Affan, Demo DPR, dan Wajah Buram Ketimpangan

Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota, jalanan yang penuh deru kendaraan, dan sudut-sudut media sosial, suara keresahan rakyat kian nyaring terdengar. Kegelisahan yang lantang itu adalah akumulasi dari kecemasan ekonomi dan keresahan sosial yang belakangan semakin kentara.

Ketika masyarakat terimpit kenaikan biaya hidup, upah stagnan, kesulitan mendapat pekerjaan, dan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ”memperkaya” diri lewat tunjangan bernilai jumbo. Protes rakyat dibalas dengan ucapan nirempati.

Keresahan warga semakin nyaring setelah tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan Affan Kurniawan, seorang pengendara ojek daring, meninggal. Ia tewas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob dalam upaya pembubaran aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kejadian itu menyulut aksi solidaritas dan unjuk rasa yang bergulir hingga Jumat (29/8/2025) tengah malam di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa memanas di sejumlah titik. Kericuhan pun tidak terhindarkan.

Di tengah aksi unjuk rasa dan hujan deras yang tak kunjung reda di Jakarta sepanjang malam, Juni (46), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedang memikirkan apakah beras yang ada di dapurnya masih mencukupi untuk mengisi perut tiga anggota keluarganya.

Dalam sehari, keluarga Juni yang beranggotakan total empat orang itu setidaknya bisa menghabiskan 1,5 liter beras. Alhasil, bantuan sosial beras sekitar 10 kilogram per bulan yang diterima Juni dari pemerintah sering kali tidak mencukupi.

Jika tak cukup, Juni mesti mengeluarkan uang untuk membeli beras di pasar. Dalam sebulan, ia bisa mengeluarkan sekitar Rp 400.000 hanya untuk membeli beras tambahan.

Itu belum termasuk lauk, sayur-mayur, listrik, dan biaya sekolah anak. Ditambah lagi, belakangan ini, harga beras terus merangkak naik.

”Biasanya beli beras untuk dua hari dulu. Ya, kalau kurang, beli lagi. Untuk beli beras biasanya keluar sekitar Rp 20.000,” kata pedagang kecil yang biasa menjual minuman, rokok, dan pulsa itu saat berbincang dengan Kompas, Jumat malam.

Dulu, kata Juni, warga prioritas bisa mendapat paket sembako lengkap, seperti beras, minyak, dan gula. Namun, akhir-akhir ini, warga hanya menerima bantuan beras. Jumlah penerima beras juga berkurang.

”Misalnya, dulu ada 1.000 warga (kepala keluarga/KK) yang dapat, tetapi sekarang berkurang 400 warga saja. Nah, kok itu bisa berkurang? Kami bisa mengadu ke siapa? Kenapa pula hanya terima beras?” ujarnya.

Keresahan warga seperti Juni semakin terasa ironis dan kontras di tengah berita tentang besarnya paket tunjangan yang diterima anggota Dewan.

Seperti diberitakan, selain gaji bulanan, anggota DPR juga mendapat kenaikan tunjangan beras menjadi Rp 12 juta per bulan, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, dan beragam tunjangan lainnya.

Sebagai perbandingan, dengan uang Rp 12 juta yang didapat setiap bulan, anggota DPR yang tinggal di Jakarta (zona 1) bisa membeli beras medium sebanyak 888,88 kilogram atau setara dengan 177 kemasan beras medium berkapasitas 5 kilogram. Itu berdasarkan asumsi harga eceran tertinggi (HET) beras medium terbaru di zona 1 sebesar Rp 13.500 per kilogram.

Dengan kata lain, tunjangan beras anggota DPR tiap bulan semestinya sudah bisa membelikan Juni dan keluarganya beras kualitas medium untuk dikonsumsi berbulan-bulan, bahkan hampir dua tahun.

Namun, realitasnya, Juni mesti mengencangkan ikat pinggang demi bisa makan. Baginya, setiap hari adalah perhitungan sederhana yang berkisar soal berapa liter beras yang tersisa dan berapa rupiah yang harus dikeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

”Bayar ini itu, pajak, listrik, transportasi, semua naik. Sementara pejabat banyak tunjangan. Rasanya makin jauh bedanya,” kata Juni.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Tri Asmoko Aripan, apa yang terjadi belakangan ini berawal dari keresahan ekonomi yang berkembang menjadi isu keadilan konstitusional.

