Anggota Fraksi Partai Gerindra: Evaluasi dan Jaga Raja Ampat

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat, Yan Permenas Mandenas, tidak menampik bahwa polemik pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah dibahas di internal fraksinya. Partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu pun sepakat mendorong evaluasi pertambangan yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

”Sikap kita (Partai Gerindra), evaluasi dan jaga Raja Ampat,” ujar Yan Permenas Mandenas saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Untuk menindaklanjutinya, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua itu melanjutkan, Gerindra juga akan mendorong evaluasi terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat. Namun, ia tidak merinci mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, Mandenas mengatakan mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan perizinan tambang yang tidak prosedural dan bermasalah secara administrasi di seluruh Papua. Pihak-pihak yang menerbitkan izin juga perlu diperiksa.

Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, tetapi tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi.

Sebab, ia menyinyalir adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penerbitan izin  tambang yang tidak prosedural. Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum penting mengingat itu juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mengembalikan seluruh kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Mandenas, seluruh perizinan tambang hendaknya juga dikaji ulang. Hal itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan memiliki izin lingkungan yang terbit sesuai dengan prosedur. Apalagi, penerbitan izin tambang terkait dengan banyak kementerian.

Terkait dengan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, Mandenas mengungkapkan sudah lama aktivitas pertambangan di sana ditolak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Akan tetapi, penolakan itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

”Yang terjadi adalah pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya, baik pusat maupun daerah, hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan,” ujar Mandenas.

Di tengah penolakan tersebut, ia meyakini perusahaan tambang nikel bisa beroperasi di Raja Ampat karena memiliki jaminan, baik dari pejabat setempat maupun oknum pejabat di kementerian. Lebih dari itu, ia juga mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai tambang ilegal yang masih beroperasi dengan dibekingi aparat TNI/Polri. Contohnya, tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lainnya di Papua.

”Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah tetapi tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi,” tutur Mandenas.

Oleh karena itu, ia menyambut baik pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi yang mempersilakan warga melapor ke Polisi Militer jika memiliki bukti keterlibatan prajurit TNI dalam pertambangan ilegal di Papua. Ia juga meminta masyarakat membuat laporan, baik secara lisan maupun tulisan, mengenai identitas oknum aparat yang terindikasi menjadi beking tambang ilegal.

”Demikian, jika ada temuan langsung di lapangan, saya berharap masyarakat laporkan hal tersebut secara tertulis maupun lisan, baik kepada DPR, pemerintah, Polisi Militer, maupun Provost Polri,” ujar Mandenas.

Ia menekankan, penting agar proses ini bisa diusut secara transparan. Seluruh pihak perlu berkolaborasi untuk menjaga lingkungan dan kekayaan alam Papua. ”Dengan adanya kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang terbuka ke publik, mari kita sama-sama menyuarakan secara transparan dan terbuka kepada pemerintah, dengan mendukung Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi,” kata Mandenas.

Selain Mandenas, anggota Fraksi Gerindra di DPR sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Kawendra Lukistian, juga menyampaikan pandangannya soal polemik tambang nikel di Raja Ampat. Ia mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menghentikan operasional perusahaan tambang guna menjaga kelestarian alam. Namun, ia mempertanyakan langkah yang seolah tebang pilih terhadap perusahaan tertentu.

”Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya yang anak perusahaan BUMN saja (Gag Nikel) yang distop. Sementara, ada beberapa perusahaan swasta juga di sana belum ada pernyataan akan distop!,” kata Kawendra melalui akun media sosialnya.

Ia pun mendesak pemerintah agar turut memeriksa perusahaan-perusahaan di luar PT Gag Nikel. ”Kita jaga alam kita, anugerah Yang Mahakuasa. Jangan hanya karena keuntungan semata kita tega merusak alam kita,” ujarnya.

Konsistensi Gerindra menyikapi secara kritis persoalan tambang nikel di Raja Ampat kontras dengan sikap fraksi partai politik lain. Dari delapan fraksi partai politik yang ada di DPR, hanya Gerindra dan Fraksi Partai Golkar yang aktif dalam persoalan ini. Adapun Golkar merupakan partai politik yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, kritik yang ditujukan banyak pihak kepada Bahlil atas persoalan tambang nikel di Raja Ampat salah sasaran. Sebab, perusahaan tambang yang ada di sana sudah mendapatkan izin jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Menurut dia,  Bahlil justru berupaya menghentikan sementara operasional perusahaan yang bermasalah sembari mengevaluasinya.

Apalagi, kata Sarmuji, kritik terhadap Bahlil muncul setelah ia membuat kebijakan untuk memperketat izin pertambangan. ”Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan kebijakan menteri yang prorakyat, seperti pencabutan IUP (izin usaha pertambangan) yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” ujarnya.

Bahlil menjadi Menteri ESDM sejak awal Presiden Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Namun, sebelum itu ia juga sudah menduduki jabatan tersebut pada akhir periode kedua Presiden Joko Widodo, yakni sejak Agustus 2024. Sebelum menjadi Menteri ESDM, ia juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Adapun salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan selama pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi nikel.

Bahlil pun dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Jokowi. Saat dipilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Golkar 2024 secara aklamasi, hal itu juga dikabarkan tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Kendati Jokowi sudah lengser, banyak pihak menilai pengaruhnya masih kuat di pemerintahan saat ini. Tidak hanya dengan keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya tetapi juga melalui keberadaan orang-orang dekatnya di jajaran kabinet.

Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes meliha, mulai ada perbedaan pandangan di antara partai koalisi pemerintah mengenai polemik tambang di Raja Ampat, terutama di antara Gerindra dan Golkar.

Sejumlah elite Golkar dalam pernyataan-pernyataannya membela Bahlil, Ketua Umum Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM. Sementara itu beberapa elite Gerindra bersuara lebih keras terhadap kondisi pertambangan di Raja Ampat dan dampaknya pada alam meski tidak langsung mengarahkannya kepada Bahlil.

Menurut Arya, perbedaan pandangan di antara kedua partai politik itu bisa saja menguat menjelang perombakan kabinet. Sebab, polemik tambang ini juga terjadi di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ”Saat ini, saya melihat kedua partai masih berhati-hati. Tetapi, potensi pembelahan politik akibat tambang ini bisa saja terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, fraksi-fraksi partai politik lainnya memilih tidak banyak berkomentar di tengah polemik ini. Arya menilai mereka tengah bermain aman di tengah kabar perombakan kabinet.