Ancaman Tarif Tinggi, Perkuat Daya Saing Industri

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah dinamika negosiasi Indonesia-Amerika Serikat yang dinilai dapat membawa konsekuensi serius bagi perekonomian, pemerintah memastikan penguatan industri manufaktur tetap menjadi agenda utama. Indonesia dinilai belum menunjukkan progres dalam memenuhi komitmen yang cukup kuat untuk mempertahankan posisi tawarnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, di tengah ketidakpastian global, pihaknya tidak melepaskan perhatian untuk industri manufaktur dalam negeri. Pasar domestik pun tetap harus diperkuat dan dilindungi agar industri manufaktur berdaya saing.

Saat ini proses negosiasi perjanjian dagang Indonesia-AS masih terus berjalan. Begitu pula dengan upaya pemerintah, khususnya Kemenperin, untuk tetap merumuskan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan tenaga kerjanya.

”Tentu, kami akan terus memberikan perhatian terhadap industri dalam negeri,” kata Agus, Jumat, (12/12/2025), di Jakarta.

Beberapa upaya itu, lanjutnya, dilakukan melalui penerapan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN). Strategi ini tidak hanya untuk mempercepat transisi menuju industri hijau yang berkelanjutan, tetapi juga sekaligus merancang memastikan industri Indonesia semakin kompetitif, mandiri, dan berdaulat.

Sekitar 80 persen produksi industri nasional diserap oleh pasar domestik. Karena itu, perlindungan dan penguatan pasar dalam negeri menjadi prioritas utama dalam implementasi SBIN.

”Keberlanjutan merupakan unsur penting bagi masa depan industri Indonesia karena di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pelaku industri dituntut untuk adaptif sekaligus tetap berorientasi pada penguatan struktur industri dalam negeri,” kata Agus.

Tak hanya itu, lanjutnya, penguatan sistem standardisasi, mutu, dan layanan jasa industri merupakan elemen fundamental untuk membangun industri nasional yang lebih kokoh dan kompetitif. Transformasi industri tidak hanya mengenai kapasitas produksi, tetapi juga kepastian mutu, penguatan ekosistem, serta kemampuan industri memenuhi standar global.

Ketidakpastian dalam proses negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat dinilai dapat membawa konsekuensi ekonomi serius bagi Indonesia. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, serangkaian komitmen yang belum dipenuhi, dinamika geopolitik, serta lemahnya konsistensi kebijakan membuat posisi Indonesia kurang kuat di mata Washington.

Sejumlah komitmen yang pernah disampaikan Indonesia kepada AS, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga pengurangan hambatan nontarif, hingga kini dinilai belum sepenuhnya menunjukkan kemajuan berarti.

Satgas deregulasi dan debottlenecking yang dibentuk beberapa tahun lalu pun dinilai tidak berjalan optimal. Sejumlah komitmen itu tidak hanya untuk AS atau negara lainnya, tetapi utamanya juga untuk kepentingan industri di dalam negeri.

Komitmen lain dalam hal membeli pesawat Boeing, yang menurut Wijayanto tidak nyata karena Indonesia sebenarnya belum membutuhkan itu dan terlebih tidak mempunyai anggaran yang cukup kuat.

”Faktanya, banyak komitmen kita kepada AS belum diwujudkan. Padahal, selain penting bagi AS, hal itu juga krusial untuk memperbaiki daya saing ekonomi kita,” ujarnya.

Kondisi tersebut diperburuk oleh faktor non-ekonomi. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia sangat aktif dalam diplomasi global—mulai dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin, Xi Jinping, hingga Kim Jong Un.

Aktivitas itu, menurut Wijayanto, menciptakan persepsi baru di Washington. Faktor non-ekonomi ini dinilai bisa menentukan atau memengaruhi arah kebijakan AS kepada Indonesia.

”Di mata AS, Indonesia tidak dianggap sebagai kawan yang loyal. Sementara Malaysia tampil jauh lebih tenang dan fokus pada kepentingan ekonomi langsung. Maka, muncullah narasi anak bandel dan anak baik,” katanya.

Wijayanto menegaskan, jika gagal, maka tentu negosiasi Indonesia-AS akan sangat berdampak luas dan menjadi pukulan berat, khususnya untuk industri manufaktur dalam negeri. Meski ekspor ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor, pasar itu menyumbang hampir 50 persen surplus perdagangan Indonesia.

”Jika kita kena (tarif) 32 persen, sementara negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia dikenai 20 persen, maka impor dan investasi berpotensi lari ke mereka,” ujarnya.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi bisa terpangkas 0,1 persen atau lebih, diikuti penurunan investasi. Tekanan juga akan menjalar ke neraca transaksi berjalan sehingga rupiah semakin melemah. Wijayanto mengingatkan bahwa saat ini rupiah sudah terdepresiasi terhadap lebih dari 84,3 persen mata uang dunia atau menjadi salah satu yang terlemah di dunia.

Terkait proses negosiasi yang tengah berlangsung, ia menilai pemerintah perlu mengedepankan strategi holistik. Faktor ekonomi dan non-ekonomi harus berjalan beriringan dan konsisten.

”Apa yang dijanjikan harus mulai dikerjakan dan menunjukkan progres. Sayangnya, yang terakhir ini tidak terjadi,” ujarnya menyinggung ketiadaan pertemuan khusus antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump.

Meskipun dinamika ini berpotensi menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan memperluas pasar ekspor ke negara lain, menurut dia, langkah tersebut hanya efektif jika kondisi makro stabil, deregulasi dijalankan, hingga efektivitas perlindungan industri dalam negeri terjamin.

”Lebih baik melakukan penguatan industri saat tarif kita 19 persen dan rupiah stabil. Jika rupiah tidak stabil, sulit melakukan perbaikan. Ibarat di atas perahu bergoyang, berdiri pun sulit, apalagi berlari atau menari,” pungkasnya.