Akankah Gencatan Senjata Hizbullah-Israel Efektif?

1. Apa yang terjadi antara Hizbullah dan Israel ?
2. Bagaimana upaya mencapai gencatan senjata?
3. Apakah gencatan senjata itu akan efektif ?
4. Bagaimana nasib para pengungsi?
5. Apa tanggapan dunia?

Kelompok Hizbullah dan Israel sepakat menggelar gencatan senjata selama 60 hari mulai Rabu (27/11/2024) pukul 04.00. Gencatan senjata tersebut bertujuan meredakan konflik di perbatasan Lebanon selatan dan Israel utara.

Gencatan senjata juga diharapkan menjadi langkah awal untuk menghentikan secara permanen pertempuran yang sudah berlangsung 14 bulan itu. Akan tetapi, sejumlah pertanyaan masih mengemuka, terutama apakah gencatan senjata itu akan efektif?

Sejak pecah perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel bukan hanya menghadapi kelompok Hamas. Israel juga menghadapi kelompok Hizbullah di Lebanon selatan serta sejumlah kelompok perlawanan lainnya.

Namun, perang antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah menjadi yang terkuat. Hizbullah, kelompok yang didukung Iran, melancarkan serangan ke wilayah utara Israel sebagai bentuk solidaritas kepada Hamas. Israel membalas dan menyerang Hizbullah.

Hampir setiap hari terjadi baku gempuran di perbatasan selatan Lebanon atau di perbatasan utara Israel. Pada serangan, Rabu (12/6/2024), Israel menewaskan empat anggota Hizbullah. Hizbullah membalas dengan menembakkan 170 rudal ke sejumlah sasaran di Israel. Israel lalu membalas serangan itu.

Setelah melancarkan serangan rudal, Hizbullah kemudian merilis video berdurasi lebih dari 9 menit. Laporan Kompas.id pada 19 Juni 2024 mengungkap, rekaman video itu merupakan kumpulan gambar yang diambil dengan pesawat nirawak pengintai milik Hizbullah dari sejumlah lokasi penting di Israel.

Dalam menyerang Hizbullah, Israel menggunakan taktik lain dengan meledakkan penyeranta dan radio panggil pada pertengahan September 2024. Sedikitnya 37 orang tewas dan 3.000 orang luka-luka.

Kemudian Israel melancarkan serangan udara pada 20 September 2024. Sebanyak 45 orang, termasuk salah satu komandan Hizbullah, Ibrahim Akil, tewas dalam serangan udara tersebut. Sejak itu, Hizbullah mendeklarasikan perang tanpa batas melawan Israel.

Serangan rudal Hizbullah berhasil mencapai Tel Aviv. Hal itu mendorong Israel semakin gencar menyerang dan meluluhlantakkan Lebanon. Serangan Israel pada akhir September 2024 menewaskan para petinggi Hizbullah, termasuk Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah.

Setelah satu tahun perang di Gaza, Israel kian merajalela menyerang Lebanon. Akibatnya, ratusan ribu warga Lebanon mengungsi. Banyak keluarga Lebanon melarikan diri ke Suriah.

Saat Israel menyampaikan rencana operasional untuk menyerang Lebanon pada Juni 2024, Amerika Serikat mengirim utusan khususnya, yakni Amos Hochstein, ke Lebanon. Hochstein dikirim dalam upaya meredakan ketegangan Hizbullah-Israel dan mencegah agar ketegangan mereka tidak meletus dalam perang terbuka.

Di sela-sela agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2024, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan. Dalam diplomasi AS dan Perancis tersebut, Perancis menyampaikan proposal gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon.

Selanjutnya Perancis menguraikan proposal tersebut pada sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan, gencatan senjata sementara selama 21 hari dimaksudkan untuk memungkinkan perundingan.

”Sangat mendesak bagi semua aktor untuk terlibat dengan tegas di jalur deeskalasi,” kata Barrot.

Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan mendukung Lebanon jika perang terbuka terjadi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan, kawasan itu berada di ambang bencana besar akibat meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hamas, serta Israel dan Hizbullah.

Perdana Menteri Lebanon Najib Makati dan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyambut proposal tersebut dan mulai merintis upaya gencatan senjata. Keduanya mengupayakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hizbullah tanpa mengaitkan dengan isu gencatan senjata di Gaza.

Pada 8 Oktober 2024, Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qassem membuat pernyataan bahwa Hizbullah mendukung upaya gencatan senjata itu. ”Kami mendukung upaya politik yang dilakukan (Ketua Parlemen Lebanon) Nabih Berri untuk mencapai gencatan senjata,” ujar Qassem melalui siaran televisi di Lebanon.

Di saat yang sama, AS juga mengirim utusan khusus ke Israel dan ke Lebanon, Amos Hochstein dan Brett McGurk, untuk merundingkan gencatan senjata di Gaza dan di Lebanon. Pada 31 Oktober 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan syarat untuk gencatan senjata.

