Ekonomi Jatim 2026 Tumbuh Kuat meski Dunia Melambat dan Ketidakpastian Global Meningkat

Konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat serta terjaganya permintaan eksternal menjadi penopang utama.

09 Feb 2026 19:04 WIB · Ekonomi & Bisnis

Kompas/Runik Sri Astuti

Oleh Runik Sri Astuti

SURABAYA, KOMPAS — Kinerja perekonomian Jawa Timur 2026 diprediksi tumbuh stabil, kuat, dan tangguh di tengah perekonomian dunia yang cenderung melambat dan meningkatnya ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat serta terjaganya permintaan eksternal menjadi penopang utama.  

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur memprediksi ekonomi Jatim 2026 tumbuh di kisaran 4,9-5,7 persen. Inflasi Jatim diperkirakan tetap terkendali di rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.

Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim mengatakan, Jatim adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan stabilitas yang terjaga.

Sepanjang 2025, ekonomi Jatim tumbuh 5,33 persen secara tahunan. Kinerja ekonomi Jatim itu melampui ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 60 persen, investasi sebesar 27 persen dan nett ekspor 6,04 persen.

”Dari sisi penawaran, didukung oleh industri pengolahan dengan kontribusi 31 persen, pertanian dengan kontribusi 10 persen, dan akomodasi makan minum 6,06 persen,” ujar Ibrahim pada acara Media Briefing di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Media Briefing Sinergi dan Kolaborasi Bank Indonesia Perwakilan Jatim, OJK Provinsi Jatim, Lembaga Penjamin Simpanan Jatim dan Kemenkeu I Jatim, Senin (9/2/2026) di Surabaya *** Local Caption *** Media Briefing Sinergi dan Kolaborasi Bank Indonesia Perwakilan Jatim, OJK Provinsi Jatim, Lembaga Penjamin Simpanan Jatim dan Kemenkeu I Jatim, Senin (9/2/2026) di Surabaya

Ibrahim memprediksi konsumsi rumah tangga lebih tinggi dari tahun 2025 seiring meningkatnya keyakinan konsumen dan penjualan ritel serta adanya stimulus dari pemerintah seperti bantuan sosial.

Beberapa momentum yang mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga ialah perayaan tahun baru Imlek 2026 yang disambung dengan datangnya bulan suci Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri 2026. Momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Di luar perayaan hari besar keagamaan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut mampu menciptakan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga. Aktivitas ekonomi ini bisa menyentuh berbagai sektor usaha seperti pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, jasa dan perdagangan.

Menurut Ibrahim, investasi Jatim berpotensi terakselerasi yang ditopang oleh aktivitas manufaktur yang masif dan berlanjutnya proyek strategis nasional. Saat bersamaan, ekspor juga berpotensi meningkat seiring perbaikan manufaktur, mitra dagang dan komoditas utama. Adapun emas dan perhiasan menjadi primadona ekspor dari Jatim.

”Jatim merupakan kawasan maju dan unggul dengan saya saing industri dan investasi tinggi yang didukung struktur ekonomi kuat serta infrastruktur strategis,” ucap Ibrahim.

Petugas menata perhiasan yang dipamerkan dalam Surabaya International Jewellery Fair 2018 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/10/2018). Pameran yang melibatkan 107 usaha perhiasan itu digelar sampai Minggu untuk meningkatkan pasar dan penjualan produk-produk perhiasan kreatif di tanah air.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Saiful Islam menambahkan, kinerja ekonomi Jatim juga didukung oleh realisasi belanja Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang nilainya besar sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan produktivitas.

Sebagai sentra produksi beras nasional, Jatim menerima alokasi subsidi pupuk Rp 6,18 triliun pada 2025. Selain itu, subsidi listrik Rp 7,22 triliun serta bansos Rp 18,20 triliun. Subsidi tersebut bukan sekadar bantuan, melainkan penggerak ekonomi masyarakat.

Program strategis lainnya ialah MBG (Makan Bergizi Gratis). Realisasi program MBG di Jatim sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 7,20 juta penerima manfaat atau tertinggi ketiga nasional setelah Jabar dan Jateng. Program ini melibatkan 6.941 supplier mulai dari pelaku UMKM, koperasi dan koperasi merah putih, badan usaha milik desa (bumdes) dan supplier lainnya.

Alokasi APBN regional Jatim 2026 dari sisi pendapatan ditargetkan naik 6,05 persen dibandingkan 2025. Kenaikan itu, antara lain, berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan naik 12,49 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,28 persen. Target penerimaan PNBP naik 13,82 persen.

Capaian pendapatan sepanjang 2025 untuk PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp 368,14 miliar atau 126,87 persen dari target Rp 290,17 miliar. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 134,70 triliun atau 89 persen dari target. Adapun penerimaan pajak neto mencapai Rp 109,90 triliun.

Aktivitas pencetakan anoda tembaga di fasilitas pemurnian konsetrat logam PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024). Presiden mengestimasikan operasional smelter Freeport Indonesia secara penuh dapat berkontribusi pada pendapatan negara hingga Rp 80 triliun per tahun.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Jatim Horas VM Torihoran mengatakan, dari sisi kinerja, sektor keuangan di Jatim 2026 tetap tumbuh positif.

”Sepanjang 2025, kinerja keuangan mengalami pertumbuhan meski melambat menjadi 1,9 persen di Desember 2025,” ujar Horas.

Ibrahim menambahkan, secara nasional BI telah menyiapkan enam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Kebijakan itu ialah penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dari 6,98 persen pada Januari 2025 menjadi 6,31 persen pada Januari 2026 sehingga mengurangi beban fiskal.

Selain itu, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar luar negeri dan domestik. Ekspansi likuiditas moneter melalui penurunan SRBI sebesar Rp 192 triliun. Selain itu, pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp 332,1 triliun. Pemberian insentif likuiditas kepada perbankan untuk kredit sektor prioritas pemerintah, yakni hilirisasi, pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif. Terakhir, akselerasi sistem pembayaran melalui penyaluran bantuan sosial dan elektronifikasi keuangan pemerintah daerah.

 


Kerabat Kerja

Penulis:

Runik Sri Astuti
 | 

Editor:

Rini Kustiasih
 | 

Penyelaras Bahasa:

Rosdiana Sitompul