Alih Fungsi Lahan Kian Lumpuhkan Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS — Wilayah Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga perkembangan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang. Tanpa pengelolaan lingkungan yang efektif, banjir besar yang biasanya terjadi setiap lima tahun sekali dapat terjadi kembali lebih cepat.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama,” kata Dwikorita dalam webinar dengan tema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3/2025).

Dwikorita mengatakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, tata guna lahan, dan perubahan iklim.

”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita.

Berdasarkan data satelit, ada dua awan kumulonimbus yang lebih besar di Palembang, Lampung, dan Kalimantan Barat. Namun, banjir di wilayah-wilayah tersebut tidak seintens di Jabodetabek.

Dwikorita juga membandingkan data curah hujan di Bekasi pada Januari 2020, yang saat itu mencapai lebih dari 300 mm dan masuk dalam kategori ekstrem. Namun, meski curah hujan saat itu lebih tinggi, dampak banjirnya tidak sebesar yang terjadi pada awal Maret 2025 dengan curah hujan hanya sekitar 200 mm.

Ia pun khawatir bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun.

”Perubahan tata guna lahan dan pemanasan lokal juga berperan. Lahan terbuka semakin berkurang dari tahun ke tahun, yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu dan perubahan pola hidrologi,” ujar Dwikorita.

Memahami potensi bencana ini, BMKG terus berupaya meningkatkan kemampuan prediksi cuaca dan memberikan peringatan dini. Namun, tantangan besar yang dihadapi BMKG adalah kerumitan dan keterbatasan sistem prediksi cuaca di daerah padat penduduk seperti Jabodetabek.

Kemudian, prediksi cuaca di wilayah urban sangat kompleks. Perubahan penggunaan lahan, aliran sungai, dan pola hujan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal membuat prediksi menjadi lebih menantang.

Di daerah seperti Jakarta, yang terletak di dataran rendah dan memiliki banyak saluran air yang sering tersumbat, banjir sering kali terjadi bahkan setelah hujan dengan intensitas moderat.

”Banjir di Jabodetabek atau yang dikenal sebagai banjir lima tahunan, apabila tidak dimitigasi dari sekarang untuk menjaga lingkungan, nantinya bukan lagi istilah banjir lima tahunan, tetapi bisa lebih cepat,” katanya.

Dwikorita pun mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG sehingga tindakan preventif dapat dilakukan lebih dini.

Di daerah seperti Jakarta, yang terletak di dataran rendah dan memiliki banyak saluran air yang sering tersumbat, banjir sering kali terjadi bahkan setelah hujan dengan intensitas moderat.

”Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan,” ujar Dwikorita.

Adapun BMKG mencatat, data fenomena cuaca ekstrem di Indonesia per 1 Januari-17 Maret 2025 jumlahnya mencapai 1.891 kejadian. Dengan rincian, puting beliung 43 kejadian, angin kencang 400, hujan lebat 1.182, petir 55, dan hujan es 11 kejadian.

Dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem tersebut telah mengakibatkan banjir sebanyak 721, pohon tumbang 371, tanah longsor 374, bangunan rusak 553, dan gangguan transportasi sebanyak 567.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menekankan pentingnya pembangunan tata ruang yang seimbang. Hal ini demi mencegah banjir seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek belakangan ini.

Menurut AHY, saat ini kondisi alam penuh ketidakpastian seiring meningkatnya perubahan iklim yang meningkatkan potensi bencana alam.

”Kita harus mematuhi tata ruang yang sebetulnya sudah direncanakan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan alam,” kata AHY.

Pembangunan infrastruktur, hunian, ataupun kebutuhan lainnya, dikatakan AHY, harus tetap memperhatikan faktor alam. Tujuannya agar tak menjadi kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang.

AHY juga mengatakan, kapasitas penampungan air harus diperbesar serta normalisasi sungai terus dilakukan. Namun, AHY mengingatkan agar penggunaan air bersih yang bersumber dari air tanah dapat dikurangi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M Iqbal Damanik mengatakan, banjir yang terjadi di Jabodetabek salah satunya memang dipicu alih fungsi lahan.

