Alarm untuk Kebijakan Populis

Perang AS-Israel dengan Iran belum ada tanda selesai. Situasi ini sudah cukup bagi pemerintah agar berhati-hati dengan sejumlah kebijakan.

Perang AS-Israel dengan Iran di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global di Selat Hormuz meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan stabilitas fiskal Indonesia dan memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar dampak perekonomian tetap terkendali.

Di tengah meningkatnya risiko global, ketahanan fiskal dan pengalaman dalam mengelola gejolak harga energi menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, eskalasi konflik geopolitik yang berlarut-larut tetap menjadi faktor eksternal yang perlu terus diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekonomi makro Indonesia (Kompas, 7/3/2026).

Sejumlah ahli sempat kesulitan untuk memastikan lama perang. Namun, dalam waktu beberapa hari kemudian setelah AS dan Israel menyerang Iran, mereka memastikan bahwa perang akan lama. Pendapat ini akhirnya menjadi dasar sejumlah kalangan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola perekonomian. Beberapa negara tetangga sudah menerapkan kebijakan untuk mengamankan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah membuat simulasi apabila harga minyak terus naik. Jika harga minyak mentah rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila tidak dilakukan penyesuaian kebijakan. Asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 adalah 70 dolar AS per barel.

Informasi awal bahwa pemerintah mungkin akan melakukan penyesuaian kebijakan sungguh melegakan kita semua. Artinya, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan penganggaran yang berpotensi membebani negara. Langkah ini perlu didukung semua pihak karena membiarkan fiskal berjalan apa adanya akan menyebabkan masalah lebih besar.

Salah satu masalah itu adalah defisit anggaran yang melampaui batas defisit anggaran di Indonesia diatur maksimal 3 persen dari PDB sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 untuk APBN. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,68 persen. Indikator ini penting karena menjadi tolok ukur dalam penilaian pada kesehatan dan kesinambungan fiskal. Indikator ini juga menjadi sinyal bagi investor soal kemampuan pemerintah mengelola fiskal.

Penilaian itu akan berpengaruh besar terhadap sejumlah indikator, seperti utang meningkat, nilai tukar rupiah melemah, imbal hasil utang akan naik, dan inflasi naik. Untuk itu, pemerintah perlu segera memastikan pengelolaan fiskal yang lebih cermat.

Pengeluaran untuk program populis sepertinya perlu mendapat perhatian lebih karena membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Pada suatu saat pemerintah perlu segera mengevaluasi program-program ini ketika ancaman defisit semakin nyata.