Wakil Ketua DPR Lebih Cepat dari Menteri, Dasco: Untuk Menenangkan Rakyat

Ketika kebijakan pemerintah menuai protes publik dan Presiden Prabowo Subianto mencabutnya, bukan menteri atau pembantu Presiden di Istana yang merilisnya ke publik. Penjelasan justru kerap hadir dari orang dekat Prabowo dari ”kamar” legislatif, yakni Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tepatkah?

Antrean mengular warga untuk memperoleh elpiji 3 kilogram (kg) menjadi pemandangan yang jamak di banyak tempat sebagai imbas dari transisi regulasi distribusi gas bersubsidi tersebut. Melihat keresahan dan kritik publik yang mengalir deras, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membuka kembali penjualan elpiji 3 kg oleh pengecer.

Instruksi terbaru dari Presiden itu disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad sebelum Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Tetiba sebelum rapat, tersiar kabar Dasco akan memberikan keterangan pers soal elpiji 3 kg. Awak media pun bergegas menemui dan mewawancarainya di seputaran Gedung Nusantara 2, dekat lokasi digelarnya rapat paripurna.

”Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan elpiji 3 kilogram sambil menertibkan pengecer menjadi agen subpangkalan secara parsial. Kemudian memproses administrasi dan lain-lain agar pengecer sebagai agen subpangkalan. Harga elpiji yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco.

Dasco mengatakan, instruksi terbaru itu hasil komunikasinya dengan Presiden pada Senin malam. ”Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini (Selasa), mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” katanya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III (Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) itu juga meluruskan bahwa kebijakan tersebut bukan dari Presiden. ”Tapi, melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjualan kembali,” tambahnya.

Tak berhenti di situ, selepas rapat paripurna, ketika hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, memenuhi panggilan Presiden, Dasco sengaja masuk melalui gerbang di Jalan Veteran III yang bisa diakses langsung oleh wartawan. Padahal, biasanya ia lebih sering menemui Presiden melalui gerbang samping, sekitar Wisma Negara, yang tak bisa dijangkau wartawan.

’Ga tau’ hari ini disuruh lewat sini, ternyata banyak wartawan.

Bahkan, jauh sebelum kehadiran Dasco, informasi kedatangannya sudah ramai disiarkan ke awak media. Kemudian saat akhirnya tiba di Istana, lagi-lagi, ia terbuka menyambut pertanyaan seputar perubahan kebijakan distribusi gas ”melon” dari Presiden dan menjelaskan hasil komunikasinya dengan Presiden.

”Saya, kan, memang kerap komunikasi dengan Pak Presiden. Enggak tahu hari ini disuruh lewat sini, ternyata banyak wartawan,” tuturnya sambil tersenyum.

Tampilnya Dasco menyampaikan kebijakan ”fresh” dari Presiden setelah kebijakan jajaran pemerintahannya menuai protes publik, bukan hanya kali ini.

Sekitar dua bulan lalu saat publik gelisah dengan rencana kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen, Dasco pula yang pertama kali menyampaikan kepada publik bahwa Presiden mengurungkan kenaikan tarif tersebut.

Ia menyampaikannya setelah bersama dengan sejumlah anggota DPR lainnya menemui Presiden di Istana Kepresidenan, 5 Desember 2024. Kala itu, ia mengatakan, kenaikan tarif PPN terbatas hanya untuk barang mewah, seperti ide yang disampaikan Presiden dalam pertemuan.

Jadi, bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyampaikannya kepada publik, melainkan Dasco.

Bahkan, sebelum pertemuan itu pun, Dasco sudah melontarkan sinyal bahwa yang dinaikkan tarif PPN-nya hanya yang masuk kategori barang mewah. Sinyal itu muncul saat Rapat Paripurna DPR ketika Dasco merespons interupsi dari anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, terkait dengan tarif PPN.

”Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12 persen, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju enggak,” tanya Dasco yang dijawab dengan teriakan setuju dari para anggota DPR yang hadir.

Menjabat sebagai Ketua Harian Gerindra sejak akhir September 2020, partai politik (parpol) yang didirikan dan dipimpin Prabowo, kedekatan Dasco dan Prabowo tak terbantahkan.

Kedekatan ini juga sudah terlihat setelah Prabowo dipastikan memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia ditunjuk sebagai Ketua Gugus Transisi Pemerintahan Prabowo.

Dengan posisi itu, ia tak hanya mengawal formasi kementerian/lembaga di pemerintahan Prabowo, tetapi juga ikut punya andil besar dalam proses pencarian figur calon menteri/wakil menteri.

