PASAR MODAL

Airlangga hingga Purbaya Apresiasi Pengunduran Diri Dirut BEI

Pemerintah turut menyiapkan serangkaian langkah strategis guna memperkuat kredibilitas dan likuiditas Bursa Efek Indonesia.

30 Jan 2026 17:41 WIB · Ekonomi & Bisnis

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Oleh Erika Kurnia

JAKARTA, KOMPAS — Pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman di tengah dinamika pasar modal baru-baru ini dipandang pemerintah dan otoritas sebagai momentum penguatan kredibilitas pasar. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral atas koreksi tajam indeks akibat hambatan komunikasi dengan lembaga indeks global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait isu pasar modal mengapresiasi keputusan tersebut sebagai langkah menjaga kepercayaan publik.

Ia menegaskan, pemerintah akan memonitor ketat proses transisi kepemimpinan di bursa agar tetap sejalan dengan peta jalan (roadmap) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

”Ke depan, pemerintah akan memonitor agar kepengurusan BEI lebih memperhatikan tata kelola dan menjalankan mandat UU P2SK. Fokusnya adalah pada stabilitas dan kredibilitas,” ujar Airlangga di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengapresiasi keputusan Iman Rachman. Menurut dia, pengunduran diri itu wajar karena bursa lalai dalam merespons masukan dari MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang memicu koreksi dalam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu.

”Tanggapan saya positif, ini bentuk tanggung jawab terhadap masalah di bursa kemarin. Kesalahan fatalnya adalah tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga pasar menganggap ekonomi kita tidak stabil, padahal fundamentalnya kuat,” kata Purbaya tegas.

Purbaya menambahkan, pemerintah tengah melakukan perbaikan fondasi ekonomi secara masif. Ini antara lain melalui langkah pembenahan internal di kementeriannya, termasuk mutasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

”Kami menangani masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Investor yang paham akan melihat ini sebagai kepastian arah ke depan. Tidak ada dampak ke fiskal, justru ini memberikan keyakinan bagi investasi di sektor riil maupun FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung),” lanjutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengadakan konferensi pers bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Mereka menanggapi kabar mundurnya Direktur Utama BEI Iman Rachman dan rencana pembanahan pasar saham menanggapi kebijakan BEI.

Dari sisi regulator, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi memastikan bahwa mundurnya Dirut BEI tidak akan mengganggu aktivitas perdagangan.

”Keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Kami memastikan pengunduran diri ini tidak mengganggu operasional dan pengambilan keputusan strategis di bursa,” kata Inarno secara terpisah di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Inarno mengatakan, OJK akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama untuk menjaga keberlangsungan operasional di bursa, lembaga kliring (KPEI), maupun lembaga penyimpanan (KSEI).

Momentum pembenahan

Pemerintah bergerak cepat merespons dinamika pasar modal RI dengan menyiapkan serangkaian langkah strategis guna memperkuat kredibilitas dan likuiditas Bursa Efek Indonesia. Hal ini mencakup percepatan demutualisasi bursa dan peningkatan ambang batas saham publik atau free float.

Inarno mengatakan, mereka akan mengambil peran utama reformasi keberlanjutan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Kamis (29/1/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kanan) didampingi Direktur Utama Bursa Efek Indonesai (BEI) Iman Rachman, memberi keterangan kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, terkait penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar Indonesia yang dianggap kurang transparan, Kamis (29/1/2026).  OJK mengambil sejumlah langkah untuk merespons masukan dari Morgan Stanley Capital International termasuk merevisi aturan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

Terkait MSCI, OJK akan menanggapi kebijakan lembaga pemeringkat tersebut dengan membuka data pemegang saham yang lebih kecil dari 5 persen yang masuk dalam kualifikasi pemegang saham publik. Lalu, menyelesaikan negosiasi dengan MSCI sebelum Mei 2026.

”Kemudian, tentunya free float 15 persen itu akan kami laksanakan. Keempat adalah tentunya proses untuk demutualisasi, tentunya akan kami laksanakan,” kata Inarno.

Analis pasar modal, David Sutyanto, saat dihubungi Kompas, hari ini, menilai pergantian kepemimpinan ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Meskipun mengapresiasi kinerja Iman Rachman dalam meningkatkan jumlah investor domestik, David menekankan bahwa pasar kini menantikan konsistensi kebijakan.

”Yang ditunggu pasar bukan sekadar nama baru, melainkan kepastian arah dan langkah nyata dalam memperkuat transparansi pasar. Ini adalah momentum untuk sinkronisasi kebijakan antara pengelola bursa dengan kebutuhan investor global maupun domestik,” ungkap David.

Kabar mundurnya Dirut BEI sempat membuat IHSG yang hari ini dibuka di level di 8.308 tiba-tiba anjlok sampai posisi terendah 8.167 sekitar pukul 09.30 WIB. Namun, IHSG mampu kembali tumbuh positif lebih dari 1 persen menjadi 8.329 dengan kapitalisasi pasar Rp 15.035 triliun.


Kerabat Kerja

Penulis:

Erika Kurnia
 | 

Editor:

Agnes Theodora
 | 

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan