Pemerintah Atur Ulang Fokus Anggaran untuk Menghemat Rp 200 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempercepat efisiensi belanja negara melalui penajaman ulang anggaran dan sejumlah kebijakan lainnya. Langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dinamika global ini diproyeksi dapat menghemat anggaran hingga Rp 204,4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hibrida dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026) malam waktu Jakarta, mengatakan, sejumlah kebijakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong transformasi pengelolaan belanja negara.

Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. ”Termasuk juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera,” ujar Airlangga.

Dia menyebutkan dengan mengalihkan anggaran dari pos nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, dan belanja nonoperasional ke belanja yang lebih produktif, termasuk rehabilitasi bencana. Kebijakan ini diperkirakan menghasilkan penghematan Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

”Efisiensi turut menyasar perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Di tingkat daerah, pemerintah mendorong perluasan pelaksanaan car free day sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan WFH juga diarahkan ke sektor swasta melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan setiap sektor usaha.

Namun, sejumlah sektor tetap dikecualikan, seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) serta sektor strategis, termasuk industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Kebijakan WFH, lanjut Airlangga, akan mulai berlaku pada 1 April dan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dengan pengaturan teknis melalui surat edaran lintas kementerian.

Airlangga memproyeksi kebijakan tersebut dapat menekan mobilitas dan konsumsi energi sehingga berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp 6,2 triliun dari sisi kompensasi bahan bakar minyak (BBM). ”Di sisi lain, penghematan konsumsi BBM di tingkat masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun,” ujarnya.

Di sektor energi, pemerintah akan mengimplementasikan program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter dan diperkirakan dapat menekan beban subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

Sementara itu, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilakukan melalui penyesuaian skema distribusi menjadi lima hari dalam sepekan, dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Langkah ini diproyeksikan memberikan potensi penghematan anggaran hingga Rp 20 triliun.

Selain refocusing atau penataan ulang anggaran, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga. Upaya ini diharapkan meningkatkan kualitas belanja sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

Kebijakan efisiensi tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kombinasi kebijakan lain.

Dalam forum yang sama, secara daring, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN dapat menjadi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. ”Anggaran kita bahkan dengan asumsi harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel rata-rata sampai akhir tahun, tetap berkesinambungan dengan defisit masih terkendali,” ujarnya.

Terkait penyesuaian arah belanja negara, dalam kesempatan buka puasa bersama dengan awak media awal Maret ini, Purbaya juga memastikan adanya evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis guna menyesuaikan prioritas belanja di tengah tekanan global yang meningkat.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana memanfaatkan ruang APBN Perubahan dalam waktu dekat.

Saat itu ia menjelaskan, pemerintah akan terus memetakan jalur transmisi dampak konflik global, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Pertama, melalui jalur perdagangan, di mana kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan impor dan menekan surplus neraca dagang.

Kedua, melalui jalur pasar keuangan, yang dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) dan menekan nilai tukar rupiah, pasar saham, serta obligasi. Ketiga, melalui jalur fiskal yang berpotensi meningkatkan beban APBN, terutama dari sisi subsidi energi.

”Kami terus memantau perkembangan ini, memastikan APBN responsif dan menjaga fiskal tetap prudent,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu didukung kombinasi kebijakan lain agar efektif menjaga defisit APBN.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan, tekanan fiskal saat ini bersifat struktural, terutama berasal dari subsidi energi, kenaikan biaya bunga utang, serta kebutuhan belanja prioritas.

”Karena itu, kebijakan efisiensi tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kombinasi kebijakan lain,” ujarnya.

Menurut dia, ruang efisiensi anggaran masih tersedia, tetapi terbatas dan harus dilakukan secara selektif. Secara realistis, penghematan hanya dapat dilakukan pada belanja nonprioritas, dengan kisaran 5-10 persen dari belanja diskresioner atau yang sejalan dengan kebijakan.

Jika pemangkasan justru menyasar belanja produktif, risiko yang muncul adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah konsumsi rumah tangga yang mulai melambat.

Rizal menambahkan, kualitas belanja harus tetap menjadi perhatian utama. Indikator efektivitas efisiensi, antara lain, peningkatan dampak program terhadap anggaran, perbaikan incremental capital output ratio (ICOR), pergeseran ke belanja produktif, serta stabilitas indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terkendali.

”Jika efisiensi hanya menghasilkan penyerapan anggaran yang rendah tanpa peningkatan output, dampaknya justru kontraktif bagi ekonomi,” ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara, reprioritisasi belanja berbasis hasil (outcome), serta pengelolaan pembiayaan yang kredibel sebagai pelengkap kebijakan efisiensi.

”Tanpa itu, efisiensi hanya menjadi bantalan jangka pendek, sementara tekanan defisit berpotensi meningkat di paruh kedua tahun,” kata Rizal.