Amerika Serikat, Kartu AS, Perundingan Israel-Hamas

Gencatan senjata tahap 1 Israel–Hamas yang berlaku 42 hari sejak tanggal 19 Januari 2025 disambut baik dunia. Sudah enam gelombang pembebasan sandera dilakukan Hamas yang disikapi Israel dengan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel. Diharapkan perundingan berlanjut dengan gencatan senjata tahap 2 dan tahap 3 yang menciptakan perdamaian kawasan.

Akan tetapi, baru berlangsung beberapa pekan ada ganjalan muncul. Pada satu sisi, Hamas menuduh Israel menghambat masuknya bantuan ke Jalur Gaza. Sebaliknya, Israel juga menuding Hamas tidak memenuhi komitmen dengan mengancam membatalkan pembebasan sandera pada akhir pekan (Sabtu, 15 Februari 2025).

Di sisi lain, Juru Bicara Hamas Abdel Latif al-Qanoua menyatakan siap berunding untuk gencatan senjata tahap 2 dengan hadir di kota Doha, Qatar, sejak 4 Februari 2025. Ternyata mereka harus menunggu hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru berlangsung di hari yang sama ketika Hamas sudah berada di Doha.

Dalam pertemuan Trump–Netanyahu di Washington DC beberapa waktu lalu, CNN pada 6 Februari 2025, menyebutkan Netanyahu menyerahkan cendera mata berupa penyeranta dari emas. Cendera mata itu seolah merujuk pada serangan teror Israel kepada anggota Hizbullah di Lebanon, yaitu dengan ledakan penyeranta yang digunakan ribuan anggota kelompok tersebut.

Serangan masif terjadi pada pada September 2024 yang mengakibatkan 37 orang tewas dan ribuan orang luka dan cacat tetap. Sebagai balasan, Trump memberikan foto yang menampilkan mereka berdua dengan tanda tangannya dengan sebutan untuk Bibi (Netanyahu) Seorang Pemimpin Besar.

Seusai pertemuan, Trump yang berdiri bersama Netanyahu saat jumpa pers mengatakan siap mengambil alih Gaza dari Israel dan mengelolanya menjadi perumahan mewah Riviera dari Laut Tengah setelah mengeluarkan penduduknya (rakyat Palestina) dari Gaza. Ujaran itu langsung menimbulkan kecaman dari PBB, dunia Arab, dan masyarakat internasional. Langkah itu memenuhi kriteria PBB tahun 1994 tentang genosida atau pemusnahan etnis.   

Di ujung tanduk

Upaya melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap 2 di Gaza seperti sudah di ujung tanduk. Hamas menuntut penarikan mundur serdadu Israel dan penghentian perang sepenuhnya. Hal mana ditentang oleh kubu kanan Israel yang mendorong perang tuntas melawan Hamas.

Dari sisi Israel, David Weinberg, peneliti di Misgav Institut Keamanan Nasional dan Strategi Zionis di Jerusalem Post, gencatan senjata tahap dua dan tahap tiga sesuai dengan usulan Joe Biden tidaklah realistis.

Hamas disebut tidak akan membebaskan seluruh sandera karena menjadi jaminan mereka memiliki kartu untuk berunding dan dapat mendorong tekanan publik Israel terhadap pemerintahnya. Di sisi lain, Israel juga tidak akan serta–merta hengkang dari Gaza dan meninggalkan kantung–kantung keamanan yang sudah dibangun di Jalur Gaza untuk mengakhiri operasional Hamas secara permanen dan mencegah penyelundupan senjata.

Terhadap pendekatan Trump, Weinberg mengatakan, Trump harus menentang kelompok Palestina, seperti Hamas serta faksi–faksi perjuangan lainnya, dan menolak gagasan bahwa Negara Palestina merdeka akan membawa perdamaian Israel–Palestina.

Sebelum berangkat ke AS pada Minggu (2/2/2025), Netanyahu sempat membatalkan pertemuan dengan para juru runding Israel. Bahkan dalam Times of Israel (2/2/2025) disebutkan Netanyahu justru menanyakan rencana operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Opsi melanjutkan perang masih terbuka bagi Netanyahu yang berasal dari aliran politik ekstrem kanan Partai Likud. Para pengusung Netanyahu juga ngotot meneruskan perang dan menghabisi Hamas. Padahal, Hamas adalah pemerintah de facto di Jalur Gaza.

Pada Sabtu petang, Stasiun TV Channel 12 di Israel melaporkan PM Netanyahu disebut mempertimbangkan menunjuk Menteri Urusan Strategis Ron Dermer menjadi pemimpin tim negosiasi sandera. Dia akan menggantikan Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Israel (Mossad) David Barnea.

Seorang pejabat Israel mengatakan, perundingan utama terkait gencatan senjata tahap 2 kini berlangsung antara tim Israel dan tim perunding AS. Untuk itu, Netanyahu memilih Ron Dermer yang memiliki perspektif diplomasi dibandingkan dengan Barnea, Direktur Mossad, yang memiliki pendekatan keamanan.

