Banjir Jabodetabek, Hulu Rapuh dan Hilir Sesak

Pada Minggu (2/3/2025) malam, Atik Nurhayati (48) baru saja pulang dari shalat Tarawih ketika air berlumpur menyergap rumahnya di Desa Tugu Selatan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini bukan pertama kali banjir datang, tetapi ia merasa kali ini jauh lebih buruk. Air bukan hanya datang dari sungai yang meluap, melainkan juga menyembur dari bawah tanah, merusak fondasi rumahnya. 

Sejak tinggal di kawasan itu 13 tahun lalu, Atik mengaku bencana datang semakin sering dan parah. ”Sekarang airnya datang dari segala arah, atas, depan, sampai dari bawah lantai rumah,” ujar Atik kepada Kompas.

Beberapa jam kemudian, di bagian hilir, ratusan warga di Bekasi, Jabar, dievakuasi setelah air setinggi lebih dari 2 meter merendam permukiman mereka. Kali Bekasi meluap setelah hulu di Bogor diguyur hujan ekstrem. Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan mengalami hal serupa. Dalam satu malam, banjir melanda sejumlah kawasan di Jabodetabek.

Banjir besar ini mengulang pola yang sudah diprediksi para ahli. Banjir kali ini tidak sepenuhnya dipicu curah hujan yang ekstrem semata. Faktor akumulatif dari kerusakan lingkungan di hulu, alih fungsi lahan, serta minimnya ruang serapan di wilayah hilir berkontribusi besar terhadap bencana yang meluas.

Dari tahun ke tahun, daya dukung ekologi Jabodetabek makin kritis, ini adalah akumulasi dari salah urus tata ruang selama puluhan tahun.

Puncak sebagai kawasan hulu menjadi sorotan utama. Alih fungsi lahan yang masif mengubah ribuan hektar hutan dan perkebunan menjadi vila dan tempat wisata. Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung, lahan sangat kritis di kawasan Puncak telah mencapai 4.600 hektar pada 2018. Laporan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) per Maret 2025 menyebut, luas alih fungsi lahan di hulu Ciliwung sudah menembus 2.065 hektar.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menyebut angka itu setara 30 kali luas Kebun Raya Bogor. Akibatnya, air hujan yang turun di hulu tidak lagi terserap tanah, tetapi langsung meluncur deras ke sungai.

Akan tetapi, menyalahkan Puncak semata tak cukup menjelaskan kompleksitas banjir Jabodetabek. Urbanisasi brutal di wilayah hilir memperparah dampak. Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, saat ini lebih dari 95 persen lahan di Jakarta telah tertutup bangunan. Ruang terbuka hijau tersisa hanya sekitar 6 persen dari total luas wilayah Jakarta, jauh dari ketentuan minimal 30 persen sesuai UU Penataan Ruang.

Bekasi, Depok, dan Tangerang menghadapi situasi serupa dengan DKI Jakarta. Alih fungsi rawa, situ, dan bantaran sungai menjadi kawasan permukiman dan komersial berlangsung tanpa kendali efektif.

Ahli hidrologi dari IPB University, Hidayat Pawitan, menegaskan bahwa banjir Jabodetabek adalah produk dari ekosistem hulu-hilir yang rusak secara kolektif. Hidayat menyebut kontribusi limpasan air dari hulu ke Jakarta hanya sekitar 8 persen. Sisanya berasal dari kawasan tengah dan hilir yang tak mampu lagi menyerap air akibat masifnya pembangunan.

”Puncak memang bermasalah, tetapi jangan lupa dari Katulampa ke hilir itu semua sudah urban, daya serapnya nyaris nol. Semua faktor berkelindan menciptakan banjir besar,” ujar Hidayat.

Perubahan iklim memperburuk keadaan. Menurut kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meski total curah hujan tahunan di Jakarta cenderung stagnan atau berkurang, intensitas hujan ekstrem dalam durasi pendek justru meningkat drastis.

Ketua Tim Kelompok Kerja Informasi Iklim Terapan BMKG Siswanto menjelaskan bahwa hujan lebat yang dulu rata-rata berlangsung 6-8 jam kini tumpah hanya dalam 2-3 jam. Pola hujan seperti ini jauh lebih sulit ditangani karena drainase tidak cukup waktu mengalirkan air keluar kota. ”Ini adalah ciri klasik dampak perubahan iklim di wilayah urban tropis,” kata Siswanto.

Masalah di hilir semakin parah karena sungai-sungai di Jakarta, Bekasi, dan Depok sudah kehilangan ruang parkir airnya. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, banyak situ dan rawa yang seharusnya menjadi kantong air telah hilang atau menyempit akibat alih fungsi lahan. Penelitian Litbang Kompas pada 2024 menemukan bahwa lebih dari 60 persen lahan di bantaran sungai di Jabodetabek telah berubah fungsi menjadi permukiman.

Di tengah semua kerusakan itu, kebijakan pengendalian banjir Jabodetabek masih terkotak-kotak. Pemerintah pusat fokus membangun bendungan, pemerintah daerah sibuk mengeruk sungai, sementara tata ruang kawasan aglomerasi justru melonggarkan alih fungsi lahan demi investasi.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengkritik bahwa proyek pengendalian banjir selama ini hanya menyentuh permukaan masalah. ”Banjir tidak akan selesai selama tata ruang di Jabodetabek dikelola sektoral dan saling lempar kewenangan,” kata Huda.

Di negara lain, pendekatan pengelolaan air jauh lebih integratif. China menerapkan konsep sponge city yang mengembalikan kapasitas serapan alami kota dengan memperbanyak taman kota, biopori, dan waduk mikro. Belanda hidup berdampingan dengan air melalui tata ruang yang mengutamakan ekologi. Namun, di Jabodetabek, gagasan seperti ini masih sebatas wacana.

Jika pola pembangunan dan pengelolaan air tidak berubah, BNPB memperkirakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, banjir Jabodetabek bisa meningkat dua kali lipat, dengan kerugian ekonomi menembus Rp 30 triliun per tahun. Terlebih, ancaman banjir rob di pesisir Jakarta semakin nyata akibat kenaikan muka air laut.

Banjir Jabodetabek adalah produk kolektif dari tata ruang ceroboh, urbanisasi ugal-ugalan, dan percepatan dampak krisis iklim. Kota ini tak lagi memberi cukup ruang bagi air, baik di hulu maupun hilir. Menyalahkan satu pihak, entah Puncak, Jakarta, atau Bekasi, tak akan menyelesaikan akar masalah. Solusi nyata hanya bisa lahir dari desain ulang total tata ruang Jabodetabek yang mempertimbangkan daya dukung ekologis, bukan sekadar target investasi.

Kita perlu belajar dari sejarah banjir Jakarta yang sudah tercatat sejak abad ke-17. Belanda dulu memahami bahwa menguasai air adalah kunci menguasai Batavia. Kini, dengan jumlah penduduk Jabodetabek menembus 30 juta jiwa, mengelola air bukan lagi soal teknis infrastruktur semata, melainkan soal keberlanjutan hidup seluruh kawasan.

Jika kita gagal membangun kesadaran itu, setiap musim hujan akan selalu membawa ancaman yang sama: genangan yang makin luas, bencana yang makin parah, dan harapan yang makin tipis untuk masa depan Jabodetabek.

Catatan: Ringkasan ini disusun dari sejumlah artikel yang telah terbit di Kompas.id sebulan terakhir. Artikel disusun dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif. Namun, sebelum diterbitkan, artikel melewati proses verifikasi dan penyuntingan oleh editor Kompas. Berikut sejumlah artikel yang menjadi sumber: