Prabowo Sebut ”Indonesia Gelap” Didanai Koruptor, Amnesty: Delegitimasi Gerakan Sipil

JAKARTA, KOMPAS — Amnesty International Indonesia mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding gerakan protes ”Indonesia Gelap” dibiayai koruptor. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dan merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi.

Hal itu diungkapkan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena lewat keterangan tertulis, Senin (21/7/2025). Ia merespons pidato Presiden Prabowo saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Menurut Wirya, sikap Presiden yang terus-menerus melontarkan tudingan kepada aktivis dan gerakan sipil dapat mendelegitimasi keresahan masyarakat atas kebijakan pemerintah. Ini menciptakan narasi berbahaya seolah siapapun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor.

”Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik,” katanya.

Lebih lanjut, tudingan Presiden Prabowo juga dinilai sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi. Alih-alih mendengar substansi kritik, Presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya. Apalagi, ungkapan Presiden tak berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Amnesty juga mencatat ini bukan kali pertama Presiden menyudutkan suara-suara kritis. Presiden sempat menuduh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membawa kepentingan asing.

Prabowo menyampaikan dugaan pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba masyarakat dalam pidatonya saat peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Taktik semacam itu, lanjut Wirya, mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka.

Karena itu, Amnesty mendesak Presiden untuk berhenti melontarkan klaim tidak berdasar serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai.

Dalam pidato saat menutup Kongres PSI di Surakarta, Presiden Prabowo sempat menyinggung gerakan ”Indonesia Gelap” dan tagar ”#KaburAjaDulu”. Gerakan-gerakan itu dinilainya menyebarkan pesimisme dalam kehidupan bernegara.

”Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” kata Prabowo.

Sementara itu, gerakan ”Indonesia Gelap” adalah tema demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Februari 2025. Aksi tersebut menyoroti kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dan menolak sejumlah kebijakan, seperti revisi UU Minerba, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pada awal 2025, para warganet media sosial X meramaikan percakapan daring dengan tagar #KaburAjaDulu. Mereka bergerak lewat wacana meninggalkan Indonesia sebagai ungkapan kekecewaan seiring banyaknya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang tidak pro-rakyat.