Anggaran IKN Masih Diblokir, Investor Swasta Tetap Komitmen Bangun IKN

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk tahun anggaran 2025 masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pembangunan di IKN dinyatakan tak berhenti. Investor swasta seperti RS Hermina menyatakan komitmennya terus membangun IKN. RS Hermina bahkan telah mematok akan mengoperasikan penambahan kapasitas di RS Hermina Nusantara hingga 100 tempat tidur pada Februari 2025.

Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) yang juga Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, para investor swasta tetap pada komitmennya membangun karena memang peluang investasi di IKN sangat menarik. ”Para investor mengkaji IKN dari jenis peluang usahanya, potensi populasinya, sampai dengan insentif fiskalnya,” ujar Troy, Jumat (7/2/2025).

Troy menegaskan bahwa IKN tidak dibangun sepenuhnya dari APBN. ”Kalau kita melihat kembali perencanaan awal IKN memang 20 persen APBN, tapi 80 persen adalah investasi swasta dengan berbagai skema, antara lain KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha),” ucapnya.

Program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap kedua tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk pada 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun.

Adapun anggaran OIKN dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,3 triliun. OIKN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya. Sebelumnya, sebagai imbas efisiensi, anggaran OIKN sempat dikabarkan dipangkas Rp 4,8 triliun dari awalnya Rp 6,3 triliun. Namun, pemangkasan anggaran ini dibatalkan.

Dengan demikian, alokasi anggaran OIKN tahun 2025 adalah Rp 6,3 triliun dengan penambahan anggaran yang disepakati pada rapat terbatas 21 Januari 2025 sebesar Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, OIKN memiliki anggaran Rp 14,4 triliun dan ini menjadi bagian dari alokasi anggaran pembangunan tahap kedua IKN atau periode 2025-2029 senilai Rp 48,8 triliun.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk dr Hasmoro optimistis melihat prospek investasi IKN ke depan di era pemerintahan Presiden Prabowo. RS Hermina Nusantara dinyatakan siap dalam menyongsong pemindahan ibu kota ke IKN. ”Pemerintah masih komit membangun IKN,” kata Hasmoro.

Hasmoro pun mengaku tak masalah dengan kebijakan pemerintah yang belum memastikan jadwal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Padahal, kehadiran RS Hermina Nusantara menjadi bagian dari upaya menyediakan fasilitas kesehatan modern bagi masyarakat Nusantara, terutama para ASN yang akan menjadi warga pionir di Nusantara. ”Tidak masalah,” tambahnya.

RS Hermina menyatakan tetap berkomitmen merampungkan pembangunan RS Hermina Nusantara. Hingga kini, RS Hermina telah menginvestasikan dana senilai lebih dari Rp 500 miliar. Hasmoro menargetkan pembangunan 100 tempat tidur bisa terlaksana pada Februari 2025. Saat ini, RS Hermina Nusantara juga sudah beroperasi sebagai rumah sakit umum dan melayani pasien BPJS.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan RS Hermina Nusantara, yang berada di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). ”Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Rumah Sakit Hermina ini yang praktis dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada tiga pasien yang dirawat,” ujar Jokowi.

RS Hermina telah menginvestasikan dana senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Rumah Sakit Hermina Nusantara menjadi salah satu fasilitas penting yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan para ASN yang akan segera dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menekankan, hadirnya fasilitas ini akan memberikan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi ASN terkait akses kesehatan di lokasi baru mereka.

Seperti diberitakan Kompas.id pada Jumat (7/2/2025), anggaran pembangunan IKN untuk tahun anggaran 2025 masih diblokir. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan di IKN. Hal itu lantaran seluruh anggaran pembangunan untuk calon ibu kota negara itu masih diblokir. ”Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan, anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana, sih, anggarannya enggak ada,” katanya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Nusantara masih diblokir. Anggaran tersebut kini tersebar di Otorita IKN serta Kementerian Pekerjaan Umum. ”Kalau diblokir itu, kan, bukan berarti anggarannya enggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).