Warga yang sudah sekian lama uring-uringan dengan kondisi ekonomi semakin resah saat disparitas sosial kian mencolok akibat tingkah anggota Dewan yang semestinya menjadi wakil rakyat.

Tewasnya Affan di tangan aparat menambah luka kolektif rakyat.

”Rakyat harus menghitung setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan segelintir elite politik mempertontonkan kekayaan dan fasilitas mewah tanpa beban,” kata Tri.

Di tengah itu semua, tewasnya Affan di tangan aparat menambah luka kolektif rakyat. Belakangan terungkap, Affan tewas dilindas mobil polisi saat terjebak di tengah kerumunan unjuk rasa ketika sedang bekerja alias hendak mengantarkan orderan makanan pelanggan.

Affan adalah representasi masyarakat pekerja Indonesia yang setiap hari berjibaku mengejar pendapatan yang tidak seberapa. Ia adalah tulang punggung keluarganya. Kompas mencatat, berdasarkan penuturan ayah Affan, setiap harinya ia mendapat Rp 100.000 dari menarik ojek daring.

Bersama keluarganya, Affan tinggal indekos di rumah kecil seluas 33 meter persegi yang biaya sewanya Rp 1 juta per bulan. Di sana, Affan tinggal bersama ayah, ibu, dan dua saudaranya (Kompas, 30/8/2025).

Tri mengatakan, kekerasan yang dilakukan aparat terhadap Affan dan rakyat yang ingin menyuarakan aspirasi merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.

”Negara ini berdiri atas dasar keadilan sosial, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi,” katanya saat dihubungi, Jumat malam.

ASPEK Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan, berpihak pada buruh dan pengemudi ojol, serta menjamin keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Kedua, membuka ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat, serta menghentikan tindakan represif aparat. Ketiga, menerapkan kebijakan ekonomi yang adil, termasuk mengurangi beban pajak rakyat kecil, menaikkan upah buruh, serta memberlakukan pajak atas kekayaan dan kemewahan segelintir orang kaya di Indonesia.

”Jika terus diabaikan, frustrasi sosial akan semakin membesar dan berpotensi melemahkan persatuan bangsa,” ujar Tri.

Menurut Achmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, kericuhan belakangan ini adalah hasil kombinasi berbagai hal.

Aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus dipicu oleh kebijakan paket tunjangan anggota DPR yang menimbulkan kemarahan publik. Tunjangan tersebut antara lain Rp 50 juta untuk perumahan, Rp 12 juta untuk makan, dan Rp 7 juta untuk transportasi. Jumlah itu jauh di atas upah minimum buruh maupun penghasilan harian pekerja informal seperti ojol.

Amarah publik juga merupakan puncak dari berbagai insiden sebelumnya. Misalnya, wakil menteri yang ramai-ramai mendapat kursi komisaris BUMN ketika warga kesulitan mendapat kerja, kenaikan pajak hingga ratusan persen di beberapa daerah yang juga memicu unjuk rasa, kenaikan harga pangan, gelombang PHK, manipulasi data statistik, hingga berbagai permainan politik yang ditampilkan pemerintah dan DPR.

Berbagai faktor itu mulai menumpuk saat kebijakan tunjangan fantastis anggota DPR keluar, lalu meledak saat Affan tewas dilindas polisi di tengah aksi unjuk rasa.

Pengajar Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan, pemerintah harus segera memutus ”lingkaran setan” ketidakstabilan sosial dan tekanan ekonomi saat ini melalui penegakan hukum yang transparan, komunikasi publik yang konsisten dan empatik, serta solusi konkret atas persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dihadapi warga.

”Agar citra Indonesia sebagai negara dengan fundamental kuat tetap terjaga, kepercayaan pasar global dipertahankan, dan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional kita terlindungi,” kata Syafruddin.

Kematian Affan Kurniawan mengguncang nurani bangsa. Tragedi ini merangkum cerita tentang ketidakadilan struktural, politik nirempati, ketimpangan sosial-ekonomi, kegagalan aparat melindungi rakyat, serta anggaran besar para elite yang tidak sebanding dengan kinerja.

Meski meninggalkan duka, situasi ini juga mesti membuka ruang refleksi kolektif agar tidak berakhir sebagai catatan kelam semata, tetapi menjadi setitik cahaya perubahan di ujung lorong yang gelap.