiga setelah PDI-P dan Golkar.

Selain itu, ia melihat pengusulan itu sebagai sinyal kepada partai lain bahwa Gerindra serius mengajukan kembali Prabowo untuk periode kedua kepemimpinannya. Sinyal ini penting karena selama ini muncul spekulasi bahwa Prabowo hanya akan menjabat presiden selama satu periode atau hingga 2029.

Direktur Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan

Peneliti ahli utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, menengarai hal yang sama.

”Gerindra ingin menunjukkan bahwa Prabowo masih bisa diandalkan untuk politik jangka panjang, sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap Prabowo hanya untuk satu periode,” katanya.

Selain itu, bisa jadi manuver Gerindra sebagai upaya untuk memancing partai lain, utamanya yang kini berada dalam Koalisi Indonesia Maju plus (koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024) agar tetap bersama dalam barisan, terutama untuk menghadapi Pilpres 2029.

Gerindra bisa jadi khawatir partai politik lain keluar dari barisan dan mengusung sendiri capres-cawapres pada 2029 karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan itu membuka peluang bagi setiap parpol peserta pemilu untuk mengajukan kandidat. Situasi politik tersebut cepat dibaca oleh Gerindra untuk memberikan alternatif yang jelas bagi parpol lain untuk segera merapatkan dukungan.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor,

Meski demikian, langkah Gerindra itu terlalu cepat dan berisiko. Prabowo baru saja memulai pemerintahannya. Program-program unggulannya baru mulai dijalankan. Jadi, belum jelas sejauh mana program itu berimbas positif bagi masyarakat. Jika ternyata berekses negatif, dalam artian merugikan masyarakat, Gerindra bisa jadi dirugikan. Ketidakberhasilan Prabowo bisa berefek pada menurunnya elektabilitas Gerindra pada pemilu selanjutnya dan jelas Prabowo gagal terpilih jika maju pada 2029.

”Saat ini, tingkat kepuasan sangat tinggi, kabinet masih solid-solidnya, dan semua dalam kendali Prabowo. Padahal, politik ke depan masih sangat dinamis,” ujarnya.

Regenerasi kepemimpinan

Alih-alih memfokuskan gerak partai untuk 2029, ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dipikirkan Gerindra agar partai itu tetap bisa bertahan di papan atas partai-partai politik di setiap perhelatan pemilu. Pekerjaan rumah dimaksud menyiapkan figur penerus Prabowo jika kelak sudah tak lagi memimpin partai.

Djayadi Hanan melihat Gerindra termasuk salah satu partai dengan regenerasi lambat. Hal itu disebabkan partai hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga pelembagaan partai juga belum berjalan optimal.

Ribuan kader Partai Gerindra menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022). Rapimnas akan berlangsung hingga Sabtu (12/8/2022). Dalam Rapimnas itu kader partai meminta Prabowo Subianto diajukan kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Selain itu, tokoh-tokoh lapis kedua dan ketiga di Gerindra cenderung belum siap menempati pucuk pimpinan. Para kader pun khawatir apabila Prabowo tak lagi menjadi ketua umum, elektabilitas partai bakal menurun. Bahkan dapat timbul perpecahan karena muncul beragam faksi.

Di sisi lain, posisi Prabowo yang kini menjadi Presiden turut membuat posisi politiknya semakin kuat. Hal itu mengakibatkan tidak ada tokoh lain yang berani menantang Prabowo untuk memperebutkan posisi sebagai ketua umum.

”Tampaknya Gerindra belum siap dilepaskan oleh Prabowo. Belum ada pemimpin selain Prabowo yang benar-benar bisa menyatukan semua kelompok,” ujarnya menganalisis alasan kader Gerindra meminta Prabowo memimpin kembali partai setelah 10 tahun memimpin partai tersebut.

Padahal, dengan posisi Prabowo sebagai ketua umum sekaligus Presiden, kekuatan politik yang sangat besar berada di tangannya. Dengan itu, Prabowo mempunyai kesempatan untuk memastikan regenerasi kepemimpinan yang mulus.

Infografik Partai Gerindra

Masa kepemimpinan lima tahun selanjutnya mestinya dimanfaatkan untuk menjadikan Gerindra sebagai partai modern yang terlembaga. Prabowo harus menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan sekaligus kaderisasi partai.

Regenerasi partai dapat lebih mudah dilakukan ketika parpol berada dalam kekuasaan. Hal itu karena Gerindra saat ini punya segala sumber daya manusia dan logistik untuk melakukan regenerasi dan transisi kepemimpinan.

”Regenerasi dan kaderisasi sangat tergantung pada kemauan politik pamimpin. Kalau Prabowo punya visi untuk menjadikan Gerindra sebagai partai yang survive, pasti berusaha untuk melembagakan partai,” katanya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes pun melihat regenerasi di pucuk kepemimpinan Gerindra belum berjalan karena belum ada tokoh lain yang mempunyai pengaruh sekuat Prabowo di dalam partai.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu krusial yang harus masuk dalam Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Kamis (21/11/2024).

Prabowo masih dianggap sebagai tokoh yang punya pengaruh paling kuat di lingkup internal. Penetapan Prabowo sebagai ketua umum dianggap dapat mencegah konflik internal dalam perebutan posisi ketua umum. Prabowo juga dianggap sebagai tokoh yang mampu meningkatkan dampak elektoral dan membuat Gerindra tetap bertahan sebagai partai papan atas.

”Tokoh-tokoh lain dianggap belum mampu mengalahkan kekuatan Prabowo. Jadi, Prabowo tetap menjadi simbol Gerindra,” ujarnya. Gerindra pun akhirnya menjadi partai yang bergantung pada figur Prabowo.


Kerabat Kerja

Penulis:

Iqbal Basyari, Kurnia Yunita Rahayu
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro