Anggaran Makan Bergizi Gratis Dapat Membengkak ke Rp 171 Triliun pada 2025

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Keuangan akan menyiapkan alokasi tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu rencananya bakal mendapat tambahan dana Rp 100 triliun. Sumbernya berasal dari hasil penyisiran anggaran di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Sesuai Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 1 Tahun 2025, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD).

Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu prioritas penting Prabowo adalah meningkatkan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sudah mendapat alokasi dana Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, penyisiran anggaran yang kini sedang dilakukan pemerintah pun akan diprioritaskan untuk mendukung program MBG. “Ini investasi penting dan jangka panjang yang membutuhkan anggaran luar biasa,” ujar Sri Mulyani saat memberi kata sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025). 

Program MBG berpotensi mendapat tambahan anggaran senilai Rp 100 triliun, sesuai perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan kata lain, sekitar sepertiga dari total hasil penyisiran APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun akan dipakai untuk MBG.

“Apabila program MBG ini ditambah Rp 100 triliun, bukan naik ke Rp 100 triliun, maka akan menjadi Rp 171 triliun. Saya berharap ini akan menimbulkan efek multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang terus menyempurnakan tata kelola dan bisnis model untuk pelaksanaan program MBG. Pada 2025 atau tahun pertama, makan bergizi gratis itu didahulukan untuk anak-anak sekolah dari level SD-SMA. Ia meyakini, program tersebut bisa menggerakkan UMKM di seluruh wilayah di Indonesia. 

“Selama ada sekolah di situ, berarti ada yang harus menyiapkan makanan. Ada yang harus membeli bahannya, ada yang memasak, mencuci bahan baku sampai tempat makannya, ada pula yang harus mengantar. Ini merupakan pekerjaan masif yang labour intensive (padat karya) dan merata di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. 

Selain MBG, pemerintah juga memiliki daftar program prioritas yang berpotensi mendapat tambahan anggaran dari hasil efisiensi APBN 2025. Beberapa  di antaranya adalah renovasi dan perbaikan sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang kini mendapat anggaran Rp 20 triliun di APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, Prabowo telah meminta agar fasilitas mandi cuci kakus (MCK) serta kebutuhan air bersih untuk anak-anak sekolah dapat diperbaiki. “Supaya mereka dalam menikmati makan siang tetap terjaga kebersihannya. Oleh karena itu, anggaran untuk renovasi sekolah akan terus ditingkatkan,” katanya.  

Program prioritas lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dengan anggaran Rp 4,7 triliun. Ada pula program ketahanan dan swasembada pangan yang mendapat anggaran Rp 139 triliun.

“Jadi, berbagai program yang menjadi prioritas Presiden adalah program-program yang di dalamnya secara built-in itu bersifat inklusif dan memiliki potensi multiplier effect, terutama kepada kelompok UMKM,” ujar Sri Mulyani. 

Meskipun program MBG telah mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun di bawah Badan Gizi Nasional, kenyataannya anggaran untuk program tersebut jauh lebih besar.

Saat ini, program Makan Bergizi Gratis telah mendapat anggaran Rp 71 triliun di APBN 2025. Mengutip dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025, anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan di bawah Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan detail rincian anggaran belanja Badan Gizi Nasional, Rp 56,8 triliun digunakan untuk membiayai program MBG bagi anak sekolah di seluruh Indonesia. Sementara, Rp 14,2 triliun adalah anggaran untuk membiayai program MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Anggaran itu telah mencakup kebutuhan pengadaan dan distribusi paket makanan, perumusan sistem tata kelola dan sistem informasi pemenuhan gizi nasional, pemantauan dan pengawasan pemberian makanan, dukungan manajemen di internal Badan Gizi Nasional, hingga anggaran untuk kegiatan promosi dan edukasi program MBG. 

Pemerintah awalnya memproyeksikan anggaran MBG senilai Rp 71 triliun (2025), Rp 72,5 triliun (2026), Rp 73,9 triliun (2027), dan Rp 75,4 triliun (2028). Artinya, sepanjang periode 2025-2028, total anggaran untuk MBG direncanakan Rp 292,8 triliun. Anggaran pada 2029 belum direncanakan berhubung itu merupakan periode transisi pemerintahan.

Meskipun MBG telah mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun di bawah Badan Gizi Nasional, kenyataannya anggaran untuk program tersebut jauh lebih besar. Di luar Badan Gizi Nasional, ada pula anggaran dukungan untuk program MBG yang saat ini tersebar di berbagai K/L lainnya. 

Sebagai contoh, anggaran dukungan program MBG di bawah Kementerian Pertanian senilai Rp 700 miliar sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Anggaran itu ada di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan digunakan untuk memberi dukungan bahan baku untuk kesiapan dapur-dapur program MBG. 

Di luar itu, ada pula anggaran dukungan program MBG dari Dana Desa di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), seperti disampaikan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto. Total nilainya Rp 16 triliun sampai Rp 20 triliun dari total anggaran Dana Desa senilai Rp 71 triliun. Anggaran itu juga digunakan untuk menyuplai bahan baku bagi pelaksanaan MBG. 

Dukungan anggaran untuk program MBG saat ini pun sudah diberikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengutip Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, total ada Rp 5 triliun dari APBD yang dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Anggaran senilai Rp 2,3 triliun merupakan kontribusi dari kabupaten/kota. Sisanya bersumber dari APBD provinsi yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.  

Agar tidak membebani APBN, pemerintah semestinya mencari sumber tambahan dana lain di luar kas negara.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, menilai, kebutuhan anggaran untuk program MBG berpotensi semakin membebani kondisi kas negara. Saat ini, pemerintah ingin menambah Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima manfaat MBG. 

Namun, saat ini pun kondisi APBN sebenarnya sudah ketat. Apalagi, kebutuhan belanja pemerintahan Prabowo ada banyak. Bukan hanya MBG, konsekuensi dari jumlah kementerian yang semakin banyak di era Prabowo juga akan menambah beban belanja di APBN. 

“Semua hal itu bisa berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah ke depan. Tidak menutup kemungkinan, bisa ada kenaikan pajak lagi di kemudian hari, karena tidak mungkin APBN kita default,” katanya. 

Ia memperkirakan, jika pemerintah ingin menyasar jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dengan biaya paket makanan Rp 10.000 per orang dalam setahun, dibutuhkan total anggaran setidaknya Rp 215,54 triliun di APBN 2025. Jauh lebih banyak dari Rp 71 triliun yang saat ini sudah dialokasikan maupun Rp 171 triliun yang direncanakan. 

Riza mengatakan, agar tidak membebani APBN, pemerintah semestinya mencari sumber tambahan dana lain di luar kas negara. “Pembiayaan MBG dapat dilakukan dengan menggandeng kolaborasi pihak swasta dan lembaga filantropi, misalnya, sehingga beban APBN tidak begitu berat,” usulnya.