Anak muda merasa sulit menemukan kanal aman menyampaikan aspirasi. Perlu perluasan ruang partisipasi agar mereka tak makin menjauh dari politik.
11 Mei 2026 10:07 WIB · Politik & Hukum
KOMPAS
Anak-anak muda seakan dihadapkan pada banyak tembok sebelum menyuarakan aspirasinya kepada pejabat atau perwakilan politik. Bukan hanya soal sulit menemukan kanal untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga ketika kanal itu ditemukan, muncul persoalan lain yang membuat mereka enggan terlibat lebih jauh. Situasi itu perlahan menumbuhkan ketidakpercayaan, bahkan rasa muak terhadap politik.
Muhammad Fahri Haikal, misalnya, lebih memilih menggunakan media sosial untuk menyampaikan kegelisahannya. Ia mengaku tidak pernah benar-benar memahami bagaimana cara menyampaikan masukan terkait kebijakan ataupun persoalan yang ditemuinya sehari-hari.
Melalui akun X, Instagram, atau Tiktok, siswa SMA Islam Al Azhar 4 Bekasi itu kerap menyuarakan pandangannya ketika melihat persoalan di ruang publik. Salah satunya saat ia melihat unggahan mengenai jalan rusak di Bekasi. Ia kemudian berkomentar bahwa kondisi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus segera dituntaskan.
“Bagi saya, saya menyuarakan di media sosial sebagai bentuk kepedulian saya,” ungkap Haikal dalam acara “Gercep Goes to School” di SMA Islam Al Azhar 4 Bekasi, akhir April 2026.
Dalam talkshow tersebut hadir sejumlah narasumber lain yang mendiskusikan dinamika dan alasan ketidakterlibatan politik warga muda, yakni Ketua Komisi XIII DPR sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya; Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama; Peneliti Pusat Riset dan Advokasi Serikat Yesus (Praksis), Andi Suryadi; serta siswi SMA Islam Al Azhar 4 Bekasi, Aleshia Raihana Zahira.
Saya ingin sekali agar lingkungan pertemanan, sekolah, dan pemerintah mendukung agar kesadaran politik anak-anak muda tumbuh.
Aleshia mengatakan, kegelisahan yang dialami Haikal juga dirasakan banyak teman seusianya. Mereka merasa kesulitan menemukan kanal institusional untuk menyampaikan aspirasi. Ironisnya, ketika mencoba menyampaikan suara melalui media sosial, mereka justru melihat adanya risiko kriminalisasi.
Aleshia merujuk pada kasus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto yang mendapat teror setelah videonya viral karena mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini, kan, bisa terlihat semakin ke sini Indonesia semakin sempit untuk ruang kritiknya. Lalu bagaimana keamanan untuk memberikan aspirasi? Lalu bagaimana membuat aspirasi kita didengar dan bisa membuat perubahan, bisa berkontribusi dalam pembuatan keputusan?” ungkap Aleshia.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/07/13/e34b1fb0-54d5-40a0-ba4f-882d60131f2c_jpg.jpg)
Meski demikian, Aleshia mengakui tidak semua anak muda memiliki ketertarikan terhadap politik. Sebagian merasa politik penting sehingga harus menyuarakan aspirasi dan aktif di media sosial. Namun, sebagian lain merasa politik masih terlalu jauh dari kehidupan mereka dan hanya menjadi urusan elite.
“Saya enggak setuju, ya, bukan saya menghakimi teman-teman yang masih belum tertarik mengenai politik. Tetapi saya ingin sekali agar lingkungan pertemanan, sekolah, dan pemerintah mendukung agar kesadaran politik anak-anak muda tumbuh,” tutur Aleshia.
Pandangan bahwa politik terasa jauh dari kehidupan anak muda juga terekam dalam penelitian Praksis. Pada 1-21 Oktober 2025, lembaga tersebut melakukan survei kuantitatif terhadap 400 responden berusia 16-30 tahun di Jakarta melalui wawancara tatap muka. Penelitian itu kemudian diperdalam melalui diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan 26 peserta.
Hasil survei menunjukkan, banyak anak muda merasa kecewa bahkan muak terhadap politik. Sebanyak 64 persen warga muda Jakarta menyatakan kecewa terhadap politik, sementara 48 persen mengaku muak.
Kekecewaan itu muncul karena para pengambil keputusan dinilai gagal menjawab isu-isu yang paling dekat dengan kehidupan mereka, seperti penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/07/21/23eeff12-d67c-45ef-b0d0-98ca983d5c4e.jpg)
Di sisi lain, sebanyak 65 persen responden mengaku peduli terhadap politik dan 61 persen menilai politik menarik serta penting. Namun, mereka merasa tidak memiliki akses untuk berpartisipasi secara efektif.
“Ketika berbicara sesuatu yang lebih formal, ketika ikatan konstitusi yang sifatnya institusional formal, justru mereka tidak mau begitu terlibat, cenderung agak menarik diri. Ini yang kami sebut paradoks. Mereka punya aspirasi tapi kanal institusinya tidak mereka temukan. Aspirasi ini yang lalu menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menemukan rumah institusi bagi anak-anak muda ini,” ujar Andi Suryadi.
Menurut Andi, terdapat dua kutub dalam keterlibatan politik anak muda. Sebagian memilih cukup aktif, sementara sebagian lain menarik diri dari urusan politik. Namun, kondisi itu tidak bisa dilihat secara hitam-putih sebagai kelompok aktif dan pasif semata.
Andi menyebut ada tiga alasan utama mengapa anak muda cenderung tidak terikat dengan institusi politik formal. Pertama, keterbatasan ekonomi. Keterlibatan politik membutuhkan sumber daya, sementara energi anak muda banyak tersita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tetapi kalau bicara kelas ekonomi menengah ke atas, itu juga mereka cukup menarik diri karena memang aktivitasnya bukan urusan politik. Dan mungkin bagi sebagian dari mereka, merasa enggak punya dampak dan urusan bisnis jauh lebih penting,” kata Andi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/06/00891e1822c79271fae529f9af9fe3ca-20260306ron08.jpg)
Kemudian, kedua, persoalan institusi. Anak muda masih kebingungan mencari kanal untuk menyampaikan aspirasi. Kalaupun tersedia, akses terhadap kanal tersebut dirasa masih terlalu jauh.
Ketiga, risiko di media sosial. Selama ini media sosial menjadi kanal alternatif ketika saluran institusional dianggap tidak tersedia. Namun, ruang digital kini juga dipenuhi berbagai ancaman. Ada yang terkena doxing, dikriminalisasi, bahkan mendapat tekanan dari teman sebaya untuk tidak membicarakan politik.
“Jadi, sebanyak 76 persen responden menyatakan, partisipasi minimal yang paling mungkin dilakukan adalah ikut pemilu. Karena itu yang paling aman, mungkin dilakukan, dan itu tugas sebagai warga negara untuk dilakukan,” tegas Andi.
Atas situasi tersebut, Praksis memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya memperluas kanal aspirasi, mulai dari tingkat DPRD hingga DPR, serta menjamin perlindungan yang lebih aman bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai batas waktu lembaga publik dalam merespons masukan masyarakat.
Selain memperkuat kanal aspirasi, masyarakat juga perlu memperkuat kapasitas untuk terlibat dalam kehidupan sosial-politik. Pendidikan politik berbasis komunitas dinilai penting, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan tempat tinggal. Literasi politik juga perlu diperkuat agar partisipasi publik tidak berhenti pada ekspresi sesaat di media sosial.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/05/01017a6ec6e88cdd08c02d89d212e79c-FAK_6533.jpg)
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama sepakat bahwa kanal aspirasi harus diperluas agar masyarakat, terutama anak muda, tidak melihat demonstrasi atau ”parlemen jalanan” sebagai satu-satunya cara menyampaikan kritik dan gagasan. Meski demikian, ia mengakui aksi di jalan tetap bisa menjadi sarana efektif karena mampu langsung menginterupsi kekuasaan.
