Lonjakan Harga Minyak Uji Ketahanan APBN

JAKARTA, KOMPAS — Perang Iran versus Israel-AS di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global di Selat Hormuz meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan stabilitas fiskal Indonesia dan memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar dampaknya perekonomian tetap terkendali.

Di tengah meningkatnya risiko global, ketahanan fiskal dan pengalaman dalam mengelola gejolak harga energi menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, eskalasi konflik geopolitik yang berlarut-larut tetap menjadi faktor eksternal yang perlu terus diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekonomi makro Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk mengukur dampak kenaikan harga minyak terhadap kinerja fiskal. Sebagai simulasi, stress test dilakukan dengan asumsi harga minyak mentah dunia meningkat tajam di atas asumsi APBN.

Menurut dia, hasil simulasi menunjukkan bahwa jika harga minyak mentah rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila tidak dilakukan penyesuaian kebijakan.

”Kita sudah exercise kalau harga minyak setahun rata-rata 92 dolar AS per barel, defisitnya bisa sekitar 3,6 persen PDB kalau tidak diapa-apakan. Karena itu, pemerintah akan melakukan langkah-langkah penyesuaian supaya defisit tetap bisa dikendalikan,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. Sementara harga minyak dunia dalam simulasi risiko yang dilakukan pemerintah berada jauh di atas asumsi tersebut.

Purbaya menjelaskan, apabila harga minyak berada pada kisaran 72 dolar AS per barel, tekanan terhadap defisit masih relatif dapat dikendalikan. Namun, risiko fiskal akan meningkat jika harga minyak terus melonjak hingga mendekati 92 dolar AS per barel.

Meski demikian, ia menilai, Indonesia memiliki pengalaman menghadapi periode harga minyak yang jauh lebih tinggi. Pada masa lalu, harga minyak dunia bahkan pernah menyentuh sekitar 150 dolar AS per barel tanpa membuat perekonomian nasional jatuh.

”Kita pernah melewati keadaan harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Ekonominya jatuh? Tidak. Angkanya memang melambat, tetapi tidak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman menghadapi situasi seperti itu,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, lonjakan harga minyak dunia biasanya tidak akan berlangsung terlalu lama karena produsen energi global cenderung meningkatkan produksi ketika harga terlalu tinggi. Jika harga energi terus meningkat, permintaan global akan melemah sehingga harga pada akhirnya kembali turun.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga disiplin fiskal agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen dari PDB sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Langkah tersebut, antara lain, melalui penghematan belanja negara, penundaan sejumlah pengeluaran yang tidak mendesak, serta penjadwalan ulang sebagian proyek pembangunan. Pemerintah juga membuka kemungkinan menggeser sejumlah proyek infrastruktur ke tahun anggaran berikutnya apabila tekanan fiskal meningkat.

”Program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Akan tetapi, belanja yang tidak terlalu esensial bisa ditunda atau dijadwalkan ulang,” kata Purbaya.

Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210 triliun yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 25,1 triliun serta kompensasi energi sekitar Rp 171,3 triliun. Lonjakan harga minyak global berpotensi memperlebar selisih antara harga keekonomian dan harga jual domestik.

Namun, apabila tekanan terhadap APBN sangat besar dan ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

”Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain selain kita berbagi beban dengan masyarakat. Artinya ada kemungkinan penyesuaian harga BBM,” ujarnya.

Selain realokasi belanja negara, pemerintah juga akan memprioritaskan pengeluaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Beberapa pos anggaran dalam program pemerintah masih memiliki ruang efisiensi tanpa mengganggu tujuan utama program tersebut.

Purbaya mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki ruang efisiensi pada beberapa komponen belanja yang tidak secara langsung terkait dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

”Programnya tetap berjalan karena tujuannya baik. Akan tetapi, kalau ada komponen belanja yang tidak terlalu mendukung langsung program, tentu bisa ditinjau kembali,” katanya.

Sementara itu, kalangan ekonom menilai risiko terhadap APBN dapat meningkat apabila konflik geopolitik di Timur Tengah semakin meluas dan mengganggu distribusi energi global, khususnya di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan gangguan distribusi energi di jalur tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengapalan, premi asuransi, serta memperpanjang waktu pengiriman kargo energi ke berbagai negara.

”Dalam kondisi seperti ini, subsidi BBM Indonesia berisiko membengkak karena ruang fiskal sudah tertekan oleh kombinasi harga minyak yang melampaui asumsi APBN dan nilai tukar rupiah yang lebih lemah,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (7/3/2026).

Josua memperkirakan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 10 persen dapat memperlebar defisit anggaran sekitar Rp 77 triliun. Jika harga minyak naik sekitar 10 dolar AS per barel atau berkisar 12–14 persen, tekanan terhadap defisit diperkirakan mencapai sekitar 0,12 persen dari PDB.

Dengan proyeksi PDB nominal Indonesia pada 2026 sekitar Rp 25.578 triliun, tambahan tekanan fiskal tersebut dapat menjadi beban signifikan bagi ruang anggaran pemerintah.

Pada Jumat (6/3/2026) malam, harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran 89 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) sekitar 86 dolar AS per barel. Harga tersebut melonjak lebih dari 20 persen dalam sepekan terakhir setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ekonom energi Center of Reform on Economics, Muhammad Ishak Razak, memperkirakan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel dari asumsi APBN dapat menambah belanja negara sekitar Rp 6,7 triliun.

Menurut dia, jika harga minyak berada pada kisaran 80 dolar AS per barel, tambahan beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai sekitar Rp 67 triliun. Jika harga meningkat hingga 90 dolar AS per barel, beban tersebut dapat melonjak menjadi sekitar Rp 134 triliun.

Bahkan, apabila harga minyak menembus 100 dolar AS per barel, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp 201 triliun.

Efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu opsi dengan pendekatan yang lebih terarah.

Ishak menilai, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah ketika harga minyak dunia terus meningkat. Jika pemerintah mempertahankan harga BBM domestik melalui peningkatan subsidi, konsekuensinya adalah pemangkasan belanja pada pos anggaran lain.

Sebaliknya, apabila pemerintah memilih melakukan penyesuaian harga BBM, dampaknya dapat terasa langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara selektif, terutama pada program-program yang tidak masuk kategori prioritas.

Ia juga menilai efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu opsi dengan pendekatan yang lebih terarah, misalnya dengan memprioritaskan penerima manfaat di wilayah yang benar-benar membutuhkan.

”Langkah ini bisa menjadi momentum untuk merelokasi anggaran program ke daerah terpencil atau kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujar Ishak.