PHK Ancam Industri Manufaktur Jatim kendati Ekonomi Tumbuh

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam ribuan karyawan industri manufaktur di Jawa Timur. Ancaman itu muncul justru di tengah pertumbuhan ekonomi yang melampaui nasional dan diprediksi memiliki resiliensi tinggi pada triwulan II-2026.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga 2 Juni 2026, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK secara nasional selama Januari-Mei 2026 mencapai 23.470 orang. Jumlah pekerja yang terkena PHK paling banyak terdapat di Jawa Barat, yakni 5.044 orang, disusul Banten sebanyak 2.596 orang.

Jatim berada di urutan ketiga dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 2.332 orang. Angka tersebut tidak termasuk tenaga kerja yang hubungan kerjanya berakhir karena mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap total, atau meninggal dunia.

Kendati berada di peringkat ketiga secara nasional, kondisi riil ketenagakerjaan di Jatim bisa jadi lebih buruk. Hal itu karena data PHK yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan hanya berdasarkan laporan perusahaan. Artinya, jika perusahaan tidak melapor, kasus PHK tidak akan tercatat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Jazuli mengatakan, Jatim sedang menghadapi ancaman gelombang PHK besar-besaran tahun ini. Ancaman tersebut setidaknya berasal dari sejumlah industri manufaktur besar yang akan tutup atau berencana mengalihkan produksinya ke negara lain.

Salah satunya ialah PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang bergerak di bidang produksi kertas, serta dua perusahaan produsen komponen otomotif. Ketiga perusahaan itu mempekerjakan ribuan pekerja.

Pakerin berencana menutup operasional perusahaan sehingga lebih dari 2.000 pekerja terancam dirumahkan atau kehilangan mata pencaharian. Kondisi itu tidak terlepas dari konflik internal di kalangan pengelola perusahaan.

Konflik di PT Pakerin telah berlangsung lebih dari dua tahun. Namun, perusahaan ini sejatinya masih memiliki peluang besar untuk bertahan karena produknya memiliki pangsa pasar yang baik, didukung tenaga kerja yang terampil, serta modal keuangan yang kuat.

"Pemerintah harus turun tangan secara serius membantu menyelesaikan konflik agar tidak berlarut-larut karena dampaknya besar dan menyangkut kehidupan ribuan karyawan," ujar Jazuli, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, dua perusahaan yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif berencana melakukan ekspansi industri ke negara lain. Menurut Jazuli, hal itu tidak terlepas dari daya tarik investasi di luar negeri. Sebaliknya, situasi di dalam negeri dinilai semakin memberikan tekanan kepada pelaku usaha.

Tekanan tersebut antara lain dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama solar industri, serta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi sulitnya pengurusan perizinan hingga daya beli masyarakat yang terus menurun.

Jazuli menambahkan, kondisi pekerja di Jatim saat ini semakin rentan terhadap PHK. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan ketenagakerjaan yang membuka ruang lebih besar bagi penggunaan pekerja alih daya, pekerja paruh waktu, dan pekerja kontrak.

"Mereka rentan terkena pemutusan hubungan kerja dan jumlahnya tidak terdata karena tidak dilaporkan. Saat kontraknya selesai, ya sudah tidak dipekerjakan lagi," ujar Jazuli.

Situasi ketenagakerjaan yang penuh ketidakpastian itu berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi makro Jatim. Sepanjang 2026, pertumbuhan ekonomi Jatim menunjukkan kinerja yang baik dan dinilai tetap resilien terhadap tekanan geopolitik global.

Ekonomi Jatim pada triwulan I-2026 tumbuh 5,79 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (year on year) dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen, sedangkan industri pengolahan tumbuh 4,40 persen. Meski demikian, pertumbuhan industri pengolahan melambat dibandingkan triwulan IV-2025 akibat dampak eskalasi geopolitik global.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Ibrahim mengatakan, kinerja ekonomi Jatim sepanjang 2026 diperkirakan tetap solid dengan pertumbuhan pada kisaran 4,9-5,7 persen secara tahunan (year on year). Hal itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat serta terjaganya permintaan eksternal.

"Prospek inflasi tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali di dalam rentang sasaran nasional, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," ujar Ibrahim pada High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jatim, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ibrahim, kinerja pertumbuhan tersebut juga didorong oleh optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, peningkatan transaksi kartu pembayaran serta ekspor nonmigas turut mendorong kinerja industri manufaktur.

Ia menambahkan, industri manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian Jatim. Hal itu tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim yang mencapai lebih dari 30 persen.

Ibrahim juga mengatakan, ekonomi Jatim tetap tumbuh baik dan resilien di tengah ketidakpastian akibat konflik global yang masih membayangi perekonomian dunia. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan melambat menjadi 3 persen (year on year), dari 3,4 persen pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Jatim diprediksi tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan karena ditopang fondasi ekonomi yang kuat. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tetap positif sepanjang 2026 dan diiringi stabilitas harga yang terjaga.

Kinerja ekonomi dan inflasi yang terkendali menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk menanamkan modal di Jatim. Apalagi, PDRB Jatim merupakan yang terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jakarta. Kontribusi Jatim terhadap perekonomian nasional mencapai 14,3 persen, sedangkan sektor industrinya menyumbang 23,5 persen terhadap industri nasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatim Dyah Wahyu Ermawati mengatakan, dari sisi investasi, Jatim pada 2024 memiliki delapan rencana kawasan industri. Jumlahnya meningkat menjadi 14 kawasan industri pada 2025 dan bertambah lagi menjadi 16 kawasan industri pada 2026.

Penambahan kawasan industri tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah terus berupaya mendukung investasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, serta bebas dari premanisme," kata Dyah pada HLM Forum Investasi Jatim 2026.

Dyah menambahkan, dengan dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kinerja investasi Jatim terus meningkat. Pada 2024, Jatim memiliki 37 investment project ready to offer (IPRO) dengan nilai mencapai Rp 54,5 triliun.

Pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 44 IPRO dengan nilai Rp 57,4 triliun. Sementara pada 2026 tercatat 38 IPRO dengan nilai Rp 50,4 triliun. Penurunan jumlah IPRO tersebut diklaim terjadi karena sebagian proyek investasinya telah terealisasi.

Paradoks. Jatim menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga yang terjaga, serta iklim investasi yang menarik. Namun, di saat yang sama, kondisi ketenagakerjaannya justru sedang tidak baik-baik saja.