Ia juga menyoroti pentingnya media sosial dalam menyampaikan gagasan. Menurut dia, kekuatan media sosial saat ini semakin besar dengan fenomena “no viral no justice”.
“Nah, kadang ada dikotomi antara dunia maya dan nyata. Padahal justru menurutku keduanya malah saling bertautan. Semakin kita punya banyak energi di jalan, itu kita bisa menginterupsi secara langsung, riil. Tetapi di media sosial, itu bisa memenuhi interaksi bahkan kita berjejaring,” ujar Virdika.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/08/07/41a16993-8cb5-4f20-a2ba-36f5d81116b6_jpg.jpg)
Menurut Virdika, anak muda saat ini sebenarnya sangat kritis dan melek politik. Namun, banyak dari mereka enggan masuk ke politik praktis ataupun partai politik karena politik dianggap kotor.
Oleh karena itu, ia mendorong anak muda membangun komunitas-komunitas kecil sebagai ruang kepedulian bersama. Dari ruang-ruang kecil itulah perubahan nyata bisa dimulai.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya pun menyampaikan, politik tidak perlu selalu dipahami sebagai urusan partai atau pemilu. Politik, justru bisa dimulai dari hal-hal terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, kesadaran politik dibangun dari dua hal, yakni empati dan solidaritas.
“Kalian hebat sekolah setiap hari, tapi tetangga kalian ada yang tidak bisa sekolah atau makan. Kita peduli enggak? Empati basisnya. Kemudian solidaritas, tidak berhenti pada empati. Contohnya, sekolah ini hebat tapi apakah peduli dengan lingkungan di luar sekolah. Ketika genteng sekolah bocor, kalian panggil tukang? Di mana sense of belonging. Padahal sekolah kalian,” kata Willy.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/06/23/6c02722f-9cfa-44e9-8eb5-b55c3da93e82.jpg)
Oleh karena itu, Willy berpandangan, anak muda tidak perlu terlalu sibuk memikirkan persoalan yang jauh, tetapi mulai peduli terhadap lingkungan terdekat. “Jadi kalian bukan apolitis, bukan apatis, tetapi kalian sedang ditidurkan oleh sebuah realitas yang imajiner atau maya. Kita peduli dengan ini, tapi dengan lingkungan sekitar kita, kita abai. Jadi membangun kesadaran itu mulai dari hal-hal yang terdekat. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah lompat-lompat dulu,” tuturnya.
Willy mengajak anak muda untuk tidak takut terhadap ancaman doxing ataupun kriminalisasi saat bersuara di media sosial. “Saya saja pernah diuber-uber. Jadi harus diingat, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Kalau ada orang teror-teror, enggak usah takut,” ungkapnya.
Willy mengapresiasi anak muda yang mulai berani mengkritik persoalan publik, seperti jalan rusak. Namun, menurut dia, kritik juga harus disertai pemahaman mengenai akar persoalan.
Misalnya, ketika mengkritik jalan rusak, masyarakat perlu mengetahui lebih dulu status jalan tersebut, apakah merupakan jalan kota, provinsi, atau nasional. Setelah itu, publik bisa mengecek alokasi anggaran yang tersedia. “Jadi kritiknya tidak salah alamat. Ini belajar,” kata Willy.
Menurut Willy, perubahan di kolong langit ini hanya lahir dari dua kaki, yakni ilmu pengetahuan dan keberanian. Karena itu, anak muda harus banyak membaca dan berani menyuarakan pendapatnya.
“Ini hebat, berani-berani meneriakkan semua. Masa depan Indonesia ini tergantung perbuatan kalian. Punya aspirasi boleh saja, dari hal yang kecil. Ayo sama-sama, ini negara kita, Tanah Air kita, enggak ada yang lebih baik kalau kita enggak peduli satu sama lain,” tegas Willy.
Penulis:
Nikolaus HarbowoEditor:
Cyprianus Anto SaptowalyonoPenyelaras Bahasa:
Yuliana Karim