Peran vitalnya sengaja ditampilkan saat Presiden Prabowo mengumumkan jajaran pembantunya di Istana Kepresidenan setelah mengucapkan sumpah janji dan jabatan sebagai presiden, 20 Oktober 2024. Ia berdiri di sisi kiri dari Presiden Prabowo saat para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih diumumkannya, dengan di sisi kanan Prabowo adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dikutip dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra DPR, sepak terjang Dasco di dunia politik berawal dari kedekatannya dengan sesama rekan bisnis, yakni Fadli Zon, kader Gerindra yang saat ini menjadi Menteri Kebudayaan.

Dasco juga disebut sebagai salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam pendirian Partai Gerindra. Kariernya di Gerindra dimulai pada 2008 setelah memeroleh kepercayaan menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Kelembagaan Gerindra.

Karier politiknya kian melenting setelah berhasil lolos ke Senayan sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014. Selanjutnya, kariernya terus melesat hingga menjadi Wakil Ketua DPR 2019-2024 dan berlanjut di periode 2024-2029.

Pertanyaannya, meski kini dikenal sebagai ”tangan kanan” Prabowo dan tentu sering memeroleh ”bisikan” terbaru dari Presiden, sejauh mana Dasco yang berada di ”kamar” legislatif bisa menjadi seperti menteri atau juru bicara Presiden dan menerangkan perubahan kebijakan dari Presiden?

Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2024), berkilah, komunikasinya dengan Presiden Prabowo sebelum kebijakan yang menuai keresahan publik, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR yang mewakili rakyat. Hasil komunikasinya dengan Presiden lantas disampaikan ke publik.

”Kan, boleh kita sampaikan ke rakyat kita dong supaya menenangkan rakyat. Jadi, saya tidak pernah mendahului menteri, jadi masih dalam kamar masing-masing, saya sebagai pimpinan DPR mewakili rakyat,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang juga Wakil Sekjen Gerindra, Kawendra Lukistian, menambahkan, tampilnya Dasco menjelaskan perubahan kebijakan Presiden tak lepas karena Gerindra merupakan partai politik utama pendukung pemerintahan Prabowo.

”Artinya, berbagai kebijakan tentu dioptimalkan dan dikawal bersama di bawah komando beliau (Dasco). Jadi, itulah yang kami lakukan, koordinasi secara intens untuk mengawal program-program Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra bisa terlaksananya secara optimal,” kata Kawendra.

Ditambah lagi, menurut dia, hubungan Dasco dengan Prabowo memang dekat dan selalu intens berkomunikasi ataupun berkoordinasi, terutama soal kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks elpiji 3 kg, misalnya, Dasco menyampaikan keluhan yang dialami masyarakat sehingga Presiden memutuskan agar pengecer kembali berjualan gas bersubsidi tersebut.

”Itu dilakukan semua demi terwujudnya program-program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat terlaksana secara optimal sehingga dampaknya bisa terasa oleh masyarakat secara konkret dan nyata,” tambahnya.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati melihat Dasco berperan pula sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif. Prabowo pun ditengarai sengaja menempatkan Dasco sebagai Wakil Ketua DPR untuk menjembatani agar aspirasi dan komunikasi kedua lembaga ini tetap terjalin baik dan solid, termasuk mengamankan setiap pembahasan rancangan undang-undang yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Meski demikian, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli mengingatkan, sebagai anggota legislatif, apalagi menempati posisi penting di DPR sebagai pimpinan, menjadi pertanyaan ketika Dasco meluruskan kebijakan Presiden Prabowo yang mendapat sorotan tajam dari publik.

Sebab, jika ada perubahan kebijakan eksekutif, seharusnya para menteri terkait yang merespons atau menjelaskan tentang kebijakan itu. Tak hanya itu, fungsi legislatif berbeda dengan eksekutif. Eksekutif menjalankan pemerintahan dan legislatif bertugas mengawasinya. Adapun tindak tanduk Dasco yang mengumumkan pertama kali perubahan kebijakan dari Presiden justru memperlihatkan anggota legislatif yang menjalankan peran eksekutif.

”Harusnya para menteri terkait yang harus merespons dan menjelaskan tentang kebijakan bila ada kontroversi dan ada resistensi publik,” tutur Lili.

Pemahaman akan posisi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing ”kamar” menjadi penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan efektif dan seimbang, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Catatan redaksi:

Di artikel ini sebelumnya tertulis jabatan Lili Romli sebagai Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia. Seharusnya tertulis, jabatan Lili sebagai Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Demikian kesalahan ini kami perbaiki. Terima kasih. Redaksi.

Judul artikel ini diubah untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi.