Alih-alih Balas Tarif, RI Tawarkan Solusi Tekan Defisit Perdagangan AS

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan bergabung dengan lebih dari 50 negara yang sudah lebih dulu bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Ketimbang membalas tarif, Indonesia menawarkan sejumlah solusi, seperti meningkatkan impor bahan baku dari AS untuk menekan defisit perdagangan AS.

Hal tersebut terungkap usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS terhadap negara mitranya, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Menurut Airlangga, tawaran mengerek impor bahan baku dari AS itu diharapkan bisa merelaksasi tarif impor 32 persen yang dikenakan oleh AS kepada RI. Menurut rencana, pemerintah akan meningkatkan impor komoditas dari AS yang menjadi bahan baku industri, seperti gandum, kapas, serta produk minyak dan gas (migas).

”Kita meningkatkan impor (sesuai) arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Kita akan meningkatkan jumlah volume beli sehingga defisit perdagangan AS yang mencapai 18 miliar dollar AS (tahun 2024) bisa dikurangi,” ujarnya.

Data perdagangan 2024 menunjukkan bahwa AS mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dollar AS dengan 92 negara. Namun, AS juga mencatat surplus dengan 111 negara. Trump beranggapan kebijakan menaikkan tarif sebagai jalan keluar menyembuhkan ekonomi AS dari defisit perdagangan dengan sekutu ataupun seteru.

Adapun Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengklaim 50 negara lebih telah memulai negosiasi dengan AS sejak pengumuman tarif dasar dan bea masuk baru pada 2 April 2025. Kendati demikian, Bessent dan pejabat lainnya tidak menyebutkan nama negara atau rincian pembicaraan.

Airlangga menambahkan, jalur yang ditempuh Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor AS sudah sejalan dengan seluruh negara anggota ASEAN lainnya. Untuk mendiskusikan proses negosiasi secara lebih lanjut, pada 10 April 2025, Menteri Perdagangan Budi Santoso akan bertemu dengan Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya pada pekan depan, Airlangga bersama Menteri Luar Negeri Sugiono akan bertolak ke Washington DC untuk menyampaikan proposal negosiasi kepada Pemerintah AS.

Sebagai informasi, tarif impor universal AS sebesar 10 persen berlaku ke seluruh dunia dan sudah dimulai sejak 5 April 2025. Adapun tarif impor resiprokal atau ”timbal balik” yang berkisar 11-49 persen ke sejumlah negara akan berlaku per 9 April 2025.

Oleh Trump, Indonesia dikenai tarif baru impor sebesar 32 persen. Angka ini lebih kecil dari Kamboja yang diganjar tarif baru impor sebesar 49 persen, disusul Laos 48 persen, kemudian berturut-turut Vietnam 46 persen, dan Thailand sebesar 36 persen.

Sementara itu, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan masing-masing 24 persen, lalu Filipina 17 persen dan Singapura 10 persen.

Merujuk sejumlah data, total nilai perdagangan AS-ASEAN pada 2024 mencapai 476,9 miliar dollar AS dengan rincian ekspor AS ke ASEAN sebesar 124,6 miliar dollar AS dan impor AS dari ASEAN 352,3 miliar dollar AS. Catatan itu memperlihatkan ASEAN mengalami surplus dalam perdagangan dengan AS.

Selain memberi ruang peningkatan impor, Pemerintah Indonesia juga akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi (trade and investment framework agreement/TIFA) dengan AS, yang menurut Airlangga terakhir kali ditandatangani secara bilateral pada 1996.

Pemerintah juga akan memberikan proposal deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor dan impor AS.

Di samping itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal melalui beberapa strategi, seperti penurunan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, atau pajak pertambahan nilai (PPN) impor, untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

”Ada beberapa yang sedang dikaji. Tentu kita melihat sebetulnya tarif kita terhadap produk yang diimpor dari AS relatif rendah 5 persen, bahkan untuk wheat (gandum) dan soya bean (kacang kedelai) itu sudah 0 persen,” kata Airlangga.

Saat ini, tarif umum PPN impor sebesar 11 persen. Sementara, tarif umum PPh impor adalah sebesar 2,5 persen bagi pemegang angka pengenal importir (API) atau 7,5 persen tanpa API.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tidak menampik adanya rencana merevisi tarif PPN dan PPh impor atas produk AS. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan mendukung peningkatan impor Indonesia dari AS lewat berbagai instrumen fiskal dan kemudahan administrasi perpajakan.

Adapun kemudahan administrasi yang ditawarkan di antaranya percepatan pemeriksaan pajak berdasarkan PMK No 15/2025 yang memangkas durasi pemeriksaan dari sebelumnya maksimum 12 bulan menjadi hanya 6 bulan. ”Pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing juga dipangkas dari 24 bulan menjadi 10 bulan,” ujar Anggito.