Sementara itu, Mesir dan Qatar setidaknya berhasil mendorong Hamas untuk tetap membebaskan sandera pada Sabtu (15/2/2025) sehingga gencatan tahap 1 masih berlanjut seraya mendorong kesepakatan gencatan senjata tahap 2.

Faktor Amerika Serikat ini sangat menentukan dalam proses dialog dan perdamaian di Timur Tengah. Harian Israel, Haaretz, yang kritis terhadap Pemerintah Israel mengutip ucapan Guru Besar Ekonomi Universitas Kolombia, Amerika Serikat, Jeffrey Sachs dalam opini tanggal 10 Januari 2025 yang menyatakan sudah sejak 30 tahun terakhir pemerintahan Israel dan Netanyahu memanipulasi politik luar negeri AS untuk menjalankan kepentingan Israel.

”Lobi Israel sudah menguasai kebijakan luar negeri AS,” kata Sachs.

Hubungan cair AS-Israel itu diungkap oleh Guru Besar Politik Universitas Chicago John Mearsheimer dan Stephen Walt, Guru Besar Hubungan Luar Negeri di Harvard Kennedy School, yang mengungkapkan koalisi cair tetapi erat antara para politisi kunci dan lembaga yang mengendalikan kebijakan luar negeri AS agar sejalan dengan kepentingan Israel.

Terkait dengan hubungan erat Israel–AS dan pengaruh Israel dalam politik AS, Presiden Trump pun dalam akun sosial medianya, Truth Social, menampilkan ucapan Sachs dalam seminar di Cambriged Union, Inggris, yang menyatakan Netanyahu sejak 1995 berusaha menumpas Hamas dengan melancarkan perang terhadap negara yang mendukungnya, yakni Irak, Iran, dan Suriah.

Pada Januari 2025 dalam senarai Tucker Carlson, Jeffrey Sachs sekali lagi mengingatkan, perkataan Jenderal Wesley Clark yang memimpin NATO datang ke Pentagon seusai serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Clark menyatakan bahwa dalam lima tahun AS akan berperang di tujuh negara ,yakni Irak, Suriah, Iran, Lebanon, Somalia, Libya, dan Sudan.

”Saat ini sudah enam negara, di mana Amerika terlibat dalam peperangan. Tersisa hanya Iran. Media Barat pun menjadi bagian dari upaya membakar semangat untuk memerangi Iran,” kata Sachs.

Kebijakan menata ulang negara-negara Timur Tengah dirumuskan dalam Strategi Clean Break tahun 1996 tentang Israel Menyongsong Tahun 2000 yang disusun oleh lembaga kajian strategis Institut Strategi Modern dan Studi Politik yang dipimpin mantan Asisten Menteri Pertahanan AS Richard Perle.

Salah satu rekomendasi dari kajian tersebut adalah menjatuhkan Saddam Husein, melakukan perang proksi di Suriah serta penggunaan isu senjata pemusnah massal dalam mengganggu negara–negara yang dianggap ancaman terhadap keamanan dan keselamatan Israel. PM Netanyahu menyanggah tudingan terlibat dan menggunakan Clean Break sebagai pedoman kebijakan luar negeri di kawasan.

Semangat untuk menata ulang kawasan sesuai kepentingan strategis Israel–AS tentu saja akan membuka peluang konflik selalu terjadi. Dalam kondisi tersebut, perundingan gencatan senjata tahap 2 dilangsungkan.

Profesor Jonathan Rynhold dari Jurusan Politik Universitas Bar Ilan, Israel dalam laporan Jerusalem Post, 10 Februari 2025, menyatakan, Israel ingin lebih banyak sandera dibebaskan tanpa harus sepakat mengakhiri perang.

Sementara Yoni Ben Menachem ahli Timur Tengah di Pusat Keamanan dan Hubungan Internasional Jerusalem mengatakan, strategi harus diformulasikan Israel sebelum perundingan dilakukan.

”Berbagai tuntutan Israel kemungkinan besar akan ditolak Hamas. Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah perpanjangan tahap satu gencatan senjata dengan tambahan pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina,” kata Menachem. Menurut dia, itu akan dilakukan demi menghindari krisis berkepanjangan atau perang pecah kembali. Namun, tidak ada kepastian bahwa perang akan berakhir.

Padahal, usulan solusi dua negara Israel–Palestina yang berdampingan secara damai sudah mendapat jaminan dari negara–negara Arab. Dalam Times of Israel tanggal 30 September 2024, Menlu Jordania Ayman Safadi di Depan Dewan Keamanan PBB menegaskan, 57 negara Arab dan Muslim akan menjamin keamanan dan keselamatan Israel jika menerima perdamaian melalui Solusi Dua Negara: Israel–Palestina.