Ia menegaskan, setiap kesepakatan gencatan senjata harus memberikan jaminan  keamanan bagi warga dan wilayah Israel dalam jangka panjang. Jaminan itu juga mencakup kemungkinan militer Israel melakukan tindakan apa pun untuk menggagalkan segala ancaman di wilayah Israel dari Lebanon.

Dalam pembahasan tersebut, fokus perundingan tersebut ialah potensi 60 hari gencatan senjata yang dibutuhkan untuk menerapkan resolusi DK PBB 1701 yang disepakati tahun 2006. Resolusi yang sudah berusia hampir dua dekade itu mewajibkan Hizbullah menarik pasukannya sejauh 30 kilometer dari selatan sungai Litani di Lebanon selatan. Di sisi lain, pasukan Israel juga akan mundur dari wilayah Lebanon selatan.

Selanjutnya pasukan Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) akan menjaga perbatasan. Pemerintah Lebanon juga akan mencegah Hizbullah memperkuat infrastruktur militernya, termasuk memasukkan senjata dari luar.

Upaya keras melalui dialog dan negosiasi untuk mewujudkan gencatan senjata terus dilakukan Uni Eropa dan AS. Dalam kunjungan ke Beirut pekan lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan, perlu ada tekanan lebih besar pada kedua belah pihak agar mau mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Menurut dia, bola ada di tangan pemerintahan PM Netanyahu. Kabinet Keamanan Israel kemudian menggelar rapat pada Minggu (24/11/2024) dan Selasa (26/11/2024). Dalam rapat pada Selasa kemarin, Kabinet Keamanan Israel menyepakati gencatan senjata tersebut.

Netanyahu berpandangan, gencatan senjata akan semakin mengisolasi Hamas di Gaza. Kesepakatan juga memungkinkan Israel untuk fokus pada musuh utamanya, yakni Iran.

Setelah adanya kesepakatan, Presiden Joe Biden mengumumkan kesepakatan tersebut melalui siaran televisi dari Washington DC, Selasa (26/11/2024). Gencatan senjata mulai diberlakukan, Rabu (27/11/2024) pukul 04.00.

Melalui pernyataan, Biden mengatakan, kesepakatan itu dirancang untuk menghentikan permusuhan secara permanen.

Basis dari gencatan senjata tersebut ialah resolusi DK PBB Nomor 1701 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui, resolusi DK PBB No 1701 menyerukan pengerahan pasukan Lebanon di seluruh wilayah selatan, yang berbatasan dengan Israel dan sekarang sebagian besar dikuasai oleh Hizbullah. Resolusi juga menyerukan agar semua kelompok bersenjata, termasuk Hizbullah, melucuti senjatanya.

Namun, dua hal itu tidak terjadi dalam 17 tahun terakhir. Padahal, gencatan senjata selama 60 hari itu bertujuan untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut dengan harapan dapat menjadi landasan gencatan senjata yang langgeng.

Netanyahu lantas menyatakan, Israel akan mempertahankan kebebasan bertindaknya dalam menegakkan perjanjian itu. ”Jika Hizbullah melanggar perjanjian dan mencoba mempersenjatai kembali milisinya, kami akan menyerang,” kata Netanyahu.

Sementara Hizbullah juga menyatakan, meski menerima usulan gencatan senjata, mereka juga masih akan melihat isi terakhir dari perjanjian itu. ”Setelah meninjau perjanjian yang ditandatangani musuh (Israel), kami akan melihat apakah ada kecocokan antara apa yang kami nyatakan dan apa yang disetujui pejabat Lebanon,” kata Mahmoud Qamati, Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah.

Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mendesak Israel dan Hizbullah segera melaksanakan resolusi DK PBB tersebut.

Dengan tercapainya gencatan senjata, Biden menyatakan, warga sipil di kedua belah pihak akan segera dapat kembali ke komunitas mereka dengan aman. Warga juga dapat mulai membangun kembali rumah, sekolah, pertanian, bisnis, dan kehidupan mereka.

Macron dan Biden dalam pernyataan bersama mengatakan, AS dan Perancis berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi di seluruh Lebanon demi stabilitas dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Pada Rabu pagi, begitu gencatan senjata dilaksanakan, ribuan orang yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka di Lebanon selatan. Mereka mengabaikan peringatan militer Israel untuk menjauh dari daerah-daerah yang sebelumnya telah dievakuasi.

Gencatan senjata tersebut membawa kelegaan di seluruh wilayah Mediterania setelah beberapa hari meletus pertempuran paling intens antara Israel dan Hizbullah selama hampir 14 bulan terakhir.

Gencatan senjata tersebut disambut baik komunitas internasional. PBB menyambut baik gencatan senjata di Lebanon. PBB berharap kesepakatan gencatan senjata ini dapat mengakhiri kekerasan dan penderitaan rakyat di kedua negara.

Macron juga menyambut baik gencatan senjata tersebut. Ia mengatakan, gencatan senjata akan membuka jalan terwujudnya gencatan senjata di Gaza. Negara-negara di Timur Tengah juga menyambut baik gencatan senjata tersebut. (AP/AFP/REUTERS)