”Affan Kurniawan” dan ”Chilean Paradox”

Malam itu, Affan Kurniawan tak pulang ke rumah. Saya tak tahu persis bagaimana perasaan ibunya. Mungkin ia duduk di depan pintu, menunggu langkah yang tak pernah datang, menanti suara sepeda motor yang tak pernah terdengar. Kita tahu, sejak malam itu tak ada pesan. Tak ada kabar. Yang ada hanya tanah merah yang baru diaduk dan doa yang tercekat.

Affan Kurniawan tewas di jalan. Seorang anak muda yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi dalam sebuah unjuk rasa. Ia berpulang di usia yang masih muda.

Kita mungkin tak mengenal Affan, tetapi kisahnya adalah bagian dari duka bangsa ini. Kematiannya menimbulkan gelombang amarah. Demonstrasi pecah di sejumlah kota. Protes membara. Kerusuhan merebak.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita yang mendalam, menyambangi rumah duka, serta menyampaikan pemerintah menjamin hak bersuara dan kritik, tetapi anarkisme dan penjarahan akan ditindak tegas.

Pemerintah berjanji untuk melindungi keselamatan masyarakat. Berbagai aturan di DPR dibatalkan dan anggota DPR yang dianggap melukai hati masyarakat dinonaktifkan atau diberhentikan. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi untuk langkah-langkah ini.

Langkah yang baik ini harus diikuti oleh berbagai langkah reformasi, khususnya dalam soal perbaikan nasib kelas menengah bawah.

Hampir dua tahun lalu, saya mengutarakan kekhawatiran saya di harian ini tentang keadilan ekonomi yang terusik, tentang Chilean Paradox dan kelas menengah yang rapuh. Saya berharap saya keliru. Namun, hari ini, kekhawatiran itu datang seperti gema yang berjalan jauh, lalu pulang dalam bentuk kabar buruk.

Saya kutip ulang tulisan ”Keadilan yang Terusik” di harian ini, 20 Oktober 2023, ”… Kita belajar dari pengalaman Chile: … rasa keadilan yang terusik, politik transaksional di kalangan elite, akhirnya mendorong gejolak sosial.… Semakin besar kelas menengah, semakin relevan isu keadilan.”

Saya bukan analis intelijen. Tak cukup pandai membaca peta kekuasaan atau desas-desus yang beredar di lorong-lorong gelap. Namun, saya tahu satu hal: api tak menyala tanpa bara.

Kerusuhan tak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari rasa marah yang tak didengar, dari kecemasan yang menahun, dari hidup yang terus-menerus pas-pasan, tetapi diminta untuk sabar.

Langkah cepat pemerintah menjaga keselamatan warga adalah hal yang penting. Namun, itu saja tak cukup. Di balik kerusuhan, ada pekerjaan yang lebih sunyi—dan lebih dalam: memperbaiki nasib kelas menengah bawah.

Kita pernah melihat ini di Santiago, Chile, tahun 2019. Ekonom menyebutnya Chilean Paradox: sebuah negara dengan kinerja makro yang cemerlang, tetapi rakyatnya merasa tertinggal.

Chile memang punya pesona. Seperti dicatat ekonom Sebastián Edwards dari University of California, negeri kecil itu pernah menjadi harapan yang bersinar terang di tengah kawasan yang lekat dengan krisis dan turbulensi. Ekonominya tumbuh pesat.

Tahun 2003, Chile menempati posisi tertinggi dalam pendapatan per kapita di Amerika Latin. Kemiskinan turun tajam: dari 53 persen pada 1987 menjadi 6 persen pada 2017. Seakan, pertumbuhan dan keadilan bisa berjalan secara beriringan.

Namun, seperti yang sering ditunjukkan Milan Kundera dalam novelnya, sejarah punya selera humor yang pahit. Ia bekerja dengan cara yang ironis, membiarkan kekuasaan percaya bahwa semuanya baik-baik saja, sampai tiba hari ketika jalanan menjawab sebaliknya.

Pada 25 Oktober 2019, lebih dari 1,2 juta orang turun ke jalan. Santiago berguncang. Pemicu awalnya sederhana: kenaikan tarif metro sebesar 4 persen. Namun, amarah yang lahir tak lagi sekadar soal ongkos kereta. Ia menyimpan kekecewaan yang telah lama mengendap.

Ekonom Sebastián Edwards menyebutnya The Chilean Paradox—sebuah ironi ketika angka-angka makroekonomi menunjukkan perbaikan, tetapi rakyat merasa tertinggal.

Koefisien gini membaik, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di kawasan, tetapi survei Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean/ECLAC) menunjukkan masyarakat merasa ketimpangan justru makin dalam.

Ada yang terputus di sana. Antara statistik dan rasa. Antara grafik makro dan kenyataan di dapur.

Salah satu penjelasan Edwards adalah: diabaikannya kelas menengah. Para ekonom biasa bicara tentang ketimpangan secara vertikal—tentang distribusi pendapatan. Namun, rakyat—di Chile—melihat ketimpangan secara horizontal: tentang akses, tentang kesempatan, tentang keadilan.

Saya teringat Amartya Sen. Freedom to achieve, katanya. Kesejahteraan bukan datang dari barang yang kita miliki, tetapi dari kebebasan dan ruang untuk mendapatkannya. Jika hak politik dipangkas, suara dibungkam, akses pendidikan dan kesehatan dibatasi, ruang kapabilitas itu menciut.

Manusia kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Di situlah jarak itu tumbuh. Rakyat tahu ada kemajuan, tetapi kecewa karena tak secepat yang dijanjikan. Aspirasi berlari lebih cepat dari realitas. Dan pemerintah, pada titik itu terlihat seperti kehilangan koneksi. Terputus dari kenyataan yang dihadapi rakyatnya.

Itulah Chile pada 2019: ekonomi membaik, tetapi rasa keadilan tertinggal. Yang muncul bukan lagi soal kemiskinan, tetapi keadilan—isu kelas menengah.

Seperti yang sering saya katakan: saat kelas menengah tumbuh, tuntutan terhadap keadilan ikut mengeras. Sebab, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, yang dicari adalah makna dan harga diri. Itu sebabnya, isu Chilean Paradox seperti jadi relevan di sini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan: angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun. Sekilas, ini kabar baik. Namun, statistik mirip bikini: ia membuka semua hal, kecuali bagian yang paling penting.

Indonesia tak punya tunjangan pengangguran. Saya ingat, mengutip Aris Ananta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI): pengangguran itu ”barang mewah”.

Hanya orang dengan tabungan atau keluarga yang menopang yang sanggup menganggur. Yang miskin? Mereka tak punya pilihan. Mereka harus bekerja—apa saja—demi sekadar untuk bertahan hidup. Dan kita tahu: itu berarti sektor informal.

Tengok data ini: dalam periode 2019-2024, sebanyak 80 persen lapangan kerja yang tercipta adalah sektor informal. Bandingkan dengan periode 2009-2014 ketika lapangan kerja yang tercipta adalah sektor formal, bahkan sektor informal menyusut 14 persen.

Yang jadi masalah: upah di sektor informal relatif rendah. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan bersih sebulan pekerja informal di Indonesia adalah Rp 1,9 juta (2023).

Pandemi Covid-19 jelas berpengaruh. Namun, ironisnya, gejala rapuhnya kelas menengah sudah terlihat bahkan sejak 2019—sebelum pandemi datang.

Data BPS mengonfirmasi soal menciutnya kelas menengah.

Studi Dartanto dan Can (2023) dari FEB UI menunjukkan: pertumbuhan ekonomi 2019-2022 memang meningkatkan pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) bagi 20 persen kelompok terbawah dan kenaikan amat tajam bagi 10 persen kelompok teratas, tetapi nyaris mengabaikan kelompok pendapatan kelas menengah (kelompok persentil 40-80 persen).

Artinya, kelas menengah praktis tak menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam periode 2019-2022. Studi Dartanto dan Can (2023) ini mengonfirmasi kekhawatiran saya mengenai risiko terjadinya Chilean Paradox di Indonesia di masa depan.

Data juga menunjukkan: mereka yang ”bekerja sendiri” (own account workers) naik dari 16,9 persen (2016) menjadi 23 persen (2023), lalu sedikit turun ke 22 persen (2024). Siapa mereka? Para pengemudi ojek daring, tukang jahit rumahan, pedagang kaki lima, dan freelancer.

Nama-nama yang akrab, wajah-wajah yang sehari-hari kita jumpai di jalan. Mereka bukan miskin menurut definisi BPS, tetapi juga bukan mapan.

Mereka ada di wilayah abu-abu: penghasilan tak stabil, tanpa perlindungan kerja, tanpa jaminan sosial. Mereka tak berhak akan bantuan sosial karena tak termasuk kategori miskin. Mereka tak bisa mengakses beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) karena tak punya surat keterangan tidak mampu (SKTM).

