Aksesi BRICS, OECD, dan CPTPP, Indonesia Bergabung dengan Blok Ekonomi  yang Menguntungkan

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun. Namun, Indonesia akan bergabung dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke enam negara beberapa waktu lalu tidak mengubah sikap politik luar negeri bebas aktif. Begitu pula langkah aksesi Indonesia ke beberapa blok ekonomi, yakni BRICS, OECD, dan CPTPP.

”Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan national interest kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun, tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita,” ujar Hasan seusai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pak Prabowo menyampaikan, kita sebagai negara yang memperjuangkan ”national interest” tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun, tapi akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan kita.

Aksesi adalah pernyataan persetujuan Indonesia untuk mengikatkan diri secara definitif terhadap suatu perjanjian. Namun, proses untuk menjadi anggota BRICS, OECD, dan CPTPP masih cukup panjang karena menunggu persetujuan dan penilaian organisasi-organisasi tersebut terhadap komitmen Indonesia.

Adapun saat ini, Indonesia sedang dalam proses aksesi untuk bergabung ke tiga blok ekonomi dunia. Indonesia telah secara resmi mengajukan minat menjadi anggota BRICS setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia.

Pada Februari 2024, OECD memutuskan untuk memulai tinjauan aksesi bagi keanggotaan Indonesia. Pertemuan pertama tingkat menteri yang membahas proses masuk Indonesia ke OECD pun telah berlangsung di Paris, Perancis, pada 2-3 Mei 2024.

Sementara Indonesia telah mengirimkan surat permintaan resmi aksesi ke Selandia Batu selaku depository country CPTPP pada 19 September 2024. Indonesia bahkan telah mengundang duta besar 12 negara anggota CPTPP untuk menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan, kunjungan Prabowo ke China beberapa waktu lalu dilakukan untuk kerja sama dan kolaborasi demi kepentingan ekonomi. Namun, masing-masing tetap berpegang pada hukum yang relevan dan berlaku di negara masing-masing.

”Jadi, tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” katanya.

Jadi, tidak ada pergeseran ”standing” mengenai masalah kedaulatan.

Dalam kunjungannya ke Indonesia akhir November lalu,  Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann menegaskan, tidak ada hambatan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmen.

”Tidak ada kendala, yang ada hanya proses. Indonesia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan OECD,” ujar Cormann di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Tidak ada kendala, yang ada hanya proses. Indonesia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan OECD.

Menurut dia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan OECD. Salah satunya, menyelaraskan praktik-praktik peningkatan kinerja perekonomian sesuai standar global dan OECD.

Saat ini, kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan.

”Saat ini, kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan,” ucap Cormann.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan kekaguman atas hasil yang dicapai Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia telah melakukan transformasi positif dalam sektor perekonomian, penguatan ekonomi, serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Cormann melanjutkan, keanggotaan Indonesia di OECD diyakini dapat membantu penguatan agenda reformasi struktural serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Termasuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 yang selaras dengan Visi Indonesia 2045.

”Kami dapat membahas proses aksesi saat ini, bagaimana kami dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya, terus membangun kolaborasi dan kemitraan jangka panjang. Kami mendukung Indonesia menjadi negara maju demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.