Ia mencontohkan, Kecamatan Babakan Madang dan Sukamakmur di Bekasi yang merupakan hulu DAS Kali Bekasi banyak beralih fungsi lahan menjadi permukiman dan areal terbangun. ”Sisa hutan hanya ada di Gunung Pancar,” ucap Iqbal.

Adapun saat ini luas DAS Kali Bekasi 147.000 hektar, tetapi hutannya hanya 1.700 hektar. Bentang alam banyak berubah menjadi area terbangun sehingga serapan air jauh berkurang.

Padahal, menurut data Greenpeace, deforestasi kawasan hijau DAS Kali Bekasi pada 1990 hingga 2022 mencapai 23.600 hektar.

”Saat ini tersisa 1.700 hektar. DAS itu daerah aliran/tangkapan, bukan hanya kanan kiri sungai. Kalau DAS-nya buruk, limpasan airnya langsung ke sungai,” tuturnya.

Idealnya, 30 persen wilayah DAS harus tutupan hutan. Iqbal mengusulkan agar pemerintah patuh pada aturan soal 30 persen tutupan di aliran DAS.

Sebab, pengawasan pada pembangunan perumahan harus sesuai dengan daya dukung daya tampung. Pembangunan infrastruktur, terutama perumahan, di wilayah DAS dampaknya berbeda dengan nonwilayah DAS sehingga harus lebih ketat.

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan mengembalikan fungsi kawasan lindung di wilayahnya. Pemprov sudah menetapkan tim yang akan memantau dan memastikan kembalinya kawasan lindung pada fungsi semula.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jabar Yuke Maulina mengatakan, kawasan lindung di Jabar menghadapi tekanan besar akibat pembangunan yang berkembang. Banyak kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air atau hutan konservasi berubah menjadi lahan terbangun.

”Salah satunya adalah kawasan hulu yang sering kali menjadi penyebab terjadinya banjir di daerah hilir. Perubahan di hulu berdampak besar pada daerah hilir yang sering mengalami banjir,” ujar Yuke yang juga hadir dalam webinar.

Yuke juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat lebih peduli menjaga kawasan resapan air dan lahan-lahan yang berfungsi sebagai penyangga bencana.

Menurut Yuke, dalam jangka panjang Pemprov Jabar juga akan memperbarui rencana tata ruang wilayah dan mengoptimalkan penggunaan lahan.

”Diharapkan hal ini dapat mengurangi dampak bencana alam di masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, dalam menghadapi tantangan perkotaan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya strategi komprehensif. Jakarta sebagai daerah yang dilalui 13 sungai sangat rentan terhadap banjir dan bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem.

Pramono menyebutkan ada faktor-faktor yang memperburuk situasi, seperti perubahan tata guna lahan di hulu, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Untuk itu, Pramono menjelaskan, Pemprov Jakarta menetapkan lima fokus utama pembangunan Jakarta. Beberapa di antaranya mencakup perumahan layak, lingkungan hidup lestari, dan kota berbasis digital.

Penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim juga menjadi prioritas dalam kebijakan gubernur. Pramono menuturkan, Jakarta akan terus berkolaborasi dengan wilayah Jabodetabek untuk menanggulangi dampak bencana.

Selain itu, Pemprov Jakarta bersama BMKG meningkatkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, yaitu BMKG Signature khusus wilayah Jakarta. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan yang nantinya akan memberikan informasi cuaca secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sekaligus dapat merancang kebijakan tata ruang yang lebih adaptaif.

”Kami ingin masyarakat bisa lebih cepat dan tepat dalam menghadapi potensi bencana. Pemerintah Provinsi Jakarta terus menggunakan data BMKG untuk mengantisipasi banjir, baik akibat kiriman dari hulu, hujan lokal, maupun banjir rob. Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meredistribusi curah hujan,” kata Pramono.