BPJS Kesehatan harus mereka bayar sendiri karena mereka bukan penerima bantuan iuran. Mereka bekerja, tetapi rapuh. Mereka tak menganggur, tetapi tak cukup terlindungi.

Maka, berkurangnya angka pengangguran tidak selalu berarti bertambahnya kesejahteraan. Di balik penurunan angka pengangguran itu, ada cerita lain: tentang orang-orang yang tetap harus menyalakan sepeda motor, menjahit baju, mendorong gerobak—bukan karena pilihan, melainkan karena tak ada pilihan.

Pemerintahan Prabowo menerima warisan kerentanan dari periode 2019-2024 ini. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan seketika, tetapi menuntut waktu dan kebijakan yang tepat untuk diurai.

Kedua, apa yang bisa dilakukan? Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas perlindungan untuk kelompok menengah bawah ini, seperti memberikan potongan tarif listrik untuk rumah tangga 2200 Kwh, perluasan cakupan bantuan langsung tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penargetan subsidi bisa diperbaiki dengan menggunakan digital technology.

Hanna, Olken, dan Basri (2020) dalam seri artikelnya di Kompas, misalnya, menulis bagaimana teknologi digital dapat membantu profiling untuk penerima manfaat sehingga subsidi BBM dan listrik bisa terarah.

Sebuah pilot project sedang dilakukan saat ini untuk subsidi BBM tepat sasaran. Jika ini berhasil, cukup besar anggaran yang bisa dihemat dengan subsidi yang terarah.

Ketiga, bagaimana mendorong perekonomian? Saya tahu ruang fiskal kita sempit. Maka, ekonomi harus didorong oleh investasi swasta.

Studi saya bersama Fitrania (2020) menunjukkan: ketika konsumsi meningkat, investasi akan ikut bergerak satu triwulan kemudian. Namun, jika investasi yang lebih dulu didorong, konsumsi tak banyak berubah.

Artinya jelas: sebagai pemantik, kebijakan fiskal tetap berperan. Cara paling efektif adalah menaikkan daya beli. Salurkan perlindungan sosial kepada lapisan menengah bawah—mereka yang kecenderungan belanjanya (marginal propensity to consume) tinggi. Dari sana, permintaan tumbuh. Produsen merespons, tenaga kerja terserap, dan roda ekonomi kembali berputar.

Saat ini ada keterbatasan kebijakan moneter. Lihat fenomenanya: suku bunga acuan Bank Indonesia turun, tetapi kredit tetap melambat. Mengapa? Karena permintaan lemah. Untuk apa berutang jika tak ada permintaan?

Dalam situasi seperti ini, dorongan permintaan agregat melalui fiskal menjadi kunci. Tentu dengan ruang fiskal yang terbatas, kita harus cermat memilih. Dahulukanlah sektor yang memberi pengganda terbesar, yang bisa mengangkat daya beli.

Keempat, perlindungan sosial saja tak cukup. Yang dibutuhkan kelas menengah bawah adalah pekerjaan yang memberi penghasilan layak.

Wihardja dan Cunningham (2021) memperlihatkan jalan ke sana. Sektor formal, pariwisata, dan manufaktur terbukti membuka ”pekerjaan kelas menengah” dengan upah lebih tinggi.

Industri manufaktur sendiri menyumbang 27 persen dari kenaikan pekerjaan jenis ini, terutama lewat perusahaan menengah dan besar.

Sementara hampir tiga perempat pertumbuhan lapangan kerja kelas menengah datang dari sektor formal. Masalahnya, industri manufaktur terbebani ekonomi biaya tinggi. Margin pun menipis, insentif untuk berinovasi hilang.

Di sini letak ironi kita: ketika biaya tinggi mencekik manufaktur, investasi mengalir ke sumber daya alam. Hasilnya: devisa mungkin bertambah, tetapi kesempatan kerja yang bisa mengangkat orang ke kelas menengah justru terbatas. Di sini peran dari deregulasi ekonomi menjadi amat penting.

Saya tahu, mengelola kebijakan ekonomi dalam situasi seperti ini tak mudah. Namun, langkah-langkah di atas akan membantu memperbaiki ekonomi kelas menengah bawah.

Dari Affan, kita diingatkan bahwa satu nyawa yang hilang tak pernah sekadar statistik. Ia adalah alarm. Tentang keadilan yang mungkin retak. Tentang negara yang harus lebih mendengar.

Muhamad Chatib Basri, Visiting Scholar Center for International Development Harvard Kennedy School