Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah Dipangkas Rp 8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipangkas Rp 8 triliun dari total Rp 33,5 triliun yang disepakati sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diharapkan tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan anggaran ini.

Pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Doni Koesoema, Rabu (5/2/2025) di Jakarta, menilai pemangkasan anggaran Kemendikdasmen terlalu besar dan belum tentu berbuah efisien. Padahal, kementerian ini mengurusi generasi masa depan Indonesia.

Dia berharap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diharapkan tidak terpengaruh dari kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah ini. Misi mewujudkan wajib belajar 13 tahun harus terlaksana.

”Pemangkasan ini terlalu besar. Penghematan ini belum tentu efisien,” kata Doni.

Doni menegaskan, sejumlah anggaran yang tidak boleh dipangkas Kemendikdasmen antara lain gaji dan tunjangan guru, dana bantuan operasional satuan pendidikan (BSOP), dana pelatihan dan bimbingan guru, dan dana beasiswa untuk siswa. Sebab, semua ini adalah program krusial di dunia pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan, anggaran yang dikelolanya sekarang tinggal Rp 25,5 triliun dari total Rp 724,2 triliun anggaran pendidikan di APBN. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, Kemendikdasmen tetap akan menjalankan sekitar 25 program prioritas tahun 2025.

”Ya makin sedikit anggarannya, makin cepat habisnya, kira-kira begitu,” kata Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Senin (3/2/2025) lalu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Hasil efisiensi besar-besaran itu akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Prabowo dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan ke depan.

Sejumlah program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025 antara lain bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 18,59 juta siswa jenjang sekolah dasar dan menengah, pemberian bantuan afirmasi bagi 3.879 siswa dari daerah 3T atau daerah khusus dan siswa dari Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun.

Pemangkasan ini terlalu besar. Penghematan ini belum tentu efisien.

Kemudian, pemberian tunjangan guru non-ASN berupa tunjangan profesi guru (TPG) bagi 392.802 guru, tunjangan insentif guru bagi 57.000 guru, dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi 28.892 guru, dan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 395.235 guru dalam jabatan, dan 19.808 guru pra-jabatan.

”Kami akan menggunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bermakna,” ucapnya.

Arahan untuk melakukan efisiensi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam inpres tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Efisiensi itu terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyatakan bahwa masalah pendidikan, khususnya pada jenjang dasar dan menengah di Indonesia sangat kompleks. Kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, dan keterbatasan infrastruktur masih sangat terasa.

Tidak hanya itu, masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN atau honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta serta standar kompetensi mengajar yang belum memadai.

”Permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait,” ucap Filep.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua, David Harol Waromi, pun meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan kemudahan akses anak-anak di Papua menuju sekolah. Sebab, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah.

”Maka, dalam kesempatan ini, kami meminta Pak Menteri bisa memberikan bus sekolah untuk anak-anak Papua menuju ke sekolah. Kasihan Pak, anak-anak harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke sekolah,” ujar David.