Alasan Penangkapan Kapolres Ngada Masih Misterius

JAKARTA, KOMPAS — Alasan penangkapan Kepala Polres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar FWK, oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri masih misterius. Jika betul terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, sanksi pemecatan pasti dijatuhkan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Mukti Juharsa ketika ditanya perihal penangkapan Kapolres Ngada pada Rabu (5/3/2025) mengatakan, hingga saat ini, dirinya tidak mengetahui hasil pemeriksaan Kapolres Ngada terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Ngada Ajun Komisaris Besar FWK ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, beberapa waktu lalu. 

Mukti pun mengelak ketika ditanya soal kasus yang menimpa AKB FWK. Menurut dia, pihaknya belum bisa berkomentar karena kasus AKB FWK hingga saat ini masih ditangani Bidang Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri. 

Menurut Mukti, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Kapolres Ngada tersebut. Namun, Mukti mengatakan, penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa klasifikasi, yakni pemakai, penjual, dan pengedar. 

”Kita belum tahu. Yang pasti, kan, polisi punya panti rehab sendiri,” ujarnya. 

Ketika ditanya soal proses hukum terhadap Kapolres Ngada jika terbukti menyalahgunakan narkoba, kata Mukti, Polri pasti menindak tegas. Tindakan tegas yang dimaksud adalah pemecatan. 

”Pokoknya, setiap pelaku narkoba, oknum (polisi) yang terlibat, ditindak tegas. Sudah pasti dipecat. Sudah banyak korbannya, kan,”  ujar Mukti. 

Kompas sudah mencoba menanyakan perihal pemeriksaan Kapolres Ngada itu kepada Kepala Divpropam Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak merespons. 

Kepala Polres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar FWK dikabarkan ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pornografi pada Kamis (20/2/2025).

Kepala Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga membenarkan penangkapan itu. ”Mabes Polri mengamankan (FWK),” ujarnya. 

Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra pun belum bisa memberikan informasi secara detail soal alasan penangkapan.

”Kami masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses hukum akan mengacu pada ketentuan disiplin ataupun kode etik profesi Polri,” tutur Daniel.

Menurut dia, lantaran pelanggaran itu dilakukan oleh perwira menengah (pamen) yang menjabat suatu jabatan strategis lingkungan Polri, kewenangan pemeriksaan diambil alih Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. ”Ini sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.